Krisis Pupuk Dunia: Dampaknya bagi Indonesia

Oleh: Muhrizal Sarwani dan Sumardjo Gatot Irianto*

PRESIDEN Joko Widodo pada saat membuka sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, menekankan dampak negatif krisis pupuk yang dapat memicu krisis lanjutan berupa krisis pangan terutama pada negara-negara berkembang, bahkan krisis pangan dunia.

Langka bahan baku dan pupuk diprediksi dapat memicu anjloknya produksi, bahkan gagal panen di berbagai belahan dunia, utamanya pada 48 negara berkembang yang memiliki tingkat kerawanan pangan tinggi.

Itulah sebabnya, masalah krisis pupuk menjadi bagian dari deklarasi G20.

Situasi krisis pupuk mulai dirasakan sejak akhir 2021 (November-Desember) lalu. Mengutip dari Bisnis.com, pupuk Urea mengalami peningkatan harga mencapai 235,85 persen sepanjang tahun 2021.

Harga pupuk Urea sempat berada di harga 265 dollar AS per ton dan naik menjadi 890 dollar AS per ton pada Desember 2021.

Mengutip data dari Food Export & Fertilizer Restrictions Tracker yang dikembangkan oleh David Laborde (IFPRI, 2022), harga urea menyentuh hampir 1.000 dollar AS per ton, tepatnya 993 dollar AS per ton pada Juli 2022.

Dampak lanjutan dari situasi ini bisa memicu daya beli pupuk oleh petani anjlok, sehingga produksi anjlok dan memicu terjadinya krisis pangan.

Melambungnya harga pangan sejak pandemi Covid-19 ditambah dengan retriksi ekpor pangan oleh beberapa negara penghasil pangan, dapat memicu krisis pangan terutama negara-negara miskin dan sedang berkembang.

Kerusuhan yang terjadi di Sri Lanka merupakan contoh faktual terjadinya krisis pupuk yang berdampak terhadap terjadinya krisis pangan.

Tulisan ini membahas terjadinya krisis pupuk di dunia dan dampaknya bagi Indonesia, sebagai pembelajaran juga ditampilkan contoh kasus Sri Lanka. Pertanyaan fundamentalnya, apa sebenarnya pemicu krisis pupuk dunia?

Krisis pupuk dunia

Mengapa lonjakan harga pupuk yang drastis bisa terjadi? Fenomena ini dapat dijelaskan dari melonjaknya harga bahan baku pupuk seperti gas alam (bahan baku urea), batuan fosfat (bahan baku pupuk P) maupun KCl yang di trigger pandemi covid 19, perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan, serta kebijakan pembatasan ekspor beberapa negara penghasil pupuk untuk mengamankan pasokan pupuk dan produksi pangan dalam negeri.

Gas alam merupakan bahan baku dan sumber energi dalam produksi amonia dan urea, (bahan dasar pupuk N).

Gas alam berkontribusi 70-80 persen dari biaya total produksi amonia/urea. Kondisi ini diperparah dengan melambungnya harga batubara sebagai sumber energi.

Harga gas alam mengalami peningkatan terutama di Eropa dan Asia pada akhir 2021. Implikasinya produsen pupuk di Eropa menurunkan kapasitas produksi amonia dan urea sebesar 55 persen.

Sementara itu, China juga terpaksa menurunkan produksi urea meskipun bahan bakunya berasal dari gasifikasi batubara, disebabkan karena naiknya harga batu bara.

Selain itu, China mulai mengambil kebijakan penghapusan kapasitas produksi dari penggunaaan batubara karena dianggap sudah tidak efisien, sehingga menyebabkan penurunan produksi urea (Hebebrand dan Laborde 2022). Situasi ini juga berkontribusi pada peningkatan harga pupuk dunia.

Sementara itu, batuan fosfat yang merupakan bahan baku utama pupuk P juga mengalami peningkatan harga, yang mendorong naiknya harga pupuk P.

Demikian halnya pupuk K juga meningkat seiring tingginya harga energi, tingginya permintaan, dan terbatasnya pasokan.

