Jokowi Pantang Mundur, Kereta Cepat Harus Jadi meski Biaya Bengkak dan Pakai APBN

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) harus selesai sesuai target pada pertengahan tahun 2023 mendatang.

Luhut tak ingin penyelesaian proyek KCJB ini kembali molor, apalagi sampai mangkrak hanya gara-gara biayanya yang terus membengkak jauh dari proposal yang ditawarkan China dulu. 

"Ini (Proyek KCJB) harus jadi dan tidak boleh mundur. Itu adalah tekad saya pribadi untuk menyelesaikan ini," kata Luhur dalam uji dinamis KCJB di Bali dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (18/11/2022). 

Luhut mengatakan, saat ini, progres proyek KCJB sudah mencapai 80,40 persen dan akan terus dilanjutkan sampai rampung pada pertengahan 2023.

Baca juga: Jonan Dulu Bilang, Jakarta-Bandung Terlalu Pendek untuk Kereta Cepat

Ia juga mengatakan, proyek kereta api cepat ini merupakan salah satu proyek utama Global Maritime Fulcrum - Belt and Road Initiative (GMR-BRI) yang menjadi landmark kerja sama antara Indonesia dan China.

"Oleh karena itu, pemerintah indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelesaian proyek ini baik dalam bentuk dukungan kebijaksanaan dan finansial sesuai ketentuan peraturan di Indonesia," ujarnya.

Biaya bengkak

Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mencapai 1,449 miliar dollar AS atau setara Rp 21,7 triliun.

Pria yang kerap disapa Tiko itu mengatakan, BPKP telah melakukan dua kali asersi terkait pembengkakan biaya proyek KCJB tersebut.

Baca juga: Keruwetan Kereta Cepat dan Sikap Keberatan Jonan saat Jadi Menhub

"Kami saat ini ada di angka 1,449 miliar dollar AS, sekarang total project cost sekitar 7,5 miliar dollar AS," kata Tiko dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, 2 November 2022.

Tiko mengatakan, pembengkakan biaya dalam proyek KCJB paling besar adalah pada pekerjaan tanah atau subgrade dan terowongan (tunnel) sepanjang 4,6 kilometer yang harus segera diperbaiki.

"Dan ada juga tunnel 2 yang harus di-blasting (peledakan) karena tanahnya keras dan ada juga wilayah-wilayah yang tanahnya longsor sehingga harus ada penguatan-penguatan dari sisi infrastruktur," ujarnya.

Selain itu, Tiko mengatakan, terdapat perbedaan asumsi pembengkakan dengan pihak China yaitu terkait penyewaan sinyal GSM-R 900 megahertz, penyediaan listrik PLN, dan pajak atas sewa tanah.

Baca juga: Dilema Proyek Kereta Cepat, Pilih China yang Lebih Murah, tapi Biayanya Malah Bengkak

"Jadi memang ada biaya-biaya yang tidak masuk di awal sekarang kita sudah sepakati harus masuk ke biaya proyek karena pihak China mengira ini biaya pemerintah bukan biaya proyek," tuturnya.

Berdasarkan hal di atas, Tiko mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Cadangan Investasi APBN 2022 sebesar Rp 3,20 triliun.

Sebelumnya, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung juga sudah mendapatkan PMN melalui KAI sebesar Rp 4,1 triliun. Sehingga dalam waktu dekat, total duit APBN yang akan diterima untuk proyek ini yakni Rp 7,3 triliun.

Penggunaan uang pajak rakyat untuk membiayai proyek ini jadi ironi, mengingat Presiden Jokowi pada awalnya berkali-kali menegaskan tak akan menggunakan uang APBN sepeser pun untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Jokowi juga pernah berjanji, seandainya proyek ini terancam mangkrak, pemerintah tak akan memberikan jaminan apa pun. Namun semua janji pada akhirnya direvisi pemerintah. 

"Jumlah tersebut yntuk memenuhi porsi 25 persen ekuitas atas cost overrun proyek KCJB, kami juga mengharapkan ini bisa kita percepat karena kebutuhan cukup tinggi untuk bisa kita cairkan di tahun 2022," ucap dia.

Baca juga: Berapa Jumlah BUMN di China dan Mengapa Mereka Begitu Perkasa?

(Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Yoga Sukmana, Erlangga Djumena)