Tekan Belanja Produk Konstruksi Impor, Menteri PUPR: Bikin Pabrik di Sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya menggunakan produk dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang uang APBN digunakan untuk belanja produk impor.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta agar seluruh barang konstruksi yang digunakan untuk membangun infrastruktur menggunakan produk dalam negeri.

Bahkan kalau perlu, barang konstruksi yang selama ini selalu diimpor bisa diproduksi di dalam negeri dengan cara membuat pabrik produksi di Indonesia.

Baca juga: Upaya Pemerintah Perkuat Ekonomi, Mulai Substitusi Impor Hingga Dorong Ekonomi Digital

"Mungkin juga ada barang-barang yang belum bisa diproduksi secara mandiri, tapi saya ingin mengajak yang dari impor bikin pabrik di sini, bikin pabrik di sini," ujarnya saat membuka acara Infrastructure Connect di Jakarta International Expo, Rabu (23/11/2022).

Sebab, dia bilang, pembelian barang impor hanya akan membuka peluang kerja di luar negeri. Padahal jika dapat memproduksi barang sendiri, ini akan membuka banyak lapangan kerja di Indonesia.

Terlebih, saat ini dan ke depannya pemerintah tengah menggiatkan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur sehingga akan membutuhkan banyak belanja barang konstruksi.

Salah satunya produk aspal asli Buton, Sulawesi Tenggara. Presiden Jokowi meminta agar produk aspal asli Indonesia ini dimanfaatkan semaksimal mungkin agar Indonesia bisa setop impor aspal pada dua tahun mendatang.

"Kami sudah dengan asosiasi aspal Buton dan Pemda Buton, berapa pun produksi aspal Buton yang anda bisa produksi, khususnya produksi aspal Buton murni, akan saya beli. Kalau ada anak buah saya lalai 'saya nggak mau beli', saya ganti dia," tukasnya.

Menurutnya, jika Indonesia ingin mandiri dan tidak bergantung pada barang impor, maka harus ada sikap militan terhadap produksi dan penggunaan barang dalam negeri.

"Jadi kita sebagai insan konstruksi ini harus bisa juga menunjukkan bahwa kita punya nilai-nilai kejuangan kita dalam pembangunan konstruksi ini," ucapnya.

Pada APBN 2022, pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp 400 triliun untuk pembelanjaan produk dalam negeri. Dia bilang, di Kementerian PUPR sudah menggunakan alokasi belanja sekitar 80-90 persen untuk produk dalam negeri.

"Di PU sendiri dari rata-rata Rp 120 triliun per tahun 80-90 persen adalah dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). itu saya jaga betul," kata Basuki.

Baca juga: Dirut Bulog Sarankan Impor, Kementan Klaim Beras Melimpah Ruah