Menilik Urgensi Perpres 191 dalam Menjalankan Pembatasan Distribusi BBM Subsidi secara Efektif

Kompas.com - 24/11/2022, 19:16 WIB
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai harus segera bertindak cepat dalam membatasi distribusi BBM bersubsidi. Sebab, penikmat bantuan energi pemerintah itu ternyata sebagian besar kalangan mampu. Sementara orang miskin justru masih sedikit yang memanfaatkannya.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, Lasmiatun mengatakan, penyesuaian harga BBM adalah langkah terakhir yang bisa diambil pemerintah. Sebab, harga minyak dunia terus meningkat, sementara harga jual BBM di Indonesia masih jauh dari nilai keekonomiannya.

“Kita perlu mendorong reformasi subsidi BBM dengan memperbaiki mekanisme pemberiannya, karena kenyataanya selama ini subsidi BBM tidak dinikmati masyarakat pra-sejahtera,” kata Lasmiatun dalam siaran pers, Kamis (24/11/2022).

Baca juga: Beramai-ramai Mendorong UMKM Masuk Ekosistem Ekonomi Digital

Lasmiatun mengungkapkan, pemerintah telah menaikkan subsidi dan kompensasi energi menjadi ,4 triliun dalam APBN-Perubahan 2022 pada September lalu. Angka ini meningkat tiga kali lipat dari pagu awal, Rp 152,5 triliun.

Lasmiatun mencatat, 89 persen konsumsi solar dimanfaatkan oleh dunia usaha dan 11 persen oleh masyarakat. Dari 11 persen itu, 95 persen penikmati subsidi BBM jenis solar adalah warga yang mampu.

Sementara untuk Pertalite, 14 persen digunakan oleh dunia usaha dan 86 persen oleh masyarakat. Dari 86 persen itu, 80 persen dinikmati kalangan mampu. Karena itu, Lasmiatun menekankan tentang pentingnya upaya pemerintah dalam membatasi distribusi BBM bersubsidi.

“Upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mendata kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi energi. Yaitu melalui platfrom MyPertamina dengan mensinkronkan dengan data dinas sosial,” ujarnya.

Baca juga: Menhub: Motor Listrik Lebih Irit 75 Persen Dibandingkan Motor BBM


Namun, distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran baru akan efektif jika pemerintah melindunginya dengan payung hukum. Tanpa aturan yang jelas, upaya mencegah kebocoran subsidi akan kandas.

Karena itu, Lasmiatun meminta pemerintah segera menerbitkan revisi Perpres nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Ini untuk mempertegas kriteria pengguna BBM bersubsidi dan jenis kendaraan. Pemerintah daerah juga harus turut aktif mendukung program ini," ujarnya.

Dosen Hukum Internasional UGM, Agustina Merdekawati mengatakan, sampai saat ini tidak ada aturan maupun sanksi bagi masyarakat kaya yang menggunakan Pertalite. Menurut dia, kriteria tentang siapa saja yang berhak menikmati BBM bersubsidi harus diatur dengan jelas dalam revisi Perpres 191/2014.

“Subsidi memang hanya untuk golongan tidak mampu. Tapi salahkah jika golongan mampu juga membeli Pertalite? Secara moral salah. Tetapi secara hukum sebenarnya tidak,” ujarnya.

Baca juga: BBM Naik Jadi Salah Satu Pemicu Kenaikan Harga Beras

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Badai PHK, Perusahaan Otomotif Astrido Justru Buka 13 Posisi Lowongan Kerja

Isu Badai PHK, Perusahaan Otomotif Astrido Justru Buka 13 Posisi Lowongan Kerja

Work Smart
Sri Mulyani Sebut Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Persoalan Beras

Sri Mulyani Sebut Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Persoalan Beras

Whats New
Bidik Proyek Ekonomi Berkelanjutan, INA Gandeng Investment Fund for Developing Countries

Bidik Proyek Ekonomi Berkelanjutan, INA Gandeng Investment Fund for Developing Countries

Whats New
Data Center STT di Bekasi Dibangun untuk Jawab Kebutuhan Ekonomi Digital RI

Data Center STT di Bekasi Dibangun untuk Jawab Kebutuhan Ekonomi Digital RI

Whats New
Program Konversi Motor Listrik Lesu, Ini Penyebabnya

Program Konversi Motor Listrik Lesu, Ini Penyebabnya

Whats New
ASDP Tingkatkan Kapasitas Dermaga dan Armada Antisipasi Lonjakan Penumpang Selama Nataru

ASDP Tingkatkan Kapasitas Dermaga dan Armada Antisipasi Lonjakan Penumpang Selama Nataru

Whats New
Tahun Depan, The Fed Diyakini Tak Akan Seagresif 2022

Tahun Depan, The Fed Diyakini Tak Akan Seagresif 2022

Whats New
Pasar Gas Bumi di Semarang, Kendal, dan Batang Diperluas

Pasar Gas Bumi di Semarang, Kendal, dan Batang Diperluas

Whats New
Menpan-RB: Reformasi Birokrasi Bukan Tumpukan Kertas

Menpan-RB: Reformasi Birokrasi Bukan Tumpukan Kertas

Whats New
 Ajak Pengusaha AS Investasi, Airlangga Jamin Kepastian dan Kemudahan Berusaha

Ajak Pengusaha AS Investasi, Airlangga Jamin Kepastian dan Kemudahan Berusaha

Whats New
Menko Airlangga Proyeksi Inflasi Capai 5,5 Persen di Akhir 2022

Menko Airlangga Proyeksi Inflasi Capai 5,5 Persen di Akhir 2022

Whats New
Bapanas Sebut Beras Impor untuk Cadangan, Tidak Dikeluarkan secara Bebas

Bapanas Sebut Beras Impor untuk Cadangan, Tidak Dikeluarkan secara Bebas

Whats New
Talenta Digital Data Center RI Masih Minim, Padahal Potensi Industrinya Besar

Talenta Digital Data Center RI Masih Minim, Padahal Potensi Industrinya Besar

Whats New
Menko Airlangga Targetkan 65 Persen Pemda Terdigitalisasi di 2023

Menko Airlangga Targetkan 65 Persen Pemda Terdigitalisasi di 2023

Whats New
Bidik UMKM, Rey Insurtech Luncurkan Produk ReyForBusiness

Bidik UMKM, Rey Insurtech Luncurkan Produk ReyForBusiness

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.