Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPJS Watch: Jenderal dan Pemulung Dapat Layanan Medis yang Sama...

Kompas.com - 25/11/2022, 14:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan, pemerintah tidak boleh membedakan hak pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Lantaran, golongan orang kaya justru berkontribusi besar untuk mengiur.

Hal tersebut menanggapi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyindir masyarakat golongan menengah dan atas alias orang kaya yang biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

"Dengan bergotong royong di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seorang Jenderal dan seorang pemulung mendapatkan layanan medis yang sama. Bila dipisahkan lagi maka pemerintah telah melanggar konstitusi dengan kasat mata," katanya kepada Kompas.com, Jumat (25/11/2022).

Baca juga: Menkes Minta Orang Kaya Tidak Pakai BPJS Kesehatan, YLKI: Kalau Gitu Ubah Dulu UU-nya

Timboel menyarankan kepada Menkes untuk mendorong para orang kaya tersebut bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"Seharusnya Pak Menteri (Kesehatan) mengajak orang kaya yang belum mendaftar untuk segera mendaftar di JKN sehingga bergotong royong dengan seluruh rakyat, dan bagi yang menunggak iuran harus segera membayarkan tunggakan iurannya," ucap Timboel.

Dengan bergotong royong lanjut Timboel, sepanjang 2021 total penerimaan iuran mencapai Rp 143,3 triliun dengan biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk pembiayaan kesehatan seluruh masyarakat sebesar Rp 90,33 triliun.

"Ini artinya, seluruh peserta termasuk orang kaya pun ikut mengiur sehingga sepanjang 2021 terkumpul Rp 143,3 triliun, dan orang kaya pun ikut mendapatkan manfaat JKN sehingga biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan sebesar Rp 90,33 triliun," katanya.

Kemudian per akhir Oktober 2022, tercatat 238.430.655 orang atau 87,33 persen menjadi peserta BPJS Kesehatan. Terdiri dari peserta aktif sebanyak 189.838.682 orang dan peserta nonaktif 48.591.973 orang. Tentunya, kata dia, masih ada sekitar 12,67 persen rakyat Indonesia yang belum terdaftar di program JKN.

"Ini mungkin orang-orang kaya yang belum ikut bergotong royong di JKN, karena selama ini mereka menggunakan asuransi kesehatan swasta," ucap Timboel.

Sepanjang 2021, total pemanfaatan program JKN oleh masyarakat Indonesia sebanyak 392,9 juta kunjungan, yang terdiri dari kunjungan sakit sebanyak 233,1 juta dan kunjungan sehat sebanyak 159,8 juta, atau secara umum rata-rata kunjungan sebanyak 1,1 juta per hari kalender.

"Jadi menurut saya, dengan bergotong royong penerimaan iuran akan mampu mendukung pembiayaan kesehatan seluruh rakyat. Dengan bergotong royong tidak ada kata membebani, semua ikut bergotong royong untuk kesejahteraan bersama," ujar Timboel.

Namun demikian, BPJS Watch menilai agar pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan perbaikan regulasi sehingga masyararakat rentan pun memiliki akses dan pelayanan lebih mudah atas JKN.

"Misalnya, memfasilitas masyarakat rentan yang harus dirujuk ke provinsi/kabupaten atau ke ibu kota negara, sementara mereka memiliki keterbatasan finansial untuk berangkat. Hal ini tentunya berbeda dengan orang kaya yang memiliki kemampuan finansial untuk mengakses pelayanan kesehatan di tempat lain ketika dirujuk," ucap dia.

Klarifikasi Menkes

Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan harus dirasakan oleh semua segmen masyarakat, baik kaya atau miskin. Hal ini menindaklanjuti ucapannya saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR yang menyatakan BPJS banyak digunakan oleh orang kaya termasuk para konglomerat.

Kendati begitu, katanya, BPJS harus didesain dengan baik. Pembebanan klaim yang terlalu tinggi oleh asuransi sosial itu dikhawatirkan merusak sustainabilitas, menyusul banyaknya perusahaan asuransi yang bermasalah seperti Jiwasraya dan Bumiputera.

"BPJS harus melayani seluruh masyarakat Indonesia, baik miskin dan kaya. Idealnya, saya ulangi, BPJS harus meng-cover 270 juta rakyat Indonesia siapa pun dia. Cuma dia harus didesain dengan baik," kata Budi saat ditemui di Hotel Shangri La Jakarta, Jumat (25/11/2022).

Baca juga: Menkes Sebut Bakal Ada BPJS Kesehatan Khusus untuk Orang Kaya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar 10 Saham yang Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

Daftar 10 Saham yang Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

Whats New
Cara Dapat Diskon Tiket Kereta Api Khusus Alumni Unair

Cara Dapat Diskon Tiket Kereta Api Khusus Alumni Unair

Spend Smart
The Fed Kembali Naikkan Suku Bunga, Kali Ini Hanya 25 Bps

The Fed Kembali Naikkan Suku Bunga, Kali Ini Hanya 25 Bps

Whats New
Sinergi Dirjenbun Kementan dan Bupati Kediri Perkuat Pengembangan Perkebunan di Kediri

Sinergi Dirjenbun Kementan dan Bupati Kediri Perkuat Pengembangan Perkebunan di Kediri

Rilis
5,47 Juta Turis Asing Berkunjung Sepanjang 2022, Terbanyak dari Malaysia

5,47 Juta Turis Asing Berkunjung Sepanjang 2022, Terbanyak dari Malaysia

Whats New
Erick Thohir ke Himbara: Kerja Harus 'Sat Set', Dorong Digitalisasi

Erick Thohir ke Himbara: Kerja Harus "Sat Set", Dorong Digitalisasi

Whats New
Pergerakan IHSG Diproyeksi Stagnan, Cermati Saham-saham Berikut

Pergerakan IHSG Diproyeksi Stagnan, Cermati Saham-saham Berikut

Whats New
Catatan BPS, Pemerintah Harus Cermat Tetapkan Kebijakan agar Tak Kerek Inflasi

Catatan BPS, Pemerintah Harus Cermat Tetapkan Kebijakan agar Tak Kerek Inflasi

Whats New
Tekan Impor Susu, Erick Thohir Ajak Kerja Sama Frisian Flag

Tekan Impor Susu, Erick Thohir Ajak Kerja Sama Frisian Flag

Whats New
Bocoran Luhut soal Subsidi Motor Listrik dan Diskon PPN Mobil Listrik

Bocoran Luhut soal Subsidi Motor Listrik dan Diskon PPN Mobil Listrik

Whats New
PR Kementerian ATR Selesaikan 20.000 Lebih Bidang Tanah Sengketa dan Konflik

PR Kementerian ATR Selesaikan 20.000 Lebih Bidang Tanah Sengketa dan Konflik

Whats New
Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Whats New
BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Whats New
Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Whats New
Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+