Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh Bakal Kawal UMP DKI Sesuai Permenaker

Kompas.com - 23/11/2022, 17:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sangat penting.

Pasalnya, UMP DKI memiliki pengaruh yang besar terhadap kabupaten/kota lainnya, khususnya di kota-kota industri. Untuk itu, buruh akan mengawal penetapan UMP DKI dengan sungguh-sungguh.

Said Iqbal menjelaskan, pada 22 November, Dewan Pengupahan Provinsi DKI telah memutuskan untuk merekomendasikan nilai UMP Tahun 2023 ke Pj Gubernur DKI. Namun baru kali ini terjadi, usulan pengusaha ada dua versi, yaitu versi Apindo dan Kadin.

Baca juga: Polemik Formula Baru Upah Minimum, Pengusaha Ramal Terjadi Dampak Buruk

Apindo menggunakan PP 36/2021 yang sudah digantikan oleh Permenaker 18/2022 dengan kenaikan 2,62 persen atau Rp 4.763.293. Sementara Kadin menggunakan aturan yang baru dengan kenaikan 5,11 persen atau sebesar Rp 4.879.053.

"Di sini terlihat, Kadin lebih memahami dunia usaha, yakni usaha akan berkembang kalau daya beli naik," katanya melalui pernyataan tertulis, Rabu (23/11/2022).

Sementara itu, unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta Tahun 2023 dengan kenaikan 10,55 persen sebesar Rp 5.131.569.

Sedangkan unsur pemerintah mengusulkan besaran nilai UMP DKI tahun depan berdasarkan formula yang diatur dalam Permenaker 18/2022 dengan kenaikan 5,6 persen atau sebesar Rp 4.901.798

"Dari angka yang telah diambil keputusannya oleh Depeprov, maka sikap Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh adalah meminta Pejabat Gubernur DKI mengabulkan usulan serikat pekerja yaitu 10,55 persen karena sangat realistis berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi," kata Said Iqbal.

Alasan lain untuk mengabulkan usulan serikat pekerja, karena berdasarkan data Litbang Partai Buruh inflansi Januari-Desember 2022 diprediksi 6-7 persen. Sedangkan perkiraan Menteri Keuangan adalah 6,5 persen dengan pertumbuhan ekonomi dipikirakan 4 persen. Maka kenaikan 10,55 persen sebagaimana yang diusulkan unsur Serikat Pekerja sangatlah wajar.

Dalam waktu dekat Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh akan melakukan aksi besar-besaran di berbagai provinsi, untuk mendesak gubernur menetapkan upah minimum sesuai usulan buruh. Aksi besar-besaran ini rencananya akan dilakukan sebelum 28 November.

"Kami juga menolak dan mengecam sikap Apindo yang masih tetap menggunakan PP 36/2022. Kebijakan itu serahkan karena tidak mempertimbangkan inflansi yang tinggi, daya beli yang turun, termasuk tidak melihat prediksi IMF bahwa pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor 3 terbesar di dunia," ujar Said Iqbal.

Baca juga: Menaker: UMP Diumumkan Paling Lambat 28 November dan UMK pada 7 Desember

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa Itu WTO: Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Fungsinya

Apa Itu WTO: Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Fungsinya

Whats New
Kunjungi Labuan Bajo, Erick Thohir Bakal Sulap Hotel Meruorah Jadi 'Venue' KTT ASEAN

Kunjungi Labuan Bajo, Erick Thohir Bakal Sulap Hotel Meruorah Jadi "Venue" KTT ASEAN

Whats New
Raffi Ahmad Ungkap RANS Entertainment Bersiap Melantai di Bursa Efek

Raffi Ahmad Ungkap RANS Entertainment Bersiap Melantai di Bursa Efek

Whats New
Genjot Kartu Kredit, Bank Mandiri Tebar Promo di Japan Travel Fair 2023

Genjot Kartu Kredit, Bank Mandiri Tebar Promo di Japan Travel Fair 2023

Spend Smart
Luhut Mengaku Dapat Keluhan dari Rusia dan Arab Saudi soal Rumitnya Negosiasi dengan Pertamina

Luhut Mengaku Dapat Keluhan dari Rusia dan Arab Saudi soal Rumitnya Negosiasi dengan Pertamina

Whats New
Gaji UMR Sumedang dan Daerah Lain di Seluruh Jabar

Gaji UMR Sumedang dan Daerah Lain di Seluruh Jabar

Work Smart
Cara Buka Blokir ATM BCA Online, Bisa lewat HP Tanpa ke Bank

Cara Buka Blokir ATM BCA Online, Bisa lewat HP Tanpa ke Bank

Whats New
Penguatan IHSG Berlanjut hingga Sesi I Perdagangan, 3 Saham Ini Jadi Top Gainers LQ45

Penguatan IHSG Berlanjut hingga Sesi I Perdagangan, 3 Saham Ini Jadi Top Gainers LQ45

Whats New
BCA Targetkan Bank Digitalnya Mulai Untung pada 2023

BCA Targetkan Bank Digitalnya Mulai Untung pada 2023

Whats New
Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Whats New
Ramai Video Kecelakaan Kereta dengan Truk Pengangkut Mobil, Ini Kata KAI

Ramai Video Kecelakaan Kereta dengan Truk Pengangkut Mobil, Ini Kata KAI

Whats New
Kisruh soal Meikarta, Gelontor Iklan Rp 1,5 Triliun hingga Gugat Pembeli

Kisruh soal Meikarta, Gelontor Iklan Rp 1,5 Triliun hingga Gugat Pembeli

Whats New
Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Whats New
Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Whats New
Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+