Tolak Impor Beras, Serikat Petani Kritik Bulog dan Bapanas

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Petani Indonesia (SPI) menolak adanya importasi beras yang diwacanakan akan dilakukan oleh Perum Bulog lantaran stok beras yang menipis.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) mengatakan, sesuai dengan UU Pangan Nomor 18/2012, pemerintah tidak boleh impor pangan sepanjang produksi pangan bisa disiapkan di dalam negeri.

"Hari ini, produksi pangan, dalam hal ini beras, menurut Kementan produksinya cukup sampai akhir tahun 2022. Jadi ya tidak bisa impor beras. Masalahnya sekarang menurut Bulog, cadangan beras di Bulog tidak memenuhi jumlah yang jadi patokan pemerintah yakni 1,2 juta ton. Bulog belum memenuhinya. Ini kekeliruan. Bulog harus andalkan beras yang ada di tengah-tengah masyarakat," kata Henry dalam siaran persnya, Selasa (22/11/2022).

Baca juga: Kementan Pastikan Cadangan Beras Nasional Aman hingga Akhir Tahun 2022

Lebih lanjut dia menuturkan, pemerintah sampai hari ini baru mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan bukan mengeluarkan cadangan pangan nasional.

"Jadi yang dihitung Bulog adalah cadangan pangan yang ada di pemerintah pusat yaitu Bulog. Belum dihitung bagaimana cadangan pangan yang ada di Pemerintah Daerah, baik itu Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berapa sesungguhnya beras ada yang disimpan di pemerintahan-pemerintahan daerah persisnya?," ungkap dia.

"Selain itu belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahan besar, korporasi swasta besar beras? kita enggak tahu, ada pemainnya atau tidak. Jadi tidak ada penjelasan, dengan tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat," sambung Henry.

Baca juga: Kementan Pastikan Ketersediaan dan Harga Beras Nasional dalam Kondisi Normal

Menurut dia rencana importasi beras tanda belum maksimalnya kerja Badan Pangan Nasional (Bapanas). Padahal, kata dia, Bapanas memiliki otoritas dalam urusan cadangan pangan dan memiliki mandat untuk menentukan kebijakan cukup kurangnya pangan, impor atau tidak.

"Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya, inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problematik seperti ini," pungkas dia.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut kalau stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini terjadi akibat rendahnya serapan beras dari petani lokal karena berbagai kendala di lapangan.

Baca juga: Jawab Buwas, Kementan Blak-blakan Bulog Tak Mau Beli Beras di Harga Rp 10.300

Saat ini stok CBP di gudang Bulog sebanyak 651.000 ton. Jumlah tersebut kurang hampir setengahnya dari stok ideal yang harus dimiliki oleh Bulog sebanyak 1,2 juta ton.

"Kita harus cepat mengambil langkah alternatif untuk memenuhi kebutuhan ini. Karena kalau kita terlambat, di satu sisi kita sudah tahu tidak mungkin kita dalam waktu dekat bisa menyerap dalam jumlah besar. Karena barangnya selain tidak ada, harganya juga tidak memungkinkan," kata Budi Waseso dikutip dari Antara, Kamis (17/11/2022).

Oleh karena itu, menurut Buwas, sapaan akrab Budi Wasedo, perlu dilakukan langkah alternatif dengan segera untuk memenuhi target stok CBP 1,2 juta ton.

Baca juga: Dirut Bulog Sarankan Impor, Kementan Klaim Beras Melimpah Ruah