Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar proyek infrastuktur, utamanya yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menggunakan produk dalam negeri.

Perintah Jokowi tersebut Kembali ditegaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono belum lama ini.

“Saya mengajak semua untuk memajukan industri konstruksi Indonesia dengan nilai-nilai juang untuk pembangunan infrastruktur mandiri yang menggunakan produk dalam negeri," kata Basuki saat membuka Konstruksi Indonesia 2022 di Jakarta, Rabu (23/11/2022) lalu.

Baca juga: Bertemu Pemerintah Finlandia, Menteri PUPR Bahas Peluang Kerja Sama Bangun IKN Nusantara

Sementara untuk produk barang yang belum bisa diproduksi mandiri di dalam negeri, Basuki mengatakan Pemerintah mengajak produsen untuk dapat mendirikan pabrik di Indonesia.

"Jangan sampai kita membeli tetapi hanya membuka peluang kerja di luar, harus bisa membuat peluang lapangan kerja di Indonesia," pesan Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki, dari sekitar Rp 400 triliun APBN untuk pembangunan infrastruktur, mayoritas telah dikucurkan untuk barang-barang komponen dalam negeri.

"Khusus di Kementerian PUPR, dari rata-rata anggaran Rp120 triliun per tahun, 80-90 persen adalah dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)," ujarnya.

Baca juga: Tekan Belanja Produk Konstruksi Impor, Menteri PUPR: Bikin Pabrik di Sini

Kesiapan industri dalam negeri

Para pelaku industri dalam negeri buka suara terkait hal ini. Vice Presiden Tatalogam Group Stephanus Koeswandi sangat mengapresiasi langkah pemerintah.

Terlebih, menurutnya Kementerian PUPR saat ini terus mempersempit ruang gerak penggunaan barang impor dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di tanah air.

Dia menambahkan, penggunaan produk dengan TKDN tinggi dapat membantu memulihkan perekonomian bangsa yang sempat terpuruk karena pandemi.

“Dengan meningkatnya penggunaan produk-produk dalam negeri, otomatis industri tanah air juga ikut berkembang. Dampaknya pemulihan ekonomi nasional juga dapat segera terwujud,” terang pimpinan salah satu perusahaan baja ringan ini.

Untuk itu, pihaknya juga berkomitmen mendukung upaya memajukan industri konstruksi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan membangun Indonesia.

Tak hanya dengan menghadirkan produk-produk baja ringan yang sudah 100 persen buatan Indonesia, namun juga menerapkan green industries yang ramah lingkungan.

Baca juga: Menteri Basuki Tinjau Dampak Gempa Cianjur, PUPR: Sesuai Perintah Presiden Jokowi

“Semangat juang untuk membangun Indonesia sudah kami tanamkan di Tatalogam Group sejak awal berdiri tahun 1994 silam. Kini, semangat dalam mengejar target 2050 Zero Emmision yang tengah kami tingkatkan,” jelasnya.

Dikatakannya, saat ini ada 3 hal yang jadi fokus perhatian Tatalogam Group dalam mewujudkan green industries ini. Yang pertama adalah mengukur dan mengurangi Karbon Dioksida (CO2) yang dilepaskan ketika produksi.

Yang kedua, lebih bijak dalam penggunaan energi. Caranya dengan melakukan penggantian dari energi konvensional dengan energi yang lebih lebih sustainable seperti tenaga surya ataupun angin. Terakhir, adalah dengan pengelolaan limbah yang lebih baik.

Ia menerangkan, limbah baja sebenarnya 100 persen bisa didaur ulang. Namun yang harus tetap diperhatikan adalah transportasi dalam proses pemindahan limbah baja tersebut yang juga membutuhkan energi.

Baca juga: Menteri PUPR Jadi Fotografer Dadakan di KTT G20, Tagar Pak Bas Trending di Twitter

“Pengelolaan limbah dari baja ini juga perlu kita tingkatkan. Maka dari itu tahun ini bersama Kemenperin kita sudah menyusun rancangan standar industri hijau untuk baja lapis aluminium seng dan baja lapis seng. Dan diharapkan kalau sudah ada standarnya nanti kita punya satu ekosistem yang lebih sustainable menuju ke 2050 zero emission,” tegas Stephanus.