Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Kantongi Rp 9,17 Triliun dari Pajak Digital

Kompas.com - 24/11/2022, 16:39 WIB
Yohana Artha Uly,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga Oktober 2022 pemerintah berhasil mengantongi Rp 9,17 triliun dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Perdagangan yang Menggunakan Sistem Elektronik (PMSE).

Nilai itu berasal dari 131 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN ke kas negara. Adapun kebijakan pemungutan PPN PMSE ini sudah berjalan sejak Juli 2020.

Secara rinci, sepanjang Juli-Desember 2020 pemerintah berhasil mengantongi Rp 730 miliar dari pungutan PPN PMSE. Kemudian berlanjut di sepanjang Januari-Desember 2021 realiasi PPN PMSE mencapai Rp 3,9 triliun

Baca juga: Perencanaan Membayar Pajak Bikin Keuangan Perusahaan Lebih Efisien

Sedangkan untuk sepanjang Januari-Oktober 2022 tercatat pemerintah sudah mengantongi PPN PMSE sebesar Rp 4,54 triliun. Sehingga secara total keseluruhan penerimaan negara dari PPN PMSE mencapai Rp 9,17 triliun.

"Januari-Oktober 2022 telah terkumpul Rp 4,54 triliun, ini lebih tinggi dibandingkan periode seluruh tahun lalu yang Rp 3,9 triliun. Jadi ini kenaikan yang cukup baik," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (24/11/2022).

Adapun ketentuan pemungutan PPN PMSE tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022.

Pada beleid itu diatur pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk Ditjen Pajak Kemenkeu, wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas penjualan produk atau layanan digital dari luar negeri ke Indonesia.

Baca juga: Minim Sosialisasi, Partisipasi Pajak di Sektor UMKM Rendah


Di sisi lain, ada sejumlah kriteria yang diatur detil melalui Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 terkait penunjukan pemungut PPN PMSE.

Kriterianya yakni nilai transaksi dengan pembeli Indonesia melebihi Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan, dan/atau jumlah trafik di Indonesia melebihi 12.000 setahun atau 1.000 dalam sebulan, untuk bisa memungut PPN PMSE atas kegiatannya itu.

"Kalau transformasi digital akan semakin menjadi mainstream, maka kita mengharapkan PPN yang dipungut oleh para pengelola platform ini menjadi penting juga," tutup Sri Mulyani.

Baca juga: Pemerintah Sudah Tunjuk 94 Perusahaan Pemungut Pajak Digital

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Konser Taylor Swift Disebut Bisa Bikin Bank Sentral Inggris Tunda Pangkas Suku Bunga

Konser Taylor Swift Disebut Bisa Bikin Bank Sentral Inggris Tunda Pangkas Suku Bunga

Whats New
Cara Beli Token Listrik dan Bayar Listrik PLN via Livin’ by Mandiri

Cara Beli Token Listrik dan Bayar Listrik PLN via Livin’ by Mandiri

Spend Smart
5 Tren Digitalisasi Rantai Pasok Perusahaan untuk Genjot Pendapatan

5 Tren Digitalisasi Rantai Pasok Perusahaan untuk Genjot Pendapatan

Work Smart
Cara Mengatasi ATM BRI Terblokir, Bisa lewat HP

Cara Mengatasi ATM BRI Terblokir, Bisa lewat HP

Whats New
Strategi Semen Indonesia Dorong Keberlanjutan Bisnis di Tengah Tantangan 'Oversupply'

Strategi Semen Indonesia Dorong Keberlanjutan Bisnis di Tengah Tantangan "Oversupply"

Whats New
Long Weekend Idul Adha, KAI Operasikan KA Mutiara Timur

Long Weekend Idul Adha, KAI Operasikan KA Mutiara Timur

Whats New
Jadwal Operasional BNI Selama Libur dan Cuti Bersama Idul Adha 2024

Jadwal Operasional BNI Selama Libur dan Cuti Bersama Idul Adha 2024

Whats New
International Expo 2024 Libatkan Investor dari 20 Negara, BSI Bidik Transaksi Rp 1 Triliun

International Expo 2024 Libatkan Investor dari 20 Negara, BSI Bidik Transaksi Rp 1 Triliun

Whats New
Soal Tokopedia PHK Karyawan, GoTo Sebut Bukan Pemegang Saham Mayoritas

Soal Tokopedia PHK Karyawan, GoTo Sebut Bukan Pemegang Saham Mayoritas

Whats New
50 Persen Kebutuhan Listrik di Ambon Dipasok dari Pembangkit Apung PLN IP

50 Persen Kebutuhan Listrik di Ambon Dipasok dari Pembangkit Apung PLN IP

Whats New
Tungku Smelter Morowali Semburkan Uap Panas, 2 Pekerja Terluka

Tungku Smelter Morowali Semburkan Uap Panas, 2 Pekerja Terluka

Whats New
Mulai 18 Juni, 2 Kereta Ekonomi Ini Pakai Rangkaian New Generation

Mulai 18 Juni, 2 Kereta Ekonomi Ini Pakai Rangkaian New Generation

Whats New
Daftar UMK Kota Bandung 2024 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Daftar UMK Kota Bandung 2024 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Work Smart
KAI Services Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA/SMK, Simak Persyaratannya

KAI Services Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA/SMK, Simak Persyaratannya

Work Smart
SBSN, SUN, dan SBN, Apa Bedanya?

SBSN, SUN, dan SBN, Apa Bedanya?

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com