Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Kompas.com - 29/11/2022, 19:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemnperin) mendorong pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Permenperin Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN untuk Industri Kecil.

Permenperin tersebut sebagai salah satu upaya percepatan sertifikasi TKDN, juga sebagai bentuk dukungan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan melaksanakan arahan Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

UU Cipta Kerja tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta untuk megalokasikan minimal 40 persen belanjanya untuk UMK dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Baca juga: Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

"Dengan bertambahnya jumlah industri kecil yang tersertifikasi TKDN, harapannya UMK dan Koperasi tidak lagi menjual produk impor, melainkan hanya menjual produk industri kecil dengan sertifikasi TKDN," ujarnya dalam siaran pers Kemenperin, Selasa (29/11/2022).

Lebih lanjut kata Menperin, produk dalam negeri yang bernilai minimal 40 persen baik diperoleh dari nilai TKDN saja atau didapat dari penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP.

"Tentunya produk dalam negeri yang memiliki nilai 40 persen akan menjadi pahlawan negeri ini. Harapannya, porsi keterlibatan industri kecil dalam pengadaan pemerintah dan badan usaha akan semakin besar," tuturnya.

Upaya peningkatan TKDN lainnya yakni menerbitkan Permenperin Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Adminstratif dalam rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

Baca juga: Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Menperin bilang, dengan adanya sertifikasi TKDN untuk industri kecil, diharapkan pula industri kecil dapat mengikuti tender dan mendapatkan preferensi harga.

"Proses penghitungan nilai TKDN untuk industri kecil ini gratis, sama sekali tidak ada biaya sertifikasi yang dibebankan kepada industri kecil, bahkan proses sertifikasinya pun dibuat sederhana dan cepat, sehingga hanya membutuhkan waktu lima hari kerja saja. Semua proses dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara daring," ujarnya.

Hingga saat ini, telah terdapat 30.233 produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN dan masih berlaku, dengan 19.216 produk di antaranya telah memiliki nilai TKDN di atas 40 persen.

Baca juga: BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat, Biaya, dan Cara Perpanjang SIM secara Online

Syarat, Biaya, dan Cara Perpanjang SIM secara Online

Whats New
BPJS Ketenagakerjaan Buka Seleksi 3 Jabatan Staf Komite, Ini Kualifikasinya

BPJS Ketenagakerjaan Buka Seleksi 3 Jabatan Staf Komite, Ini Kualifikasinya

Work Smart
Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub: Eskalator dan Lift Tidak Dapat Difungsikan Secara Optimal

Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub: Eskalator dan Lift Tidak Dapat Difungsikan Secara Optimal

Whats New
Kejaksaan Agung Ikut Awasi Proyek Jargas Subholding Gas Pertamina

Kejaksaan Agung Ikut Awasi Proyek Jargas Subholding Gas Pertamina

Whats New
Daftar PTN yang Dapat Diskon Tiket KA untuk Dosen, Alumni, dan Tenaga Kependidikan

Daftar PTN yang Dapat Diskon Tiket KA untuk Dosen, Alumni, dan Tenaga Kependidikan

Spend Smart
Masa Depan Digitalisasi Komunikasi Perusahaan dan Pemerintah

Masa Depan Digitalisasi Komunikasi Perusahaan dan Pemerintah

Whats New
Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub Minta Maaf

Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub Minta Maaf

Whats New
Akhir Pekan IHSG Ditutup Menguat, Sektor Properti Naik Paling Tinggi

Akhir Pekan IHSG Ditutup Menguat, Sektor Properti Naik Paling Tinggi

Earn Smart
6 Tips Terhindar dari Pembobolan Rekening

6 Tips Terhindar dari Pembobolan Rekening

Whats New
Pemerintah Minta Eksplorasi Migas di Aceh Terus Digenjot

Pemerintah Minta Eksplorasi Migas di Aceh Terus Digenjot

Rilis
Hati-hati Penipuan, Pendaftaran Kartu Prakerja Belum Dibuka dan Tak Akan Dipungut Biaya

Hati-hati Penipuan, Pendaftaran Kartu Prakerja Belum Dibuka dan Tak Akan Dipungut Biaya

Whats New
Ajak JCI Investasi di RI, Erick Thohir: Kita Membutuhkan Satu Sama Lain

Ajak JCI Investasi di RI, Erick Thohir: Kita Membutuhkan Satu Sama Lain

Whats New
Pengamat: Konversi Kewajiban Pemegang Polis Kresna Life Tak Beri Jaminan Pembayaran

Pengamat: Konversi Kewajiban Pemegang Polis Kresna Life Tak Beri Jaminan Pembayaran

Whats New
Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan 2023, Simak Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan 2023, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Kresna Life Tawarkan Skema Pembayaran, Pengamat: Tidak Ada Kisah Sukses dari Program Konversi

Kresna Life Tawarkan Skema Pembayaran, Pengamat: Tidak Ada Kisah Sukses dari Program Konversi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+