Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarif Ojol Akan Ditetapkan Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

Kompas.com - 30/11/2022, 10:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, rencana tarif ojek online (Ojol) akan ditetapkan gubernur melalui revisi Peraturan Menteri (PM) Nomor 12 Tahun 2019 merupakan salah satu tuntunan para mitra pengemudi ojek online.

"Memang salah satu tuntutan kami Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia yang pada bulan September 2022 mengajukan kepada Pemerintah agar tarif ojek online diatur oleh Pemerintah Provinsi," kata Igun saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/11/2022).

Igun mengatakan, aturan baru tersebut bertujuan agar setiap provinsi dapat memiliki tarif yang berkeadilan bagi pengguna jasa layanan ojol serta bagi pengemudi.

Baca juga: Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Ia berharap revisi PM Nomor 12 Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik sehingga pemerintah daerah dapat melibatkan asosiasi pengemudi untuk menghitung tarif ideal.

"Setiap daerah memiliki daya beli atas jasa layanan ojol yang berbeda-beda, jadi dengan diatur daerah, maka tarif yang akan diterbitkan provinsi diharapkan akan lebih dapat diterima masyarakat pada provinsi tersebut," ujarnya.

Baca juga: Aplikator Pastikan Akan Patuh Pada Aturan Kemenhub Soal Tarif Ojol

Revisi Permenhub soal tarif ojek online

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno mengatakan, pihaknya sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri (PM) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Hendro mengatakan, Pasal 11 dalam PM Nomor 12 Tahun 2019 tersebut akan diatur bahwa perhitungan biaya jasa atas dan biaya jasa bawah ojek online (Ojol) akan ditetapkan oleh gubernur.

"Kewenangan menteri ke depan hanya melakukan penetapan formula atas biaya jasa yang dimaksud," kata Hendro dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR yang disiarkan kanal YouTube Komisi V, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: Driver Ojol: Kenaikan Tarif Ojol Berdampak Positif...

 


Hendro mengatakan, pihaknya juga merevisi Pasal 13 dalam PM Nomor 12 Tahun 2019.

Ia mengatakan, dalam aturan baru akan diatur bahwa menteri Direktur Jenderal melakukan sosialisasi pedoman biaya jasa penggunaan sepeda motor yang dilakukan dengan aplikasi.

"Kemudian gubernur melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai biaya jasa atas dan bawah," ujarnya.

Kendati demikian dalam rapat kerja tersebut, Hendro tidak menjelaskan lebih detail terkait jadwal pemberlakuan revisi PM Nomor 12 Tahun 2019.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+