Pandemi Covid-19 dan bencana alam (badai) di Amerika bagian tenggara (U.S Southeast) yang merupakan pusat produksi pupuk, menyebabkan terganggunya produksi dan transportasi (distribusi) pupuk, sehingga mengganggu pasokan pupuk global, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga pupuk global.

Perang Rusia-Ukraina menambah parah situasi pupuk global, antara lain menyebabkan gangguan perdagangan di laut hitam yang mendorong kenaikan biaya perdagangan dan ketidakpastian ekspor pupuk dari Rusia dan Belarusia.

Dua negara ini merupakan dua dari lima negara pengeskpor pupuk (N, P, dan K) terbesar di dunia. Rusia merupakan pengekspor utama pupuk nitrogen dunia dengan share 19,7 persen (7,88 juta ton) (FAOSTAT, 2019), pengekspor kedua terbesar pupuk kalium dunia, dan pengekspor ketiga terbesar pupuk P dunia (FAO, 2022; Balaji dan Babu, 2022).

Rusia menyumbang lebih dari 15 persen terhadap ekspor pupuk (N, P, K) global tahun 2020 (UNCTAD 2022).

Beberapa negara sangat tergantung terhadap pasokan pupuk Rusia. Sebagai contoh, pada tahun 2021-2022, Rusia merupakan pemasok pupuk terbesar kelima di India (Balaji dan Babu, 2022).

Brasil juga sangat tergantung pada pasokan pupuk Rusia. Selain itu, Rusia termasuk eksportir gas alam terbesar di dunia (UNCTAD 2022) dan batubara terbesar ketiga dengan kontribusi 15 persen dari ekspor global tahun 2019 (OECD 2022).

Kontribusi Rusia terhadap perdagangan global gas alam mencapai 20 persen. Sebanyak 40 persen kebutuhan gas alam Uni Eropa dipasok dari Rusia (Glauber dan Laborde 2022).

Kebijakan pembatasan ekspor pupuk sejumlah negara produsen utama turut menyebabkan berkurangnya pasokan pupuk global.

Data dari Food Export & Fertilizer Restrictions Tracker yang dikembangkan oleh David Laborde (IFPRI, 2022) menunjukkan bahwa pupuk (setara nutrien/hara) N, P dan K terkontraksi atau berkurang terhadap pasar global masing-masing 21,8 persen untuk pupuk N, 20,5 persen untuk pupuk P dan 20,2 persen untuk pupuk K akibat adanya retriksi ekspor oleh negara produsen pupuk.

Misalnya, China mengumumkan kebijakan pembatasan ekspor pupuk untuk mengamankan ketersediaan pupuk hingga sampai Desember 2022, sehingga menyebabkan kontraksi pasokan pasar global berkurang masing-masing 10,6 persen pupuk N, 11,4 persen pupuk P dan 1,2 persen pupuk K.

Situasi tersebut di atas menyebabkan langka pupuk di pasar global yang mendorong naiknya harga pupuk dunia.

Dampaknya bagi Indonesia?

Krisis pupuk global berdampak langsung terhadap peningkatan harga pupuk domestik. Harga pupuk non subsidi di Indonesia sejak akhir tahun sudah meningkat 100 persen dibandingkan harga sebelumnya.

Harga pupuk nonsubsidi jenis urea pada tahun 2021 di kisaran Rp 5.000 sampai Rp 8.000 per kg, tetapi awal 2022 sudah mengalami kenaikan harga pada kisaran Rp 13.000 sampai Rp 15.000 per kg.

Harga pupuk nonsubsidi jenis NPK 2021 sebesar Rp 8.000 per kg, meningkat pada kisaran Rp 14.000 sampai Rp 15.000 per kg pada awal tahun 2022.

Sementara itu, harga pupuk subsidi mengikuti HET yang diatur pemerintah berdasarkan Permentan 10/2022 di mana harga Urea berada pada harga Rp 2300/kg dan NPK pada harga Rp 3000/kg.

Disparitas harga yang besar antara pupuk subsidi dan nonsubsidi sangat rawan terhadap penyelewangan, sehingga perlu pengawasan ketat agar pemberian pupuk subsidi tepat sasaran.

