Kompas.com - 22/11/2022, 16:04 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Petani Indonesia (SPI) menolak adanya importasi beras yang diwacanakan akan dilakukan oleh Perum Bulog lantaran stok beras yang menipis.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) mengatakan, sesuai dengan UU Pangan Nomor 18/2012, pemerintah tidak boleh impor pangan sepanjang produksi pangan bisa disiapkan di dalam negeri.

"Hari ini, produksi pangan, dalam hal ini beras, menurut Kementan produksinya cukup sampai akhir tahun 2022. Jadi ya tidak bisa impor beras. Masalahnya sekarang menurut Bulog, cadangan beras di Bulog tidak memenuhi jumlah yang jadi patokan pemerintah yakni 1,2 juta ton. Bulog belum memenuhinya. Ini kekeliruan. Bulog harus andalkan beras yang ada di tengah-tengah masyarakat," kata Henry dalam siaran persnya, Selasa (22/11/2022).

Baca juga: Kementan Pastikan Cadangan Beras Nasional Aman hingga Akhir Tahun 2022

Lebih lanjut dia menuturkan, pemerintah sampai hari ini baru mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan bukan mengeluarkan cadangan pangan nasional.

"Jadi yang dihitung Bulog adalah cadangan pangan yang ada di pemerintah pusat yaitu Bulog. Belum dihitung bagaimana cadangan pangan yang ada di Pemerintah Daerah, baik itu Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berapa sesungguhnya beras ada yang disimpan di pemerintahan-pemerintahan daerah persisnya?," ungkap dia.

"Selain itu belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahan besar, korporasi swasta besar beras? kita enggak tahu, ada pemainnya atau tidak. Jadi tidak ada penjelasan, dengan tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat," sambung Henry.

Baca juga: Kementan Pastikan Ketersediaan dan Harga Beras Nasional dalam Kondisi Normal


Menurut dia rencana importasi beras tanda belum maksimalnya kerja Badan Pangan Nasional (Bapanas). Padahal, kata dia, Bapanas memiliki otoritas dalam urusan cadangan pangan dan memiliki mandat untuk menentukan kebijakan cukup kurangnya pangan, impor atau tidak.

"Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya, inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problematik seperti ini," pungkas dia.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut kalau stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini terjadi akibat rendahnya serapan beras dari petani lokal karena berbagai kendala di lapangan.

Baca juga: Jawab Buwas, Kementan Blak-blakan Bulog Tak Mau Beli Beras di Harga Rp 10.300

Saat ini stok CBP di gudang Bulog sebanyak 651.000 ton. Jumlah tersebut kurang hampir setengahnya dari stok ideal yang harus dimiliki oleh Bulog sebanyak 1,2 juta ton.

"Kita harus cepat mengambil langkah alternatif untuk memenuhi kebutuhan ini. Karena kalau kita terlambat, di satu sisi kita sudah tahu tidak mungkin kita dalam waktu dekat bisa menyerap dalam jumlah besar. Karena barangnya selain tidak ada, harganya juga tidak memungkinkan," kata Budi Waseso dikutip dari Antara, Kamis (17/11/2022).

Oleh karena itu, menurut Buwas, sapaan akrab Budi Wasedo, perlu dilakukan langkah alternatif dengan segera untuk memenuhi target stok CBP 1,2 juta ton.

Baca juga: Dirut Bulog Sarankan Impor, Kementan Klaim Beras Melimpah Ruah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Work Smart
Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Whats New
Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Work Smart
Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Whats New
Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Whats New
Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Whats New
Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Rilis
6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Whats New
5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

Spend Smart
Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Whats New
BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

Whats New
Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Whats New
Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Whats New
Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.