Sri Mulyani Waspadai 3 Potensi Krisis Global di Tahun Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus mewaspadai risiko global terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, ada tiga potensi krisis yang perlu di waspadai di tahun depan, yakni krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan.

Ia menjelaskan, risiko perekonomian telah bergeser dari pandemi Covid-19 ke risiko global. Konflik geopolitik membuat harga-harga komoditas energi dan pangan melonjak, yang pada akhirnya mengerek inflasi global.

Baca juga: BI Sebut Terjadi Multi Krisis Global, Sektor Keuangan Diminta Waspada

Kenaikan inflasi yang tinggi direspons oleh bank-bank sentral seluruh negara dengan pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga. Tren keaikan suku bunga untuk menekan inflasi tersebut, pada akhirnya akan melemahkan perekonomian global.

"Ini tentu menimbulkan tiga potensi krisis yang harus diwaspadai pada tahun 2023, yaitu krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan di berbagai negara yang tidak memiliki fondasi yang kuat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers yang dikutip dari YouTube Sekertariat Presiden, Kamis (1/12/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Khawatir, Banyak Warga RI yang Menua tapi Tetap Miskin

Untuk menghadapi berbagai potensi krisis itu, kata dia, Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan. Maka APBN 2023 pun dirancang untuk menjaga optimisme berlanjutnya pemulihan, namun dengan tetap dibarengi kewaspadaan terhadap global.

Ia menyebutkan, dalam APBN 2023, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 2.463 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.021 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 441,4 triliun, serta hibah sebesar Rp 0,4 triliun.

Sementara untuk belanja negara, dialokasikan sebesar R 3.061,2 triliun, yang mencakup belanja pemerintah pusat sebanyak Rp 2,246,5 triliun dan transfer ke daerah sebanyak Rp 814,7 triliun.

Baca juga: Ratusan Petani Demo ke Kantor Sri Mulyani Tolak Kenaikan Cukai Rokok, Ini Hasilnya

Defisit APBN tahun 2023 pun ditargetkan semakin mengecil yakni sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan defisit APBN 2022 yang ditargetkan sebesar 3,9 persen dari PDB.

"Maka ini secara konsisten melaksanakan Perpu 1/2020 yaitu konsolidasi fiskal di mana pada tahun 2023 defisit harus di jaga di bawah 3 persen dari PDB," ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani di Sela-sela KTT, Berpose Difoto Menteri PUPR hingga Bahas Pernak-pernik G20