Kenaikan harga pupuk dunia dan domestik bisa berpengaruh terhadap situasi pupuk subsidi karena jumlah anggaran tetap, volume pupuk subsidi yang disediakan anjlok sebagai dampak melambungnya harga bahan baku pupuk dan energi.

Dampak negatif lainnya, utang pemerintah dalam bentuk kurang bayar (dibayar setelah audit) membengkak akibat naiknya harga pokok penjualan (HPP) kepada PT Pupuk Indonesia sebagai pelaksana Public Service Obligation (PSO) untuk penyediaan dan pendistribusian pupuk subsidi di Indonesia.

Mensiasati harga pupuk yang melambung, Pemerintah memutuskan hanya mensubsidi pupuk Urea dan NPK, dengan pemberlakuan Permentan 10/2022 yang dimulai bulan Oktober 2022.

Disparitas harga antara pupuk subsidi dan non subsidi semakin besar akan memicu penyelewengan terhadap pupuk subsidi. Selain itu, pupuk palsu akan semakin merajalela, sehingga petani menjadi korbannya.

Diperlukan langkah-langkah antisipatif berupa pengawasan ketat melibatkan pihak penegak hukum.

Bagi para petani yang bukan penerima pupuk subsidi selain petani yang mengusahakan 9 komoditas, yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabe merah, bawang merah, dan bawang putih harus bersiap menerima risiko penurunan pendapatan yang signifikan, karena komponen biaya produksinya meningkat.

Bisa jadi juga akan memukul produksi sawit nasional, karena pengurangan penggunaan pupuk oleh petani sawit rakyat atau perusahaan sawit untuk mengkompensasi harga pupuk yang tinggi.

Walaupun demikian, untuk menjamin ketersediaan pupuk, PT Pupuk Indonesia dalam rilisnya kepada media pada 15 November 2022, menyebutkan bahwa produksi pupuk di Indonesia masih cukup dan dapat dikontrol, mengingat pasokan bahan baku pupuk sudah diamankan sampai akhir 2023.

Pupuk Indonesia merupakan salah satu produsen pupuk Urea terbesar di kawasan Asia. Produksinya mencapai 12 juta ton per tahun cukup untuk memenuhi ketersediaan pupuk subsidi dan non subsidi di Indonesia.

Kita hanya menunggu dan menagih janji PT pupuk Indonesia siap menyediakan pupuk khususnya urea dengan harga lebih rendah dari harga dunia bagi para petani, pekebun dan perusahaan pupuk swasta Indonesia.

Janji lain, siap membangun infrastruktur produksi (pabrik blue dan green amonia) dan siap mendistribusikan pupuk non subsidi melalui 1000 toko tani maupun siap menerapkan sistem digital penebusan pupuk subsidi.

Dalam jangka pendek ini kita tunggu kiprah PT Pupuk Indonesia beserta distributor (dan toko resminya) menyalurkan pupuk ke petani yang sedang menyiapkan pertanaman padi musim ok-mar 2022/23 bagi Indonesia.

Di beberapa daerah seperti Bangkalandi Jawa Timur, langka pupuk sudah mulai terdengar dan petani sudah mulai berteriak.

Pil pahit Sri Lanka: Diawali krisis pupuk

Krisis pangan yang diikuti oleh krisis lainnya yang terjadi di Sri Lanka mengingatkan kita sebagai “wake up call” bahwa Kebijakan pupuk bersubsidi harus dihitung dengan cermat.

Sejak tahun lalu (2021), pemerintah Sri Lanka kolaps akibat krisis pangan: inflasi tidak terkendali lebih dari 50 persen dengan harga pangan meroket 80 persen dan biaya transportasi naik 128 persen.

Pemerintah Sri Lanka (Rajapaksa) kemudian menyatakan ‘state of emergency’ untuk mencegah situasi tidak terkendali akibat kemarahan rakyatnya.

Banyak spekulasi terkait penyebab hal ini. Tapi yang jelas, pencabutan subsidi dan pelarangan impor pupuk menyebabkan tidak tersedianya pupuk bagi petani Sri Lanka merupakan faktor utama dan pertama penyebab krisis yang terjadi di Sri Lanka.

