Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER MONEY] Luhut Kesal Kasus Tumpahan Minyak Montara Belum Tuntas | Kata KKP soal Kepulauan Widi Akan Dilelang

Kompas.com - 25/11/2022, 05:00 WIB
Penulis Aprillia Ika
|

1. Luhut Kesal Perkara Tumpahan Minyak Montara di NTT Tak Kunjung Tuntas

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rasa kekesalannya. Lantaran, penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT) tak kunjung tuntas.

Dia berharap, calon pemimpin yang akan datang harus mampu menyelesaikan kasus yang merugikan masyarakat NTT, lantaran sejak 2009 perkara tersebut masih terus bergulir.

"Terus terang saya kesal ini. Karena seharusnya selesai sebelum zaman Presiden Jokowi, tapi ya sudahlah kita enggak usah cari yang lalu. Kalaupun nanti pergantian pemimpin yang akan datang, ya enggak apa-apa tetap terusin," kata Luhut dalam konferensi pers secara hybrid, Kamis (24/11/2022).

Selengkapnya klik di sini

2. 500 Ton Beras Hilang di Gudang Bulog, Buwas: Pertanggungjawabkan secara Hukum!

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pihaknya akan mengambil jalur hukum terkait hilangnya 500 ton beras di Gudang Bulog Bittoeng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Buwas, sapaannya, mengatakan, hilangnya beras tersebut lantaran dipinjamkan oleh kepala Bulog di daerah itu kepada mitra swasta.

"Jadi yang 500 itu, ini kan baru kita penjajakan. Diambil, keterangan dari internal kita katanya ini dipinjamkan. Apa pun namanya, itu akan dipertanggungjawabkan secara hukum," ujarnya saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI bersama Kementan, Bapanas, dan ID Food, Rabu (23/11/2022).

Selengkapnya klik di sini

3. Soal Kepulauan Widi Akan Dilelang, KKP: Pulau-pulau Kecil Tidak Dapat Diperjualbelikan

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Yusuf mengatakan, gugusan pulau atau Kepulauan Widi di Maluku Utara merupakan kawasan hutan lindung yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Tahun 2013.

Ia mengatakan, secara hukum, pulau kecil merupakan pulau dengan luas kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya termasuk pantai, lahan pasang surut, terumbu karang, mangrove, dan lamun.

Berdasarkan hal tersebut, Yusuf menegaskan, kepulauan tersebut tidak dapat diperjualbelikan.

"Dengan definisi tersebut, maka pulau kecil tidak dapat diperjual belikan, karena menyangkut hak publik dan aset negara. Yang dapat diperjual-belikan adalah bidang tanah di atas pulau," kata Yusuf saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/11/2022).

Selengkapnya klik di sini

 

4. Silang Data Stok Beras Kementan Vs Bapanas dan Bulog yang Berujung Rencana Impor

Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan Kementerian Pertanian (Kementan) adu data soal stok beras nasional. Hal ini lantaran data yang dibeberkan oleh Kementan berbeda dengan data yang dimiliki oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog.

Perdebatan diawali Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi yang mengoreksi data yang disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Suwandi mengatakan, data yang disampaikan Badan Pangan Nasional mengenai konsumsi beras yang disampaikan Arief berbeda dengan BPS. 

Dalam paparan Suwandi membeberkan, pada 2019 sebanyak 31,31 juta ton, 2020 31,50 juta ton, 2022 sebanyak 31,36 juta ton, dan pada 2022 jumlahnya sebanyak 32,07 juta ton. Ini merupakan data produksi beras 2019 hingga 2022 dari BPS yang dipaparkan Suwandi.

Menurut Suwandi, data yang disampaikan Badan Pangan berbeda dari yang dirilis BPS.

Selengkapnya klik di sini

5. Dulu Banyak Pengajuan KPR Ditolak karena Kartu Kredit, Kini karena Utang Pinjol

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengungkapkan saat ini banyak pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) ditolak bank karena debitur terdeteksi memiliki utang pinjaman online (pinjol) di BI checking.

Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, jika dulu banyak pengajuan KPR ditolak karena utang di kartu kredit, kini banyak pengajuan KPR ditolak karena utang di pinjol.

Padahal, kata dia, utang debitur di platform pinjol ini umumnya tidak besar yakni di bawah Rp 5 juta, bahkan lebih banyak yang di bawah Rp 1 juta.

"Kalau dulu banyak ditolak karena credit card, kalau sekarang pinjol. Sekarang (rejection rate-nya) sudah 30 persen aplikasi BI checkingnya gagal karena pinjol," ujarnya saat RDP dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (24/11/2022).

Selengkapnya klik di sini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko Airlangga Sarankan Saham PT PON Hanya Dimiliki Satu Pihak

Menko Airlangga Sarankan Saham PT PON Hanya Dimiliki Satu Pihak

Whats New
ASDP Relokasi KMP Jatra II untuk Perkuat Penyeberangan Jarak Jauh Ketapang-Lembar

ASDP Relokasi KMP Jatra II untuk Perkuat Penyeberangan Jarak Jauh Ketapang-Lembar

Whats New
Buruh Demo PLN Tolak Upah Turun hingga Desak Tenaga 'Outsourcing' Jadi Karyawan

Buruh Demo PLN Tolak Upah Turun hingga Desak Tenaga "Outsourcing" Jadi Karyawan

Rilis
Targetkan Bisnis KPR Tumbuh Dua Kali Lipat di 2023, Bank Muamalat Genjot Pembiayaan 'Take Over' Rumah

Targetkan Bisnis KPR Tumbuh Dua Kali Lipat di 2023, Bank Muamalat Genjot Pembiayaan "Take Over" Rumah

Rilis
Kunjungi Morowali dan Konawe, Kepala Bappenas Susun 'Master Plan' Kawasan Industri

Kunjungi Morowali dan Konawe, Kepala Bappenas Susun "Master Plan" Kawasan Industri

Rilis
Sandiaga Uno: Anak Muda Jangan Jadi Kaum Rebahan, Jadilah Agen Perubahan

Sandiaga Uno: Anak Muda Jangan Jadi Kaum Rebahan, Jadilah Agen Perubahan

Whats New
Tim Likuidasi: 854 Nasabah Wanaartha Life yang Mewakili 1.867 Polis Sudah Ajukan Tagihan

Tim Likuidasi: 854 Nasabah Wanaartha Life yang Mewakili 1.867 Polis Sudah Ajukan Tagihan

Whats New
Krakatau International Port Tawarkan Solusi Pengembangan Sektor Logistik dan Pelabuhan di IKN

Krakatau International Port Tawarkan Solusi Pengembangan Sektor Logistik dan Pelabuhan di IKN

Whats New
Gara-gara Kurang Promosikan F1 Boat Race di Danau Toba, Luhut 3 Kali Ditegur Jokowi

Gara-gara Kurang Promosikan F1 Boat Race di Danau Toba, Luhut 3 Kali Ditegur Jokowi

Whats New
Kenaikan Suku Bunga The Fed Lebih Ringan, Saham-saham Bank Digital Ini Menguat Signifikan

Kenaikan Suku Bunga The Fed Lebih Ringan, Saham-saham Bank Digital Ini Menguat Signifikan

Whats New
Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Masih dalam Pembahasan

Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Masih dalam Pembahasan

Whats New
Bank Jago Syariah Luncurkan Deposito yang Bisa Dicairkan Tanpa Penalti

Bank Jago Syariah Luncurkan Deposito yang Bisa Dicairkan Tanpa Penalti

Whats New
Sederet Perusahaan Indonesia Jadi Sponsor F1 Powerboat, Ada Wilmar hingga Mayora

Sederet Perusahaan Indonesia Jadi Sponsor F1 Powerboat, Ada Wilmar hingga Mayora

Whats New
Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU, OJK: Kami Menghargai Hak Pemegang Polis

Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU, OJK: Kami Menghargai Hak Pemegang Polis

Whats New
Syarat dan Cara Daftar Lazada PayLater dengan Mudah

Syarat dan Cara Daftar Lazada PayLater dengan Mudah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+