Analogi Rumput dan Pohon: UMKM Vs Perusahaan Besar

BELAKANGAN ini ramai terdengar sejumlah perusahaan besar dan start up seperti GOTO, Ruangguru, Twitter, Meta, Microsoft, dan lainnya mulai memangkas jumlah karyawannya.

Di Indonesia menurut Katadata, setidaknya terdapat 14 perusahaan strat up teknologi yang melakukan pengurangan jumlaha karyawan, yaitu Sirclo, Ruangguru, GOTO, GrabKitchen, Xendit, Binar Academy, Tokocrypto, Shopee, Zenius, Lummo Shop, MPL, Pahamifi, LinkAja, dan JD.ID (katadata.co.id, 23 November 2022).

Lebih lanjut, selain perusahaan di atas, terdapat pula Indosat dan Bananas Indonesia yang juga melakukan PHK (finance.detik.com, 29 Oktober 2022).

Secara umum, mereka menyampaikan bahwa dampak dari gejolak ekonomi global dan situasi geopolitik dunia menjadikan mereka harus berbenah dan melakukan efisiensi perusahaan.

Namun, hal yang sedikit kontradiktif adalah mengapa PHK banyak terjadi di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi RI yang sedang mengalami perbaikan di kisaran angka lebih dari 5 persen tahun 2022 ini?

Fenomena “bakar uang”

Gejolak ekonomi global memang sedang ramai diperbincangkan. Selain situasi gejolak geopolitik Rusia – Ukraina, penyebab utama resesi ekonomi adalah adanya kenaikan suku bunga acuan dari beberapa bank sentral di negara-negara maju, yang kemudian berefek pada meningkatnya beban bunga pinjaman di bank umum.

Sementara itu, kita ketahui bersama bahwa perusahaan-perusahaan besar tentu masih sangat bergantung pada investasi dan pinjaman bank untuk modal usaha mereka.

Bagi perusahaan-perusahaan start up teknologi yang kebanyakan bercita-cita menjadi unicorn dan decacorn dalam waktu singkat, yang terjadi adalah mereka terlalu banyak “membuang modal” pada sektor promosi dan pemasaran atau “bakar duit” (cnbcindonesia.com, 21 November 2022).

Cita-cita untuk tumbuh menjadi “pohon besar” dengan skema arus kas negatif tentu akan berdampak buruk bagi perusahaan-perusahaan ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dikala suku bunga kredit meningkat tajam, maka investasi yang pada tahun-tahun sebelumnya berbunga rendah, kali ini justru menjadi buah simalakama.

Tidak mengambil kredit (investasi dari luar) perusahaan kekurangan modal dan cash flow. Namun jika menambah kredit, maka akan memberatkan beban pembayaran pinjamannya.

Beban gaji, tunjangan, dan lain-lain yang melekat pada karyawan tentu juga tidak murah terutama bagi perusahaan-perusahaan padat karya.

Apalagi ada informasi mengenai kenaikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah pada tahun depan. Maka, pilihan melakukan PHK karyawan menjadi salah satu opsi, meski berat dilakukan, tetapi tetap harus dijalankan oleh perusahaan.

Pemerintah tidak tinggal diam

Namun demikian, pemerintah juga tidak tinggal diam melihat fenomena ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi sebagai bagian dari langkah pemerintah menghadapi resesi.

Pertama, stimulus pada program-program padat karya dan UMKM untuk menyerap tenaga kerja termasuk yang terkena PHK.

Kedua, menggiatkan pendidikan vokasi atau kewirausahaan dengan harapan akan tumbuh para wirausaha baru berbekal keahlian yang diperoleh. Program ini juga tentu masih berkaitan dengan UMKM.

Ketiga, adanya program pembukaan lahan bagi masyarakat melalui perhutanan sosial sehingga masyarakat memiliki akses pada lahan.

Dengan cara ini diharapkan masyarakat dapat mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan untuk berusaha.

Keempat, pemerintah membuka keran investasi pada kawasan-kawasan ekonomi khusus. Harapannya dengan datangnya investor, maka akan menyerap pula tenaga kerja yang relatif banyak dengan adanya pembangunan di kawasan itu.

Kelima, program bantuan sosial (bansos) tetap akan digulirkan demi membantu masyarakat terdampak PHK serta masyarakat rentan dan miskin.

