Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gandeng MKI, PLN Genjot Percepatan Transisi Energi

Kompas.com - 29/11/2022, 16:32 WIB
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) menjalin kolaborasi dengan berbagai stakeholder di tanah air demi mendorong transisi energi. Bersama dengan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), PLN berkomitmen dalam mengimplementasikan peta jalan transisi energi mencapai Net Zero Emission pada 2060.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya MKI untuk mengonsolidasikan lini energi dari hulu hingga hilir yang ada di tanah air demi transisi energi.

“Ini penting dilakukan untuk mendorong kemandirian energi yang akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Kita membangun ekosistem yang kondusif untuk berkolaborasi dan berinvestasi,” ujar Darmawan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Selasa (29/11/2022).

Baca juga: Nilai Tukar Rupiah Kembali Ditutup Melemah ke Rp 15.743 per Dollar AS

Darmawan mengatakan, PLN telah berkomitmen melalui Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang paling hijau sepanjang sejarah, yakni dengan target 51,6 persen tambahan pembangkit berbasis EBT atau sekitar 20,9 GW hingga 2030 serta membangun ekosistem kendaraan listrik dalam negeri.

"Pemanasan global adalah masalah kita bersama. Jadi, MKI mari kita berkolaborasi, mari menyelaraskan derap langkah kita agar kita bisa maju bersama," ungkapnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan ada dua poin khusus terkait energi yang disepakati para pemimpin negara dalam KTT G20, yaitu mempercapat dan memastikan transisi energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau dan investasi yang inklusif.

Baca juga: PLN Hanya Gunakan 57 Persen Dana PMN Tahun Ini


"Peta jalan transisi energi telah disepakati menjadi panduan untuk mencari solusi mencapai stabilitas pasar energi. Mengambil momentum KTT G20 dan Hari Listrik Nasional, hendaknya menjadi motivasi kita semua untuk mendorong transisi energi," ujar Arifin.

Arifin berharap sektor ketenagalistrikan di Indonesia bisa segera bertransformasi untuk menyediakan energi bersih yang andal, ramah lingkungan, dan menjangkau seluruh masyarakat di tanah air.

"Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan efisiensi perlu terus didorong untuk menjaga ketahanan energi sekaligus mewujudkan kemandirian energi jangka panjang," kata dia.

Baca juga: Belanja Modal PLN Terserap Rp 8,4 Triliun untuk UMKM Sepanjang 2022

Ketua Umum MKI Evy Haryadi mengatakan ada urgensi dalam mendiversifikasi sistem energi secara cepat untuk melakukan transisi energi. Untuk itu seluruh pihak perlu memanfaatkan sumber daya di dunia secara harmonis.

"MKI mengajak para pemangku kepentingan sektor energi untuk melakukan pendekatan less carbon melalui pengembangan EBT dan sumber daya fosil secara harmonis. Kami akan mendorong penggunaan teknologi yang efisien dan bersih dalam mendukung pengurangan emisi karbon secara global," ujar dia.

Baca juga: Belanja Modal PLN Terserap Rp 8,4 Triliun untuk UMKM Sepanjang 2022

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+