Dua Kali Kalah dalam Gugatan Sita Aset, Satgas BLBI Bakal Lakukan Banding

Kompas.com - 23/11/2022, 20:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban menyatakan, pemerintah akan melakukan banding terhadap hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait gugatan penyitaan aset obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Satgas BLBI diketahui mengalami dua kali kekalahan di pengadilan terkait aset sitaan. Pertama kalah saat berhadapan dengan gugatan Irjanto Ongko, yang merupakan anak dari obligor BLBI Kaharudin Ongko, dan kedua kalah dalam gugatan yang dilayangkan PT Bogor Raya Development.

"Langkah yang akan kami lakukan adalah banding. Saya tidak akan memberikan komen mengenai langkah-langkah lain yang sedang kami lakukan," ungkap Rionald yang juga merupakan Ketua Satgas BLBI saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Satgas BLBI Sita Aset Obligor di Yogyakarta-Surabaya Senilai Rp 99 Miliar

Irjanto Ongko menggugat satgas BLBI di PTUN Jakarta Pusat karena telah menyita asetnya seluas 1.825 m2 dan 1.047 m2 di kawasan Jakarta Selatan pada 28 Januari 2022. Gugatannya itu terdaftar pada 7 Juni 2022.

Kemudian, pada Rabu (2/11/2022) lalu, PTUN pun mengabulkan gugatan Irjanto Ongko dengan pernyataan aset yang disita oleh Satgas BLBI itu batal atau tidak sah.

Baca juga: Kemenkeu Ungkap Ada Obligor BLBI yang Pindah Kewarganegaraan

Bogor Raya Development

Sementara PT Bogor Raya Development melayangkan gugatan melalui PTUN Bandung yang terdaftar pada 18 Juli 2022. Perusahaan menggunggat pemblokiran bidang-bidang tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas permohonan Satgas BLBI.

Satgas BLBI menganggap bahwa bidang-bidang tanah PT Bogor Raya Development terkait dengan utang obligor BLBI atas nama Setiawan Harjono (Steven Hui) dan Hendrawan Harjono (Xu Jing Nan).

Namun PT Bogor Raya Development merasa aset mereka tersebut tidak berkaitan dengan utang obligor BLBI yang disebut satgas.

Baca juga: Punya Utang Rp 5,38 Triliun, Satgas BLBI Sita Aset Obligor Trijono Gondokusumo


Adapun dalam pertimbangan putusan PTUN Bandung disebutkan bahwa Satgas BLBI bukanlah subjek atau pihak yang dapat mengajukan permohonan pencatatan blokir. Maka Satgas BLBI dianggap tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk dapat mengajukan permohonan pencatatan blokir.

Atas adanya dua kekalahan itu, Rionald memastikan Satgas BLBI akan tetap berupaya untuk mengejar aset-aset yang memang menjadi hak negara. Meski demikian, ia enggan merincikan lebih lanjut terkait langkah-langkah yang akan ditempuh ke depannya.

"Kami tidak akan berhenti sampai hak negara dikembalikan," tutup dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.