Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stok Ayam Berlebih Bikin Peternak Merugi, Ironi Masalah Klasik yang Terus Berulang

Kompas.com - 25/11/2022, 05:41 WIB
Muhammad Idris

Penulis

Sumber Antara

KOMPAS.com - Bak cerita lama yang terus berulang, polemik stok ayam berlebih yang membuat peternak ayam merugi masih saja terus terjadi. Kelebihan pasokan ayam terutama disebabkan karena pasokan ayam dari perusahaan pembibitan (breeding) membanjiri pasar dan tidak pernah diselesaikan secara utuh. 

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengingatkan tentang kestabilan pangan dan pentingnya alokasi impor Grand Parent Stock (GPS) atau buyut bibit ayam untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Hal ini dia sampaikan saat bertemu pengusaha unggas yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU).

“Alokasi impor GPS untuk pengusaha UMKM. Jaminan pasokan cukup untuk kestabilan pangan dan kecukupan protein bagi warga Indonesia”, kata Zulkifli dikutip dari Antara, Jumat (25/11/2022).

Baca juga: Apa yang Membuat Qatar Begitu Kaya Raya?

Sebagai informasi saja, GPS adalah jenis ayam yang dipelihara untuk menghasilkan parent stock (PS) lalu kemudian indukan ayam PS dibudidayakan guna menghasilkan final stock (FS).

Sementara final stock adalah ayam yang dipelihara khusus dengan tujuan untuk menghasilkan daging ayam siap konsumsi yang di Indonesia dikenal sebagai ayam negeri (broiler) maupun ayam petelur (layer).

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan prima hingga minimalisir gagal usaha dan meminta peternak ikut menjaga stabilitas harga ayam untuk membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas harga yang wajar.

Hal itu dilakukan untuk produk hasil yakni daging ayam ras dan telur ayam ras, serta input produksi atau bibit dan pakan baik di tingkat eceran, konsumen maupun di tingkat peternak/produsen.

Baca juga: Masih Kurang, Proyek Kereta Cepat Kembali Minta Didanai APBN

Zulkifli juga berharap kepada anggota GPPU melaksanakan kebijakan pengaturan populasi (cutting produksi) dengan penuh kejujuran dan sungguh-sungguh apabila diinstruksikan oleh kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

"Kemendag akan mengevaluasi permohonan Persetujuan Impor anggota GPPU apabila tidak memegang teguh komitmen untuk menjaga dan menciptakan iklim usaha perunggasan yang kondusif," ujar dia.

Pertemuan antara Zulkifli dan GPPU dilatarbelakangi harga ayam ras di tingkat peternak yang sangat fluktuatif dan sering berada di bawah harga pokok produksi (HPP). Harga ayam di pasar Rp 32.000 per kilogram (kg), seharusnya Rp 35.000 per kg.

"Hal ini disinyalir dikarenakan tidak seimbangnya supply-demand, surplus pasokan yang berlebih, sekitar 1 miliar ekor atau setara 1 juta ton dalam setahun," katanya.

Baca juga: Menkes Sindir Orang Kaya Berobat Dibayari BPJS, Memangnya Salah?

Surplus yang dimaksud belum dapat diakomodir dengan sarana dan prasarana pasca-panen yang memadai, seperti Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan cold storage yang tidak mencukupi.

Saat ini, seluruh perusahaan integrator hanya memiliki cold storage dengan kapasitas sekitar 30 ribu ton, serta RPHU sekitar 1 juta ekor per hari.

"Produksi dan pasokan pada tahun berjalan sebagian besar merupakan dampak dari importasi GPS atau indukan kakek-nenek pada dua tahun sebelumnya, di mana alokasi importasi ditetapkan oleh Kementan melalui rekomendasi teknis (sebagian besar importir merupakan anggota GPPU)," tuturnya.

Sementara, Ketua 4 GPPU Asrokh Nawawi menyebutkan bahwa Mendag akan mengizinkan BUMN dan UMKM mengimpor GPS ayam sebanyak 20 persen dari total kuota.

Baca juga: Menkes Sebut Bakal Ada BPJS Kesehatan Khusus untuk Orang Kaya

"Kebijakan baru dari Kementerian Perdagangan ini minta bahwa, memutuskan ada 20 persen kuota GPS akan dialokasikan untuk BUMN dan UMKM yang mampu," katanya.

BUMN dan UMKM yang bisa mengimpor GPS ayam merupakan yang dinilai mampu, baik dari segi tata kelola hingga keuangan. Ia menilai kebijakan ini bisa membuat pemerataan sehingga konsumsi daging ayam per kapita per tahun bisa meningkat.

"Kebijakan baru Menteri Perdagangan supaya ada pemerataan, memberi kesempatan BUMN dan UMKM 20 persen supaya lebih merata sehingga kebutuhan konsumsi per kapita bisa tercapai, atau harusnya kan naik karena konsumsi baru 11,6 kg per kapita per tahun," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com