Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPJS Watch: Jenderal dan Pemulung Dapat Layanan Medis yang Sama...

Kompas.com - 25/11/2022, 14:39 WIB
Ade Miranti Karunia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan, pemerintah tidak boleh membedakan hak pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Lantaran, golongan orang kaya justru berkontribusi besar untuk mengiur.

Hal tersebut menanggapi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyindir masyarakat golongan menengah dan atas alias orang kaya yang biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

"Dengan bergotong royong di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seorang Jenderal dan seorang pemulung mendapatkan layanan medis yang sama. Bila dipisahkan lagi maka pemerintah telah melanggar konstitusi dengan kasat mata," katanya kepada Kompas.com, Jumat (25/11/2022).

Baca juga: Menkes Minta Orang Kaya Tidak Pakai BPJS Kesehatan, YLKI: Kalau Gitu Ubah Dulu UU-nya

Timboel menyarankan kepada Menkes untuk mendorong para orang kaya tersebut bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"Seharusnya Pak Menteri (Kesehatan) mengajak orang kaya yang belum mendaftar untuk segera mendaftar di JKN sehingga bergotong royong dengan seluruh rakyat, dan bagi yang menunggak iuran harus segera membayarkan tunggakan iurannya," ucap Timboel.

Dengan bergotong royong lanjut Timboel, sepanjang 2021 total penerimaan iuran mencapai Rp 143,3 triliun dengan biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk pembiayaan kesehatan seluruh masyarakat sebesar Rp 90,33 triliun.

"Ini artinya, seluruh peserta termasuk orang kaya pun ikut mengiur sehingga sepanjang 2021 terkumpul Rp 143,3 triliun, dan orang kaya pun ikut mendapatkan manfaat JKN sehingga biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan sebesar Rp 90,33 triliun," katanya.

Kemudian per akhir Oktober 2022, tercatat 238.430.655 orang atau 87,33 persen menjadi peserta BPJS Kesehatan. Terdiri dari peserta aktif sebanyak 189.838.682 orang dan peserta nonaktif 48.591.973 orang. Tentunya, kata dia, masih ada sekitar 12,67 persen rakyat Indonesia yang belum terdaftar di program JKN.

"Ini mungkin orang-orang kaya yang belum ikut bergotong royong di JKN, karena selama ini mereka menggunakan asuransi kesehatan swasta," ucap Timboel.

Sepanjang 2021, total pemanfaatan program JKN oleh masyarakat Indonesia sebanyak 392,9 juta kunjungan, yang terdiri dari kunjungan sakit sebanyak 233,1 juta dan kunjungan sehat sebanyak 159,8 juta, atau secara umum rata-rata kunjungan sebanyak 1,1 juta per hari kalender.

"Jadi menurut saya, dengan bergotong royong penerimaan iuran akan mampu mendukung pembiayaan kesehatan seluruh rakyat. Dengan bergotong royong tidak ada kata membebani, semua ikut bergotong royong untuk kesejahteraan bersama," ujar Timboel.

Namun demikian, BPJS Watch menilai agar pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan perbaikan regulasi sehingga masyararakat rentan pun memiliki akses dan pelayanan lebih mudah atas JKN.

"Misalnya, memfasilitas masyarakat rentan yang harus dirujuk ke provinsi/kabupaten atau ke ibu kota negara, sementara mereka memiliki keterbatasan finansial untuk berangkat. Hal ini tentunya berbeda dengan orang kaya yang memiliki kemampuan finansial untuk mengakses pelayanan kesehatan di tempat lain ketika dirujuk," ucap dia.

Klarifikasi Menkes

Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan harus dirasakan oleh semua segmen masyarakat, baik kaya atau miskin. Hal ini menindaklanjuti ucapannya saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR yang menyatakan BPJS banyak digunakan oleh orang kaya termasuk para konglomerat.

Kendati begitu, katanya, BPJS harus didesain dengan baik. Pembebanan klaim yang terlalu tinggi oleh asuransi sosial itu dikhawatirkan merusak sustainabilitas, menyusul banyaknya perusahaan asuransi yang bermasalah seperti Jiwasraya dan Bumiputera.

"BPJS harus melayani seluruh masyarakat Indonesia, baik miskin dan kaya. Idealnya, saya ulangi, BPJS harus meng-cover 270 juta rakyat Indonesia siapa pun dia. Cuma dia harus didesain dengan baik," kata Budi saat ditemui di Hotel Shangri La Jakarta, Jumat (25/11/2022).

Baca juga: Menkes Sebut Bakal Ada BPJS Kesehatan Khusus untuk Orang Kaya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com