DIlirik Investor, Pembangunan Zona 1B dan 1C IKN Nusantara Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengatakan, pihaknya akan melakukan kegiatan pengembangan lahan (land development) dan penyiapan kavling di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, khususnya zona 1B dan 1C pada semester pertama 2023.

Ia mengatakan, hal ini dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat pembangunan dasar di IKN.

Adapun zona 1B di IKN Nusantara adalah kawasan pusat edukasi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan hunian. Sementara zona 1C berfungsi utama sebagai pusat kesehatan dan hunian.

Baca juga: Libur Nataru, Kementerian PUPR Siapkan Alat Berat di Seluruh Jalan Nasional

"Pada semester pertama atau triwulan pertama tahun depan antara Maret sampai Juni, itu mudah-mudahan sudah ada kegiatan land development, penyiapan kavling di 1B dan 1C itu yang kita utamakan," kata Endra saat ditemui di Gedung PUPR, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Endra mengatakan, untuk mempercepat pengembangan di zona 1B dan 1C, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penambahan anggaran.

"Kita sudah bersurat ke Kemenkeu untuk dialokasikan anggarannya 2023," ujarnya.

Lebih lanjut, Endra menjelaskan, percepatan pembangunan zona 1B dan 1C ini dilakukan karena banyak investor yang melirik lahan di kedua zona tersebut.

Ia mengatakan, minat investor meningkat 40 kali lipat setelah dilakukannya market sounding beberapa waktu lalu.

"Jadi sekarang sudah ada 1.400 hektar lahan yang diminati investor, nah kemarin Malaysia, sebelumnya Jepang, sebelumnya lagi Korea Selatan, semua berbicara IKN karena ini jadi perbincangan di internasional," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 12,7 triliun untuk tahun 2023.

Basuki mengatakan, penambahan anggaran ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan IKN Nusantara khususnya pembangunan hunian ASN, TNI dan Polri.

"Kami telah mengirim surat ke Kemenkeu, kebutuhan anggaran pembangunan IKN Nusantara pada 2023 sebesar Rp 12,7 triliun untuk pembangunan jalan kerja logistik dan akses jalan KIPP dan pembangunan hunian ASN TNI dan Polri," kata Basuki dalam rapat kerja Komisi V di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Basuki mengatakan, banyak investor yang ingin bekerja sama dalam pembangunan IKN Nusantara usai dilakukannya market sounding pada Agustus 2022.

Karenanya, kata dia, Presiden Joko Widodo meminta percepatan pembangunan IKN Nusantara tidak hanya di Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP) 1A, namun juga kawasan 1B dan 1C.

"Dan tadi pagi dalam rapat terbatas (Ratas) dibahas hal ini termasuk pembiayaan oleh Otorita dengan investasinya untuk yang pra sarana dasar ini, jadi 1B dan 1C kita fokuskan dulu pada land development dan pembangunan jalan aksesnya saja dulu," ujarnya.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, dari tambahan anggaran Rp 12,7 triliun, untuk pembangunan hunian ASN, TNI dan Polri akan digunakan sebesar Rp 9,4 triliun. Kemudian, sisanya akan digunakan land development (pembangunan lahan) dan jalan.

Baca juga: Kementerian PUPR: 1.400 Hektar Lahan di IKN Nusantara Diminati Banyak Investor