Namun demikian, beberapa strategi pemerintah di atas juga diharapkan dapat dieksekusi dengan baik di lapangan.

Sudah jamak kita dengar bahwa program-program pemerintah yang telah dirancang dengan sangat baik, tetapi kurang bagus pada saat implementasinya di lapangan.

Sebagai salah satu contoh adalah akuntabilitas dan keandalan data penerima bansos yang dikatakan masih kaca balau (cnbcindonesia.com; suara.com; 24 Mei 2022).

Hal ini tentu mencoreng niat baik pemerintah untuk membantu mengatasi dampak pandemi dan dampak PHK di masyarakat.

Pihak-pihak yang memanfaatkan bansos tentu harus disikat sampai ke akar-akarnya sehingga bansos dapat disalurkan kepada penerima secara tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan lagi.

UMKM vs perusahaan besar, ibarat rumput dan pohon

Di tengah situasi dan kabar resesi yang semakin santer, ada secercah cahaya di kegelapan bernama UMKM.

Saat ini pemerintah gencar mempromosikan UMKM dalam banyak event, baik lokal maupun internasional.

Misalnya dalam perhelatan Presidensi G20 Indonesia di Bali 15-16 November lalu, UMKM ternyata menjadi salah satu sektor yang kebagian rejeki relatif banyak.

Salah satu pusat oleh-oleh dilaporkan mengalami kenaikan penjualan yang signifikan, bahkan sebelum G20 digelar (kominfo.go.id, 10 November 2022).

UMKM adalah salah satu sektor yang dinilai kuat menghadapi berbagai gelombang krisis dan resesi ekonomi. Gejolak resesi, geopolitik, dan krisis dunia seolah tidak mempan untuk mencabut UMKM dari akarnya.

Sebagaimana dinyatakan oleh Wapres di atas, UMKM dapat menjadi alternatif solusi untuk menampung banyaknya PHK di perusahaan-perusahaan besar.

Dari sejarah tercatat bahwa pemberdayaan UMKM dapat menjadi jurus ampuh bertahan dari berbagai situasi krisis ekonomi, seperti pada tahun 1998, 2008, 2012, bahkan pada saat pandemi Covid-19 2020 lalu (money.kompas.com, 1 Oktober 2022).

Menurut data dari Kemterian Koperasi dan UKM, pada tahun 2022, terdapat lebih dari 14,5 juta pelaku usaha UMKM.

Data yang unik dan luar biasa adalah bahwa UMKM telah menyumbang setidaknya 61,97 persen PDB pada tahun 2021.

Sebuah angka yang luar biasa tentunya, sumbangan dari sektor riil ini kepada perekonomian RI bahkan dalam situasi krisis dan pandemi sekalipun.

Padahal pada 2021 dapat dikatakan bahwa situasi pandemi masih sangat berat dirasakan, tidak hanya di sektor kesehatan namun juga di sektor ekonomi.

Sementara kala itu banyak masyarakat terdampak PHK. Dan sekali lagi, kebanyakan PHK di masa pandemi juga terjadi di perusahaan-perusahaan besar.

Improvisasi, kreativitas dan inovasi para pelaku UMKM (dalam hal yang paling sederhana sekalipun) dapat manjadi penyelamat di tengah situasi gejolak ekonomi yang tidak menentu.

Pelaku UMKM memang umumnya tidak memiliki karyawan hingga ribuan, namun ini justru dapat menjadi salah satu faktor mereka dapat kuat bertahan dari krisis.

Beban gaji karyawan tentu tidak terlalu tinggi, di samping beban pembayaran bunga pinjaman dan kredit investasi yang juga tidak terlalu besar.

Jika pun ada, umumnya pelaku UMKM memanfaatkan skema kredit yang relatif murah, seperti KUR dan UMi.

Kedua jenis kredit ini juga merupakan bagian dari skema kredit program pemerintah, di mana KUR masih mendapat subsidi bunga dari pemerintah.

Sedangkan pembiayaan UMi dapat menjadi alternatif para pelaku usaha mikro dalam memperoleh tambahan modal (walaupun jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak, yaitu sampai Rp 20 juta per debitur).

UMKM ibarat rumput yang mampu bertahan di kala badai. Sementara perusahaan besar seperti pepohonan yang tumbang diterba angin ribut.