Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar proyek infrastuktur, utamanya yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menggunakan produk dalam negeri.

Perintah Jokowi tersebut Kembali ditegaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono belum lama ini.

“Saya mengajak semua untuk memajukan industri konstruksi Indonesia dengan nilai-nilai juang untuk pembangunan infrastruktur mandiri yang menggunakan produk dalam negeri," kata Basuki saat membuka Konstruksi Indonesia 2022 di Jakarta, Rabu (23/11/2022) lalu.

Baca juga: Bertemu Pemerintah Finlandia, Menteri PUPR Bahas Peluang Kerja Sama Bangun IKN Nusantara

Sementara untuk produk barang yang belum bisa diproduksi mandiri di dalam negeri, Basuki mengatakan Pemerintah mengajak produsen untuk dapat mendirikan pabrik di Indonesia.

"Jangan sampai kita membeli tetapi hanya membuka peluang kerja di luar, harus bisa membuat peluang lapangan kerja di Indonesia," pesan Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki, dari sekitar Rp 400 triliun APBN untuk pembangunan infrastruktur, mayoritas telah dikucurkan untuk barang-barang komponen dalam negeri.

"Khusus di Kementerian PUPR, dari rata-rata anggaran Rp120 triliun per tahun, 80-90 persen adalah dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)," ujarnya.

Baca juga: Tekan Belanja Produk Konstruksi Impor, Menteri PUPR: Bikin Pabrik di Sini

Kesiapan industri dalam negeri

Para pelaku industri dalam negeri buka suara terkait hal ini. Vice Presiden Tatalogam Group Stephanus Koeswandi sangat mengapresiasi langkah pemerintah.

Terlebih, menurutnya Kementerian PUPR saat ini terus mempersempit ruang gerak penggunaan barang impor dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di tanah air.

Dia menambahkan, penggunaan produk dengan TKDN tinggi dapat membantu memulihkan perekonomian bangsa yang sempat terpuruk karena pandemi.