Menlu Retno: Presidensi G20 Indonesia Berjalan "Extra Mile", Jadi yang Tersulit dalam Sejarah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidensi G20 Indonesia mencatatkan sejumlah pencapaian kesepakatan di antara para negara anggota.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan, Presidensi G20 Indonesia sudah berjalan dengan usaha yang keras alias extra mile.

"Di Presidensi G20 Indonesia, kita ini berjalan extra mile. Kenapa? Di awal presidensi kita mengatakan ingin membawakan suara negara-negara berkembang dan kita ingin mempresentasikan kerja sama-kerja sama konkrit yang dilakukan oleh negara G20 untuk dunia," kata Menlu Retno dalam Talkshow G20, dikutip Kompas.com lewat siaran resminya, Jumat (18/11/2022).

Baca juga: Mengenal Endek Bali yang Dikenakan Para Pemimpin Negara di KTT G20

Lebih lanjut dia mengatakan, event internasional ini juga sukses mencatatkan sejumlah pencapaian yakni kesepakatan di antara para negara anggota.

Di antara kesuksesan Indonesia dalam Keketuaan G20 tahun ini adalah disepakatinya dokumen yang dideklarasi berjudul "G20 Action for Strong and Inclusive Recovery".

"Nah di penghujung ini, kita lakukan negosiasi terpisah untuk apa yang dinamakan "G20 Action for Strong and Inklusive Recovery" document," kata Menlu Retno.

Baca juga: Warna-warni Kain Endek Bali Para Kepala Negara G20 Saat Gala Dinner dengan Jokowi

Concrete Deliverables

Menlu Retno menjelaskan, dokumen deklarasi ini berisi daftar proyek yang disebut sebagai concrete deliverables.

Dokumen ini merupakan persembahan presidensi G20 Indonesia untuk dunia. Proyek-proyek ini, Menlu Retno menjelaskan, ada proyek yang bersifat new projects atau proyek baru, ada yang berupa dukungan untuk existing projects hingga yang sifatnya extention dari existing project.

"Selain itu, ada juga yang berbentuk hibah dan ada yang berbentuk capacity building, research development dan hingga investasi," bebernya.

Baca juga: Leaders’ Declaration G20, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Dalam Transisi Energi

Menlu Retno menyampaikan Presidensi G20 Indonesia merupakan keketuaan pertama yang berpikir dan berinisiatif mengenai concrete deliverables ini.

"Jadi concrete deliverables yang judulnya adalah "G20 Action for Strong and Inclusive Recovery" itu sudah selesai dinegosiasikan. Prosesnya itu memerlukan 8 kali putaran negosiasi hingga mencapai titik kesepakatan di antara negara anggota," ungkapnya.

Baca juga: Pemimpin Negara G20 Sepakati Deklarasi Bali, Berikut Poin Penting Kesepakatan di Sektor Energi

Ukuran keberhasilan KTT G20

Menurut dia, kesuksesan sebuah KTT G20 dapat diukur melalui dua hal. Pertama adalah kehadiran para pemimpin negara anggota.

Dalam presidensi G20 Indonesia, kehadiran para leaders dari negara anggota sangat tinggi. Padahal dalam situasi normal pun, katanya, tidak semua KTT G20 dihadiri oleh semua negara.

"Saya punya data misalnya 2018, tidak semua. 2019 tidak semua. 2021 enggak semua. 2020 memang semua karena dilakukan secara virtual. Poinnya adalah, dalam situasi normal pun, tidak semua leaders bisa hadir, apalagi di saat tidak normal seperti ini," ujar Menlu Retno.

Ukuran kedua, tambah Menlu Retno, adalah output dari gelaran KTT G20 tersebut yang berakhir pada deklarasi, yakni nama sebuah dokumen.

"Ukuran kedua adalah apakah KTT itu bisa menghasilkan apa yang dinamakan deklarasi. Jadi ini mengenai nama sebuah dokumen yang akan dideklarasi," paparnya.

KTT G20 Bali jadi yang tersulit dalam sejarah

Menlu Retno menyampaikan, terpilihnya Indonesia presidensi dan tuan rumah KTT G20 tahun ini merupakan sebuah hal yang sulit.

Hal ini karena Indonesia tengah berjuang menghadapai pandemi dan pemulihan di sejumlah sektor. Ditambah lagi dengan perang Rusia-Ukraina di awal Februari lalu.

Menlu Retno melihat Presidensi G20 Indonesia merupakan yang paling sulit dalam sejarah gelaran KTT G20 selama ini.

"Hal ini tentu memunculkan krisis multi dimensi. Dan ini sulit bagi Indonesia. Namun di tengah situasi sulit ini, Indonesia mampu mempertahankan G20 intact (tidak pecah/utuh-red)," ujarnya.

"Tidak ada satupun dari pertemuan-pertemuan G20 yang dibatalkan. Juga tidak ada side event, yang jumlahnya ratusan dibatalkan. Dan tidak ada satupun negara anggota maupun undangan yang memutuskan untuk disenggage," sambung dia.