Cegah Praktik Monopoli, KPPU Bakal Awasi Pembangunan IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan ikut serta mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

"Kami tentu akan mendukung program presiden untuk Ibu Kota Negara baru. Kami juga menyiapkan diri untuk menjadi bagian daripada suksesnya pembangunan IKN tersebut. Tentu saja yang bisa dilakukan oleh KPPU adalah dalam bidang pengawasan mengenai barang dan jasa," kata Ketua KPPU Afif Hasbullah di Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Baca juga: DIlirik Investor, Pembangunan Zona 1B dan 1C IKN Nusantara Dipercepat

"Jangan sampai kemudian terjadi praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Hal itu juga sudah kami sampaikan dalam audiensi dengan presiden beberapa waktu yang lalu," lanjut dia.

Afif berharap, para pelaku usaha yang akan memperluas usahanya ke IKN diharapkan untuk mengikuti semua program kepatuhan sehingga KPPU mampu mengawasi seluruh aktivitas mereka.

"Dengan demikian memang kita perlu advokasi dalam artian semua pelaku usaha yang bergerak ke sana (IKN) itu hendaknya sudah terinform semua atau kita dorong mengikuti program kepatuhan KPPU. Sehingga ramai-ramai mengerjakan IKN, diharapkan semua pelaku usaha semua di sana ter-inform," ucapnya.

Baca juga: Kementerian PUPR: 1.400 Hektar Lahan di IKN Nusantara Diminati Banyak Investor

Diberitakan Kompas.com, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, biaya pembangunan IKN tak hanya mengharapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Basuki menegaskan, pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara akan lebih banyak melibatkan investasi baik lokal dan internasional. Basuki mengatakan, sudah bertemu dengan sekitar 200 calon investor IKN Nusantara di Kuala Lumpur, Malaysia.

Menurut dia, ratusan calon investor tersebut tertarik untuk berkerja sama dalam pembangunan jalan, penyediaan air minum, rumah sakit hingga pendidikan di IKN.

Baca juga: Biaya Pembangunan IKN Nusantara, Menteri PUPR: APBN hanya 20 Persen, Selebihnya dari Investasi