Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yakin Produksi Beras Dalam Negeri Cukup, Mentan: Cek Saja Data BPS

Kompas.com - 28/11/2022, 20:50 WIB
Yohana Artha Uly,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meyakini produksi beras dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, termasuk dalam memenuhi penugasan Bulog untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Optimisme atas produksi beras nasional itu mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), di mana tahun ini diprediksi masih mengalami surplus.

"Lihat data BPS dong, kan kita sudah sepakat kalau semuanya menggunakan satu data milik BPS. Bahkan tahun ini lah, di mana produksi beras kita terbesar, itu data BPS. Kalau enggak percaya data BPS, data siapa lagi?," kata Syahrul saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (28/11/2022).

Baca juga: Cadangan Beras Menipis, Bos Bulog: Apa Pun Saya Lakukan untuk Menjaga Ketahanan Pangan

Berdasarkan data luas panen dan produksi padi yang dirilis BPS pada Oktober 2022, total luas panen padi 2022 diperkirakan mencapai 10,61 juta hektar atau naik 1,87 persen dari 2021.

Adapun dari luas panen tersebut, diperkirakan total produksi padi mencapai 55,67 juta hektar, meningkat 2,31 persen dari 2021. Bila dikonversi, produksi beras diproyeksi mencapai 32,07 juta ton, meningkat 2,29 persen dari produksi tahun lalu.

Keyakinan Syahrul terkait produksi beras yang cukup juga didukung laporan dari para kepala daerah. Serta berdasarkan penampakan dari satelit tak banyak lahan yang mengalami gagal panen, hanya sekitar 0,22 persen lahan yang terkena bencana alam.

Syahrul mengatakan, berdasarkan data tersebut maka produksi beras yang dihasilkan petani lokal cukup dan sudah seharusnya diserap oleh Perum Bulog.

"Ini harus diserap dong, kalau nggak diserap nanti (beras) petani yang beli siapa?," imbuh dia.

Baca juga: Indef Sayangkan Apabila Bulog Tetap Impor Beras, Januari Sudah Panen Raya

Meski demikian, dirinya tak menampik bahwa ada kenaikan harga gabah dan beras di tingkat petani. Menurutnya, kenaikan itu disebabkan oleh biaya produksi yang terkerek imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak bisa dihindari.

Terkait rencana impor beras oleh Bulog sebesar 500.000 ton untuk memenuhi stok cadangan beras yang menipis, Syahrul enggan menanggapi langsung.

"Jangan tanya saya soal itu, itu kan kebijakan. (Tapi) kalau kamu sudah punya baju, apa harus beli baju lagi? Untuk apa? Kecuali kalau mau gaya yah," ungkap dia.

Berdasarkan data Bulog, saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog sebanyak 594.856 ton, terdiri dari 426.573 ton beras CBP dan 168.283 ton beras komersil. Jumlah beras CBP itu pun masih jauh dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 1,2 juta ton.

Maka dalam kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV pada Rabu (23/11/2022), Komisi IV DPR pun memberikan waktu kepada Kementan selama enam hari menyediakan stok beras lokal sebanyak 600.000 ton untuk dibeli oleh Bulog dan disimpan sebagai cadangan beras pemerintah.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, berdasarkan araha dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) bidang perekonomian pada 8 November 2022, Bulog diminta segera mengoptimalkan pengadaan beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah, melalui pengadaan dalam negeri dengan berkoordinasi bersama Kementan.

Pada ratas itu pula ditetakan Bulog harus memenuhi cadangan beras sebanyak 1,2 juta ton. Ia bilang, pengadaan stok beras Bulog tersebut akan mengutamakan pemenuhan dari dalam negeri, namun untuk mengamankan ketersediaan apabila sudah sangat mendesak dan tidak ada pilihan lain, maka akan dipertimbangkan opsi pengadaan dari luar negeri alias impor.

"Kalau tidak ada stok dari dalam negeri, pengadaan dilakukan dari luar negeri. Intinya, bagaimana pun negara menjamin ketersediaan pangan bagi warganya, dan kita semua tegak lurus pada arahan Presiden untuk memastikan kebutuhan pangan seluruh masyarakat terpenuhi. Ketersediaan wajib, kalau urusan perut tidak boleh main-main,” ujarnya dalam RDP dengan Komisi VI DPR.

Baca juga: Ditanya Rencana Impor Beras, Bulog Pasrahkan Keputuskan ke Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rupiah Diramal Bisa Kembali Menguat di Bawah Rp 16.000 Tahun Ini

Rupiah Diramal Bisa Kembali Menguat di Bawah Rp 16.000 Tahun Ini

Whats New
Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usai Pemilu?

Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usai Pemilu?

Whats New
Harga Makanan Global Diperkirakan Turun, Konsumen Bakal Lega

Harga Makanan Global Diperkirakan Turun, Konsumen Bakal Lega

Whats New
Laba Bersih Astra Agro Lestari Turun 38,8 Persen, Soroti Dampak El Nino

Laba Bersih Astra Agro Lestari Turun 38,8 Persen, Soroti Dampak El Nino

Whats New
Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Whats New
Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Whats New
Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Whats New
Heboh soal Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Heboh soal Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Whats New
KB Bank Targetkan Penyelesaian Perbaikan Kualitas Aset Tahun Ini

KB Bank Targetkan Penyelesaian Perbaikan Kualitas Aset Tahun Ini

Whats New
Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Whats New
Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Whats New
Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Work Smart
Heboh soal Kualifikasi Lowker KAI Dianggap Sulit, Berapa Potensi Gajinya?

Heboh soal Kualifikasi Lowker KAI Dianggap Sulit, Berapa Potensi Gajinya?

Whats New
Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Work Smart
Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com