Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tekan Belanja Produk Konstruksi Impor, Menteri PUPR: Bikin Pabrik di Sini

Kompas.com - 23/11/2022, 15:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya menggunakan produk dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang uang APBN digunakan untuk belanja produk impor.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta agar seluruh barang konstruksi yang digunakan untuk membangun infrastruktur menggunakan produk dalam negeri.

Bahkan kalau perlu, barang konstruksi yang selama ini selalu diimpor bisa diproduksi di dalam negeri dengan cara membuat pabrik produksi di Indonesia.

Baca juga: Upaya Pemerintah Perkuat Ekonomi, Mulai Substitusi Impor Hingga Dorong Ekonomi Digital

"Mungkin juga ada barang-barang yang belum bisa diproduksi secara mandiri, tapi saya ingin mengajak yang dari impor bikin pabrik di sini, bikin pabrik di sini," ujarnya saat membuka acara Infrastructure Connect di Jakarta International Expo, Rabu (23/11/2022).

Sebab, dia bilang, pembelian barang impor hanya akan membuka peluang kerja di luar negeri. Padahal jika dapat memproduksi barang sendiri, ini akan membuka banyak lapangan kerja di Indonesia.

Terlebih, saat ini dan ke depannya pemerintah tengah menggiatkan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur sehingga akan membutuhkan banyak belanja barang konstruksi.

Salah satunya produk aspal asli Buton, Sulawesi Tenggara. Presiden Jokowi meminta agar produk aspal asli Indonesia ini dimanfaatkan semaksimal mungkin agar Indonesia bisa setop impor aspal pada dua tahun mendatang.

"Kami sudah dengan asosiasi aspal Buton dan Pemda Buton, berapa pun produksi aspal Buton yang anda bisa produksi, khususnya produksi aspal Buton murni, akan saya beli. Kalau ada anak buah saya lalai 'saya nggak mau beli', saya ganti dia," tukasnya.

Menurutnya, jika Indonesia ingin mandiri dan tidak bergantung pada barang impor, maka harus ada sikap militan terhadap produksi dan penggunaan barang dalam negeri.

"Jadi kita sebagai insan konstruksi ini harus bisa juga menunjukkan bahwa kita punya nilai-nilai kejuangan kita dalam pembangunan konstruksi ini," ucapnya.

Pada APBN 2022, pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp 400 triliun untuk pembelanjaan produk dalam negeri. Dia bilang, di Kementerian PUPR sudah menggunakan alokasi belanja sekitar 80-90 persen untuk produk dalam negeri.

"Di PU sendiri dari rata-rata Rp 120 triliun per tahun 80-90 persen adalah dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). itu saya jaga betul," kata Basuki.

Baca juga: Dirut Bulog Sarankan Impor, Kementan Klaim Beras Melimpah Ruah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa Itu WTO: Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Fungsinya

Apa Itu WTO: Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Fungsinya

Whats New
Kunjungi Labuan Bajo, Erick Thohir Bakal Sulap Hotel Meruorah Jadi 'Venue' KTT ASEAN

Kunjungi Labuan Bajo, Erick Thohir Bakal Sulap Hotel Meruorah Jadi "Venue" KTT ASEAN

Whats New
Raffi Ahmad Ungkap RANS Entertainment Bersiap Melantai di Bursa Efek

Raffi Ahmad Ungkap RANS Entertainment Bersiap Melantai di Bursa Efek

Whats New
Genjot Kartu Kredit, Bank Mandiri Tebar Promo di Japan Travel Fair 2023

Genjot Kartu Kredit, Bank Mandiri Tebar Promo di Japan Travel Fair 2023

Spend Smart
Luhut Mengaku Dapat Keluhan dari Rusia dan Arab Saudi soal Rumitnya Negosiasi dengan Pertamina

Luhut Mengaku Dapat Keluhan dari Rusia dan Arab Saudi soal Rumitnya Negosiasi dengan Pertamina

Whats New
Gaji UMR Sumedang dan Daerah Lain di Seluruh Jabar

Gaji UMR Sumedang dan Daerah Lain di Seluruh Jabar

Work Smart
Cara Buka Blokir ATM BCA Online, Bisa lewat HP Tanpa ke Bank

Cara Buka Blokir ATM BCA Online, Bisa lewat HP Tanpa ke Bank

Whats New
Penguatan IHSG Berlanjut hingga Sesi I Perdagangan, 3 Saham Ini Jadi Top Gainers LQ45

Penguatan IHSG Berlanjut hingga Sesi I Perdagangan, 3 Saham Ini Jadi Top Gainers LQ45

Whats New
BCA Targetkan Bank Digitalnya Mulai Untung pada 2023

BCA Targetkan Bank Digitalnya Mulai Untung pada 2023

Whats New
Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Whats New
Ramai Video Kecelakaan Kereta dengan Truk Pengangkut Mobil, Ini Kata KAI

Ramai Video Kecelakaan Kereta dengan Truk Pengangkut Mobil, Ini Kata KAI

Whats New
Kisruh soal Meikarta, Gelontor Iklan Rp 1,5 Triliun hingga Gugat Pembeli

Kisruh soal Meikarta, Gelontor Iklan Rp 1,5 Triliun hingga Gugat Pembeli

Whats New
Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Whats New
Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Whats New
Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+