Kepulauan Widi Maluku Utara Akan Dilelang di Situs Lelang Asing, Jubir Luhut: Nampaknya Sudah Izin Pemda, Kami Akan Cek

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kemenko Bidang Maritim dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, gugusan pulau atau Kepulauan Widi di Maluku Utara yang akan dilelang di situs lelang asing sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah daerah setempat.

Meski demikian, Jodi mengatakan, pihaknya akan memastikan sejauh apa proses perizinan pengelolaan Kepulauan Widi tersebut.

"Terkait dengan Kepulauan Widi, nampaknya telah ada proses perizinan pengelolaan antara swasta nasional dengan pemerintah daerah setempat. Hal ini akan dicek kepada Pemda setempat mengenai sejauh mana hak pengelolaan yang diberikan," kata Jodi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Kepulauan Widi di Maluku Utara Akan Dilelang di Situs Lelang Asing

Menurut Jodi, pemerintah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh siapapun secara utuh.

Ia mengatakan, pulau-pulau kecil hanya bisa dikelola oleh individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Aset Tommy Soeharto Tak Laku-Laku Dilelang, Bakal Dimanfaatkan Pemerintah?

Jodi mengatakan, apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan/subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Dalam hal ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Lebih lanjut, Jodi mengatakan, kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan diakui dunia internasional.

Baca juga: Pengakuan Raja, Orang yang Disebut Jual Pulau Malamber ke Bupati di Kaltim