Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada 4 Tuntutan, Petani Tembakau Bakal Duduk Bareng Pemerintah Pekan Depan

Kompas.com - 28/11/2022, 15:40 WIB
Yohana Artha Uly,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan bakal kembali menggelar pertemuan dengan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) sebagai tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang dilakukan para petani tembakau di depan kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Para petani tembakau melakukan demo sejak pagi di depan kantor Kemenkeu, yang kemudian 11 orang perwakilan petani diterima masuk oleh pihak Kemenkeu untuk menyampaikan aspirasinya. Pertemuan itu berlangsung selama dua jam yakni dari pukul 09.30-11.30 WIB.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTI Agus Parmuji, hasil pertemuan itu menyepakati akan adanya pertemuan lanjutan dengan pihak pemerintah yang difasilitasi oleh pihak Kantor Staf Presiden (KSP).

Baca juga: Kampanye Negatif Lembaga Asing Bikin Komoditas Sawit dan Tembakau Sepi Permintaan

Sebab, tuntutan para petani tembakau tidak hanya berkaitan dengan Kemenkeu, tapi juga kementerian lainnya. Oleh sebab itu, perlu rapat lanjutan untuk duduk bersama antara perwakilan APTI dengan semua kementerian terkait.

"Minggu depan kita masih di undang dari perwakilan kawan-kawan APTI untuk duduk di KSP. Apa yang kita sampaikan akan dibahas di sana," ujarnya saat memberikan arahan kepada para petani tembak yang berdemo di depan kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2022).

Rapat pekan depan rencananya bakal melibatkan Kemenkeu, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia mengatakan, seluruh perwakilan APTI juga akan dilibatkan dalam pertemuan pekan depan. Utamanya perwakilan APTI dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Jadi kita akan melibatkan perwakilan. Tanggal (pertemuannya) belum ditentukan, yang jelas minggu depan (dilakukan pertemuan lanjutan)," kata Agus.

Baca juga: Serikat Pekerja Rokok Sayangkan Cukai Tembakau Naik 10 Persen hingga 2024

Terdapat 4 tuntutan yang disuarakan para petani tembakau dalam aksi unjuk rasanya. Pertama, meminta dibatalkan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024.

Kedua, meminta importasi tembakau diatur dengan ketat. Ia menyebut, saat ini impor tembakau sudah melebihi ambang batas 50 persen dari produksi nasional.

"Sehingga ini perlu diatur sangat ketat agar rakyat Indonesia bisa merdeka di negeri sendiri," katanya.

Tuntutan ketiga, yakni meminta subsidi pupuk untuk tanaman tembakau terus diberikan. Agus menyayangkan kebijakan penghentian subsidi untuk petani tembakau, padahal menurutnya, petani tembakau turut memberikan manfaat pada pemasukan negara.

"Yang menambah sakit itu, dicabutnya subsidi pupuk untuk petani tembakau khususnya ZA," imbuh dia.

Serta tuntutan keempat, meminta adanya pembatasan rokok elektrik, sebab membuat produksi petani tembakau menjadi tak terserap. Ia bilang, maraknya rokok elektrik membuat petani tembakau mulai tergerus, sebab rokok elektrik tidak menggunakan tembakau sebagai bahan bakun.

"Makannya, bagaimana ini dijadikan kebijakan untuk melindungi kedaulatan petani lokal. Artinya, paling tidak harus ada sebuah pengendalian produk tersebut (rokok elektrik)," tutup Agus.

Baca juga: Cukai Rokok Naik, 4 Tahun Petani Tembakau Kondisinya Terpuruk

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dari Hulu ke Hilir, Begini Upaya HM Sampoerna Kembangkan SDM di Indonesia

Dari Hulu ke Hilir, Begini Upaya HM Sampoerna Kembangkan SDM di Indonesia

Whats New
Disebut Jadi Penyebab Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Ini Penjelasan Kemenperin

Disebut Jadi Penyebab Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Ini Penjelasan Kemenperin

Whats New
Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Whats New
KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

Whats New
Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Whats New
Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Whats New
Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi Jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi Jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin 'Student Loan' Khusus Mahasiswa S-1

OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin "Student Loan" Khusus Mahasiswa S-1

Whats New
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com