Bapanas: Penambahan Stok Beras untuk Jamin Stabilitas Harga dan Mengamankan Kebutuhan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR RI, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera memenuhi stok beras dengan menyediakan 600.000 ton beras produksi dalam negeri untuk diserap Bulog.

Hal tersebut tertuang dalam kesimpulan RDP yang digelar, Rabu, (23/11/2022), di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.

Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Pimpinan Rapat Sudin mengatakan, stok 600.000 ton tersebut harus disediakan oleh Kementan dalam waktu 6 hari kerja di mana beras tersebut selanjutnya akan diserap oleh Bulog melalui mekanisme komersil.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mendukung penuh keputusan RDP terkait pemenuhan cadangan beras Bulog tersebut, pasalnya saat ini Indonesia benar-benar membutuhkan tambahan stok cadangan beras untuk intervensi pasar dan mengantispasi kondisi tidak terduga seperti bencana. Stok beras di Bulog saat ini tersedia 594.000 ton.

Baca juga: Silang Data Stok Beras Kementan Vs Bapanas dan Bulog yang Berujung Rencana Impor

“Berdasarkan angka tersebut, setidaknya sampai akhir tahun kita butuh peningkatan stok cadangan beras Bulog sampai 1,2 juta ton. Penambahan stok tersebut agar dapat menjamin stabilitas harga dan mengamankan kebutuhan masyarakat apabila terjadi kondisi kedaruratan,” ujarnya.

Arief mengatakan, upaya pemenuhan stok beras Bulog melalui dukungan Kementan tersebut sebelumnya telah diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Perekonomian tanggal 8 November 2022 kemarin, yang menyebutkan agar Bulog segera mengoptimalkan pengadaan gabah dan/atau beras untuk memenuhi cadangan beras melalui pengadaan dalam negeri dengan berkoordinasi bersama Kementan yang dipenuhi dari sejumlah lokasi.

“Kami mendukung penuh keputusan RDP bersama Komisi IV tersebut, dan mendukung langkah Kementan menyediakan 600.000 ton untuk cadangan beras Bulog. Kami juga berterima kasih atas dukungan serta masukan semua pihak. Kita semua, baik Komisi IV, Bapanas, Kementan, dan Bulog sama-sama memiliki niat baik dan tujuan yang sama untuk menjamin dan mengamankan kebutuhan beras masyarakat. Dan tentunya kita semua juga punya niat yang sama menjaga Petani-Petani kita. Terbukti dalam 4 tahun terakhir ini memang tidak melakukan impor beras," ujarnya.

Penyerapan yang dilakukan Bulog, jelas Arief, akan dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat apabila Bulog menyerap dengan harga tinggi kemungkinan akan menggerek harga beras di hilir.

“Apabila harga di hilir tinggi, inflasi akan tinggi juga. Kalau inflasi tinggi maka tidak sesuai dengan perintah Bapak Presiden, maka proses penyerapan ini akan dilakukan dengan sangat hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan harga,” ujarnya.

Arief juga mengatakan, pengadaan stok Beras Bulog tersebut akan mengutamakan pemenuhan dari dalam negeri. Namun demikian, untuk mengamankan ketersediaanan apabila sudah sangat mendesak dan tidak ada pilihan lain, maka akan dipertimbangkan opsi pengadaan dari luar negeri alias impor.

Baca juga: 500 Ton Beras Hilang di Gudang Bulog, Buwas: Pertanggungjawabkan secara Hukum!

“Kalau tidak ada stok dari dalam negeri, pengadaan dilakukan dari luar negeri. Intinya, apapun bagaimanapun, negara menjamin ketersediaan pangan bagi warganya, dan kita semua tegak lurus pada arahan Presiden untuk memastikan kebutuhan pangan seluruh masyarakat terpenuhi. Ketersediaan wajib, kalau urusan perut tidak boleh main-main,” tegasnya.

“Sekali lagi tidak boleh mengambil risiko untuk komoditas yang namanya beras. Kita pasti dapat melewati bersama kondisi saat ini bila niat kita semua bersama sama, hand in hand, dalam menjaga ketahanan pangan," sambung dia.

Sementara itu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, upaya penyerapan untuk memenuhi cadangan beras Bulog sampai dengan 1,2 juta ton di akhir tahun ini merupakan arahan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Perekonomian tanggal 8 November 2022.

Berdasarkan arahan tersebut, pihaknya mengaku siap melakukan penyerapan stok dari dalam negeri, hal tersebut untuk menjaga ketahanan dan ketersediaan beras nasional.

“Langkah ini untuk keamanan stok dan keamanan warga kita. Presiden berkali-kali mengatakan harus waspada terhadap potensi kerawanan pangan dan energi,” ungkapnya.

Baca juga: Soal Rencana Impor Beras, Buwas: Yang Kita Lakukan Perintah Negara, Bukan Maunya Bulog