Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Tumpahan Minyak Montara Bikin Luhut Kesal: Jangan Main-main Kau di Indonesia

Kompas.com - 25/11/2022, 05:49 WIB
Muhammad Idris

Penulis

Sumber Antara

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta uang kompensasi tumpahan minyak di Montara, Australia, bisa dikelola secara profesional.

Selain itu kompensasi diharapkan bisa memberi manfaat bagi masyarakat yang terdampak, begitu juga lingkungan sekitarnya.

Hal itu disampaikan setelah PTT Exploration and Production (PTTEP) sepakat akan membayarkan kompensasi sebesar 192,5 juta dolar Australia (setara 129 juta dollar AS) kepada nelayan dan petani rumput laut di NTT atas kasus tumpahan minyak di Montara.

"Saya tadi juga usul mungkin dibuat koperasi nelayan dan dikelola secara profesional. Nanti, kita asistensi supaya jangan uangnya itu nanti hilang," kata Luhut dikutip dari Antara, Jumat (25/11/2022).

Baca juga: Stok Ayam Berlebih Bikin Peternak Merugi, Ironi Masalah Klasik yang Terus Berulang

Ia menuturkan pihaknya akan segera menugaskan profesional untuk menghitung modal awal untuk pembentukan organisasi atau koperasi yang mana petani dan nelayan di wilayah tersebut bisa melakukan usaha produktif.

"Sehingga, betul-betul rakyat sana sejahtera," kata dia.

Luhut juga menegaskan selain bisa dimanfaatkan dengan baik, uang kompensasi juga harus bermanfaat bagi perbaikan ekosistem perairan yang terdampak.

Hal itu, menurutnya, dilakukan sebagai penegasan pada dunia bahwa Indonesia sangat serius soal masalah pencemaran lingkungan.

Baca juga: Menkes Sindir Orang Kaya Berobat Dibayari BPJS, Memangnya Salah?

"Kita mau tunjukin ke dunia, hei jangan main-main kau di Indonesia. Kalau kau bikin begini, kita akan kejar kau sampai ke manapun. Jangan dia pikir bisa bayar sini bayar sana, ini negara yang sekarang makin teratur," tegasnya.

Ketua Satgas Penanganan Kasus Tumpahan Minyak Montara Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan nilai kompensasi yang disepakati itu akan dibagi kepada sekitar 15 ribu nelayan dan petani rumput laut yang terdampak kasus tumpahan minyak yang terjadi Agustus 2009 silam.

"Kalau dari angka yang ada per nelayan dapat 6 ribu-7 ribu dolar Australia, kira-kira kurang lebih," katanya.

Purbaya mengatakan jumlah tersebut bisa saja naik karena pihaknya masih mengusahakan upaya negosiasi dengan pengacara.

Baca juga: Info Harga Galon Aqua Kosong di Warung ataupun Minimarket Terbaru

Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menuturkan, meski tidak semua pihak puas dengan besaran kompensasi tersebut, jumlah tersebut jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali.

Pemerintah juga masih menunggu keputusan pengadilan terkait kapan kompensasi akan dicairkan. Namun, ia menegaskan pemerintah akan memastikan para nelayan mendapatkan haknya.

Di sisi lain, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni mengatakan pihaknya menerima besaran kompensasi tersebut. Ia juga berharap kompensasi bisa dikelola secara profesional.

"Kami ingin ini dikelola profesional untuk kebutuhan masyarakat di sana," kata Ferdi.

Baca juga: Satu Galon Berapa Liter Air? Ini Cara Menghitungnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com