Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Kurang, Proyek Kereta Cepat Kembali Minta Didanai APBN

Kompas.com - 23/11/2022, 20:14 WIB

KOMPAS.com - Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo berharap Komisi VI DPR RI menyetujui permohonan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3,2 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) guna menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sesuai target pada Juni 2023.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah sudah setuju untuk mengucurkan dana APBN sebesar Rp 4,1 triliun. Apabila usulan kedua juga disetujui, maka negara akan ikut membiayai proyek Indonesia-China itu sebesar Rp 7,3 triliun.

"Kami memohon penguatan PMN di PT KAI untuk pemenuhan modal awal dan penambahan untuk cost overrun. Kita juga terus mendorong pihak kontraktor untuk bisa perform lebih baik lagi," kata Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta dilansir dari Antara, Rabu (23/11/2022).

Tiko mengatakan sebagai salah satu proyek strategis nasional yang melayani transportasi publik, proyek KCJB perlu diberikan dukungan oleh pemerintah.

Baca juga: Biaya Kereta Cepat Bengkak gara-gara Perhitungan China Salah

Ia menyampaikan, seiring dengan perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antar Jakarta dan Bandung menjadi Perpres Nomor 93 Tahun 2021.

Yang mana dalam rangka percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat, pemerintah telah menugaskan kepada konsorsium BUMN yang dipimpin KAI dari sebelumnya PT Wijaya Karya (Persero).

Selain itu, Perpres Nomor 93 Tahun 2021 juga memuat ketentuan PMN apabila terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya (cost overrun) proyek tersebut.

"Penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium dapat diberikan, saat KAI memerlukan pinjaman untuk pemenuhan kewajiban setoran modal akibat terjadinya cost overrun," ujarnya.

Baca juga: Janji Jokowi Saat Pilih China: Kereta Cepat Haram Pakai Uang Rakyat

Sebelumnya, PT KAI telah menyatakan komitmennya untuk selalu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik dalam proses pengerjaan proyek KCJB.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menyampaikan KAI berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan proyek KCJB agar dapat dipertanggungjawabkan.

"Dalam menyelesaikan proyek KCJB ini memang ada penyesuaian-penyesuaian, namun semua kami lakukan dengan tata kelola yang baik," katanya.

Langgar janji Presiden

Proyek ini seharusnya rampung pada 2019, tetapi diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023. Biaya konstruksi pun membengkak drastis hingga Rp 21 triliun, jauh melampaui investasi proposal Jepang.

China Development Bank (CDB) bahkan sempat meminta Pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Baca juga: Jokowi Pantang Mundur, Kereta Cepat Harus Jadi meski Biaya Bengkak dan Pakai APBN

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 2 Oktober 2015, Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno menyebut Presiden Jokowi mantap memilih China karena negara itu menawarkan pembangunan proyek tanpa APBN dan jaminan pemerintah.

Sebaliknya, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) meminta Pemerintah Indonesia untuk menjamin proyek tersebut. Sebab, menurut Jepang, pengerjaan kereta cepat sulit terealisasi apabila menggunakan skema murni business to business (b to b).

"Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal, kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas. Nah, kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok," ujar Rini Soemarno kala itu.

"Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi b to b karena BUMN dengan BUMN," tambah dia.

Karena itu pula, kata dia, Kementerian BUMN melakukan pendalaman kepada BUMN China. Lalu, akhirnya disepakati untuk membuat joint venture agreement.

Baca juga: Satu Galon Berapa Liter Air? Ini Cara Menghitungnya

Yang diputuskan juga adalah ini konsorsium dari BUMN (dikerjakan BUMN tanpa APBN)," kata Rini Soemarno.

Adapun BUMN yang akan terlibat dalam konsorsium proyek kereta cepat meliputi PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, serta PT Perkebunan Nusantara VIII.

Sementara China juga membentuk konsorsium demi proyek yang menelan dana ratusan triliun rupiah itu. Tutur Rini, China Railway Corporation (CFC) akan memimpin konsorsium BUMN Tiongkok itu.

"Skema pembiayaan kan sudah jelas. Mereka sudah tawarkan 40 tahun (tenor) dari CDB (China Development Bank), 10 tahun grace period, 30 tahun pengembalian, bunga 2 persen. Ini 2 persen fixed untuk 40 tahun untuk komponen dollar," kata dia.

Baca juga: Berapa Liter dalam Satu Galon? Ini Cara Menghitungnya

Sesuai dengan janji dari China pula, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, juga beberapa kali menegaskan untuk tidak menggunakan uang rakyat seperser pun untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015.

Jokowi menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah.

Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis.

"Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis," tegas Jokowi kala itu.

Baca juga: 100 Gram Berapa Ons?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Whats New
Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Whats New
Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan 'Reshuffle'

Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan "Reshuffle"

Whats New
Berbagi Kebahagiaan, PUBG Mobile Indonesia Salurkan Bantuan untuk 7 Yayasan Sosial

Berbagi Kebahagiaan, PUBG Mobile Indonesia Salurkan Bantuan untuk 7 Yayasan Sosial

Rilis
PIP Targetkan Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Capai 2,2 Juta Debitur di 2023

PIP Targetkan Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Capai 2,2 Juta Debitur di 2023

Whats New
Lewat Pendampingan Melekat, Sinar Mas Dukung UMKM Naik Kelas

Lewat Pendampingan Melekat, Sinar Mas Dukung UMKM Naik Kelas

Rilis
Menko Airlangga Bantah Implementasi B35 Bikin Minyakita Langka

Menko Airlangga Bantah Implementasi B35 Bikin Minyakita Langka

Whats New
Cek, Ini Tarif Listrik per-kWh yang Berlaku pada Februari 2023

Cek, Ini Tarif Listrik per-kWh yang Berlaku pada Februari 2023

Spend Smart
B35 akan Diimplementasikan Besok, Menko Airlangga: Seluruhnya Sudah Siap

B35 akan Diimplementasikan Besok, Menko Airlangga: Seluruhnya Sudah Siap

Whats New
Fasilitasi Pendidikan Layak bagi Anak, Pupuk Kaltim Kembali Buka Program Beasiswa PKTPP

Fasilitasi Pendidikan Layak bagi Anak, Pupuk Kaltim Kembali Buka Program Beasiswa PKTPP

Whats New
Tumbuh 46,9 Persen, Bank Mandiri Bukukan Laba Bersih Rp 41,2 Triliun

Tumbuh 46,9 Persen, Bank Mandiri Bukukan Laba Bersih Rp 41,2 Triliun

Whats New
Susul Shopee, Lazada Juga Turunkan 'Seller' yang Jual Minyakita di Atas HET

Susul Shopee, Lazada Juga Turunkan "Seller" yang Jual Minyakita di Atas HET

Whats New
Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU, Tim Likuidasi: Bukan Berarti Mereka Tak Percaya

Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU, Tim Likuidasi: Bukan Berarti Mereka Tak Percaya

Whats New
Seller Shopee Jual Minyakita di Atas HET, Manajemen: Kami akan Turunkan

Seller Shopee Jual Minyakita di Atas HET, Manajemen: Kami akan Turunkan

Whats New
Dukung Ekosistem Ekonomi Digital, Bank Jago: Yang Diperlukan adalah Keberanian dan Keberpihakan

Dukung Ekosistem Ekonomi Digital, Bank Jago: Yang Diperlukan adalah Keberanian dan Keberpihakan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+