Silang Data Stok Beras Kementan Vs Bapanas dan Bulog yang Berujung Rencana Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan Kementerian Pertanian (Kementan) adu data soal stok beras nasional.

Hal ini lantaran data yang dibeberkan oleh Kementan berbeda dengan data yang dimiliki oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog.

Perdebatan diawali Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi yang mengoreksi data yang disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Suwandi mengatakan, data yang disampaikan Badan Pangan Nasional mengenai konsumsi beras yang disampaikan Arief berbeda dengan BPS.

Baca juga: Bola Panas Wacana Impor Beras

Dalam paparan Suwandi membeberkan, pada 2019 sebanyak 31,31 juta ton, 2020 31,50 juta ton, 2022 sebanyak 31,36 juta ton, dan pada 2022 jumlahnya sebanyak 32,07 juta ton. Ini merupakan data produksi beras 2019 hingga 2022 dari BPS yang dipaparkan Suwandi.

Menurut Suwandi, data yang disampaikan Badan Pangan berbeda dari yang dirilis BPS.

"Berikutnya, saya koreksi pak Kepala Bapanas untuk konsumsi 2022 dicek, itu lebih tinggi rilis BPS yaitu 30,2 juta ton angka BPS konsumsi kalau produksi, dikurangi konsumsi surplusnya akan beda. Kepala Bapanas ini 32,02 juta ton ini data BPS resmi 17 Oktober. Data kepala Bapanas tadi 39 juta ton," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI bersama Kementan, Bapanas, dan ID Food, Rabu (23/11/2022).

Kemudian Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mempertanyakan kepada Kementan saat ini stok beras nasional yang disebutkan oleh Dirjen Tanam Pangan ada di mana. Ia juga mempertanyakan metode apa yang digunakan untuk menghitung dari kondisi stok di rumah tangga hingga pedagang.

"Pertanyaan berasnya ada di mana? Pakai metode apa? Berapa juta rumah tangga, stok di dalam rumah tangga sekian ratus ribu ton, sekian juga, sampel yang mana saya mau belanja deh," ujar Sudin.

"Kemudian di pedagang masih ok masih bisa dilihat, di penggilingan, pengilangan yang mana? Kasih kami data yang mana. Karena ini berita beda-beda nih. Ini kan beda a bilang gini b bilang gini," sambung Sudin.

Kemudian, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan data yang disampaikan oleh Suwandi merupakan dari Januari hingga September. Sementara data yang disampaikannya, kata dia, adalah data dari Januari hingga Oktober.

"Ya data saya sama bapak beda. Data Pak Suwandi itu pakai data sebelumnya. Perhitungan Januari September itu 1,6 juta, 1,4 juta itu lama. Pak Wandi yang kanan ini yang data BPS baru," ujarnya.

Baca juga: Komisi IV DPR RI Kritik Rencana Perum Bulog Soal Impor Beras

Kemudian, Suwandi memotong penjelasan dari Arief.

"Izin data terbarunya kapan pak? Coba.." tanya dia sambil tertawa.

Sementara di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menegaskan pihaknya tidak bisa merekayasa data stok cadangan beras. Berdasarkan data Bulog, stok beras per 22 November 2022 tercatat 594.856 ton.

Sementara pihaknya di lain sisi diminta untuk bisa memenuhi stok beras nasional sebanyak 1,5 juta ton hi gga 2022.

"Ketua (Ketua Komisi IV) saya sampaikan bahwasanya data jujur saja jangan direkayasa, saya ngeri karena saya tidak biasa bicara seperti itu dan tidak biasa bekerja seperti itu. Saya tidak terlatih untuk menghianati. Jadi saya terlatih untuk apa adanya,”  kata Budi Waseso.

Dia pun meminta, Kementerian dan Lembaga terkait saling terbuka mengenai stok cadangan beras, agar tidak menyebabkan keresahan di masyarakat.

"Mari kalau kita bisa untuk kepentingan bangsa dan kekuatan pangan sama-sama terbuka. Jadi, jangan terus nanti ada apa-apa ini resah semua. Ini yang harus saya perjuangkan sampai hari ini walaupun sulit apapun kami tetap berusaha terutama posisi dalam negeri,” ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sutrisno juga meminta agar Kementan jangan hanya mengandalkan data dari dinas pertanian terkait stok beras.

"Untuk mengantisipasi beras ini, mutlak diperlukan koordinasi Kementan dengan daerah di era otonomi daerah, karena mereka-mereka itu yang punya data, Kementan jangan hanya percaya sama dinas pertanian tidak ada legalitasnya menjadi dasar kita memprediksikan stok pangan kita cukup," kata Sutrisno.

Hal ini juga diamini oleh anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera H Slamet, juga membahas soal data stok beras nasional kepada Kementan, ID Food, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog.

Slamet menegaskan, apabila ditemukan ada selisih data stok beras lebih baik semua pihak yang terkait segera meluruskan data tersebut.

"Stok beras ini simpang siur, saya minta Badan Pangan, ID Food, dan Bulog. Saya ingin mendapatkan dari masing-masing di forum ini. Kalau ada selisih-selisih, selisihnya di mana kita luruskan masing-masing. Mimpin yang membuat kebijakan ada disini semua," pungkasnya.

Baca juga: Stok Bulog Kritis, Buwas Sarankan Jokowi Segera Impor Beras

Rencana Impor Beras

Lantaran melihat data stok beras yang menipis, Bulog pun berencana akan mengimpor beras dalam waktu dekat ini.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah Indonesia akan melakukan impor beras apabila Kementan tidak bisa menyediakan kebutuhan beras untuk Bulog dalam 7 hari ke depan.

"Tadi yang disampaikan rapat DPR Komisi IV, Kementerian Pertanian akan menyanggupi membantu 600.000 ton masuk ke Bulog dalam waktu 1 minggu," kata Arief.

Arief juga menegaskan bahwa penyerapan dalam negeri tetap menjadi prioritas.

"Tapi untuk ketersediaan apabila memang dirasakan perlu pengadaan ketersediaan dari luar negeri itu akan dilakukan," jelas Arief.

Arief juga menilai pentingnya pasokan beras pemerintah. Pasalnya pasokan beras tersebut akan menjadi kontrol stabilitas pangan di dalam negeri. Bila memang dibutuhkan impor, Arief menegaskan itu harus dilakukan tepat waktu

"Tidak boleh terlambat karena impor perlu waktu karena kita tidak boleh main-main dengan pangan nasional," kata Arief.

Dirut Bulog Buwas juga mengaku rencana impor beras tersebut sudah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Ini hasil keputusan rakortas, yang dapat tugas ini Bulog. Dan hari ini yang kita lakukan perintah negara, bukan maunya Bulog," ujarnya.

Buwas juga mengatakan, bilamana impor beras dilakukan pihaknya tidak akan mengimpor sekaligus. Namun pihaknya tetap akan menyesuaikan produksi dari dalam negeri seiring berjalannya waktu.

"Jadi seandainya kita ini juga harus impor, tapi kita juga harus memperhitungkan. Bukan semau-maunya kita dapat jatah impor 500.000 ton, kita datangkan 500.000 ton. Kita melihat nanti bagaimana dari produksi dalam negeri. Tetap kita mengutamakan produksi dalam negeri walaupun harganya mahal," ucap Buwas.

Selain itu, Buwas juga memastikan, jika pihaknya bisa menyerap beras dari dalam negeri, maka hal itu yang akan diutamakan dan tidak akan melakukan impor beras.

Baca juga: 500 Ton Beras Hilang di Gudang Bulog, Buwas: Pertanggungjawabkan Secara Hukum!