Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Sudah Kantongi Rp 339 Miliar dari Pajak Kripto dan "Fintech P2P Lending"

Kompas.com - 25/11/2022, 14:10 WIB
Yohana Artha Uly,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah mengantongi penerimaan sebesar Rp 339,71 miliar dari pajak kripto dan fintech-peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) sepanjang Juni-Oktober 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, secara rinci penerimaan negara dari pajak fintech-P2P lending sebesar Rp 148,60 miliar dan dari pajak kripto sebesar Rp 191,11 miliar.

Adapun pengenaan pajak keduanya berlaku sejak Mei 2022, namun penyetoran pajak dimulai Juni 2022.

"Untuk fintech-P2P lending kontribusi PPh 23 atas bunga pinjaman sebesar Rp 101,39 miliar dan PPh 26 atas bunga pinjaman sebesar Rp 47,21 miliar," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Jumat (25/11/2022).

Baca juga: Kredit Macet Fintech P2P Lending TaniFund Capai 49 Persen, OJK: Risiko Ditanggung Lender

Payung hukum pengenaan pajak atas fintech tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022. Pajak penghasilan (PPh) dikenakan kepada pemberi pinjaman dan penyelenggara layanan pinjaman online.

Pajak penghasilan yang dikenakan kepada pemberi pinjaman dan atau penyelenggara pinjol adalah PPh 23 atau PPh 26. Yang dikenai PPh ini adalah penghasilan berupa bunga pinjaman yang didapat dari nasabahnya.

Baca juga: Ini Masalah Fintech Lending yang Banyak Dikeluhkan Nasabah


PPh 23 dikenakan kepada pemberi pinjaman dan atau perusahaan pinjol di dalam negeri (wajib pajak dalam negeri) dan memiliki bentuk usaha tetp, dengan tarif 15 persen dari jumlah bruto bunga yang didapat dari nasabah.

PPh 26 dikenakan kepada pemberi pinjaman berbasis luar negeri (wajib pajak luar negeri) yang bukan berbentuk usaha tetap, dengan tarif sebesar 20 persen dari jumlah bruto bunga yang didapat dari nasabah.

Baca juga: Per Agustus 2022, Pemerintah Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Krakatau Posco Bantu Kembangkan SDM Unggul Industri Baja

Krakatau Posco Bantu Kembangkan SDM Unggul Industri Baja

Whats New
Kedapatan 'Illegal Fishing,' KKP Tangkap Kapal Asing Berbendera Malaysia di Selat Malaka

Kedapatan "Illegal Fishing," KKP Tangkap Kapal Asing Berbendera Malaysia di Selat Malaka

Whats New
Terapkan Tarif Dinamis, Kereta Cepat Whoosh Layani 2 Juta Penumpang

Terapkan Tarif Dinamis, Kereta Cepat Whoosh Layani 2 Juta Penumpang

Whats New
Kemenkop UKM Gelar Inabuyer Expo Mei 2024, Targetkan Kerja Sama UMKM hingga Rp 2 Triliun

Kemenkop UKM Gelar Inabuyer Expo Mei 2024, Targetkan Kerja Sama UMKM hingga Rp 2 Triliun

Whats New
Bumi Resources dan Anak Usaha Lakukan Reklamasi Lahan Pascatambang di Kalsel dan Kaltim

Bumi Resources dan Anak Usaha Lakukan Reklamasi Lahan Pascatambang di Kalsel dan Kaltim

Whats New
Luhut: Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Serap 1,82 Juta Tenaga Kerja

Luhut: Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Serap 1,82 Juta Tenaga Kerja

Whats New
Pelaku Usaha: Industri Kripto RI Tidak dalam Posisi Sehat

Pelaku Usaha: Industri Kripto RI Tidak dalam Posisi Sehat

Whats New
Induk Shopee dan SeaBank Cetak Laba untuk Pertama Kali

Induk Shopee dan SeaBank Cetak Laba untuk Pertama Kali

Whats New
Klaim Asuransi Tumbuh 10,5 Persen, Allianz Life Sebut Ada Overutilisasi dari Rumah Sakit

Klaim Asuransi Tumbuh 10,5 Persen, Allianz Life Sebut Ada Overutilisasi dari Rumah Sakit

Whats New
Harga Bitcoin Tembus Rp 1 Miliar, Indodax: Memicu Lahirnya 'OKB'

Harga Bitcoin Tembus Rp 1 Miliar, Indodax: Memicu Lahirnya "OKB"

Whats New
Sri Mulyani Pastikan THR PNS, TNI-Polri Cair 100 Persen

Sri Mulyani Pastikan THR PNS, TNI-Polri Cair 100 Persen

Whats New
Brantas Abipraya Buka Lowongan Kerja Management Trainee, Simak Syaratnya

Brantas Abipraya Buka Lowongan Kerja Management Trainee, Simak Syaratnya

Work Smart
Kemenhub Kaji Kenaikan Tarif KRL, Pengamat Berikan 5 Catatan

Kemenhub Kaji Kenaikan Tarif KRL, Pengamat Berikan 5 Catatan

Whats New
Soal Aksi Boikot Produk Pro Israel, Hippindo: Itu Rugikan Bangsa Sendiri

Soal Aksi Boikot Produk Pro Israel, Hippindo: Itu Rugikan Bangsa Sendiri

Whats New
Pendanaan Industri Perusahaan Pembiayaan Masih Didominasi Pinjaman Bank

Pendanaan Industri Perusahaan Pembiayaan Masih Didominasi Pinjaman Bank

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com