Peristiwa ini ditulis dengan gamblang oleh Chelsea Follett dan Malcolm Cochran pada 15 Juli 2022, di Human Progress dengan judul The country's economic collapse is a grim preview of what can result from distorting markets in the name of utopian priorities: Sri Lanka Is a Wake-Up Call for Eco-Utopians.

Pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Sri Lanka, sekitar 10 persen dari populasi bekerja di pertanian, dan 70 persen orang Sri Lanka secara langsung atau tidak langsung bergantung pada pertanian.

Teh merupakan salah satu komoditas utama yang sangat penting bagi Sri Lanka dan merupakan bagian lebih dari 10 persen pendapatan ekspor Sri Lanka.

Untuk mendukung industri vital itu, negara menghabiskan ratusan juta dolar AS per tahun untuk mengimpor pupuk sintetis, sebagai bagian dari kebijakan subsidi pupuk yang di terapkan di Sri Lanka sejak 1962. Sri Lanka tidak memiliki industri pupuk kimia seperti halnya Indonesia.

Selama kampanye pemilihannya pada 2019, Rajapaksa berjanji untuk ‘phase-out “ dari subsidi pupuk yang telah berjalan hampir 60 tahun, dengan transisi sepuluh tahun, yaitu tahun 2030 ke pertanian organik.

Dia mempercepat rencananya pada April 2021, dengan larangan impor mendadak untuk pupuk dan pestisida sintetis.

Dia begitu percaya diri dengan kebijakannya, sehingga dia menyatakan dalam sebuah artikel untuk World Economic Forum pada 2018, "Beginilah cara saya akan membuat negara saya kaya lagi pada tahun 2025."

Lebih dari 90 persen petani Sri Lanka terbiasa menggunakan pupuk kimia sebelum dihapuskan subsidi dan ditiadakan penggunaannya oleh pemerintah. Dampaknya luar biasa: 85 persen penurunan terhadap hasil tanaman.

Produksi padi turun 20 persen, sehingga mendorong harga padi meningkat 50 persen hanya dalam 6 bulan. Sri Lanka harus mengimpor 450 juta dollar AS setara beras, padahal beberapa bulan sebelumnya Sri Lanka adalah negara dengan swasembada beras.

Harga wortel dan tomat naik lima kali lipat, sementara ekspor teh yang menjadi andalan negara dan rakyat Sri Lanka menukik mencapai angka terendahnya sejak dua dekade lalu, yaitu turun 18 persen (antara November 2021-Februari 2022).

Langkah ke depan

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka krisis pupuk mendapat atensi khusus Presiden Joko Widodo, apalagi dunia mendapat pembelajaran dari kasus Sri Lanka.

Kesimpulan yang dapat dapat ditarik dari kejadian dramatis ini bahwa krisis pupuk sudah terjadi di dunia dan Indonesia sudah terdampak.

Celakanya, kita tidak tahu sampai berapa dollar AS kenaikan itu dan sampai kapan kondisi ini akan terjadi? Fakta lapangannya harga pupuk terus melonjak. Itulah sebabnya pertemuan G20 memberikan atensi khusus untuk itu.

Indonesia harus belajar dari pil pahit kasus Sri Lanka bahwa kebijakan yang gegabah berupa pencabutan “subsidi” dan mendorong petani menggunakan pupuk organik dan pupuk-pupuk bio hayati dalam usaha tani mereka tidak dapat menyelesaikan masalah dan bahkan justru menyebabkan kerugian yang tidak terbatas terhadap ketahanan pangan bangsa dan negara, bahkan mendorong terjadinya negara gagal (fail state).

Kita tidak bisa menyarankan kepada petani mengunakan pupuk organik atau dalam bentuk lainnya seperti pupuk bio-hayati, karena unsur hara utama yang diperlukan tanaman berupa N, P dan K dalam jumlah besar sebagai bahan utama penyusun produksi dan produktivitas tanaman.

Sementara pupuk organik kandungan hara makro N, P dan K di bawah 3 persen. Unsur-unsur ini bagaikan 4 sehat bagi manusia dan disempurnakan dengan yang ke 5 berupa bio hayati atau bahan organik, bukan sebaliknya.

Beberapa pakar menyarankan agar kebijakan pupuk subsidi dialihkan ke subsidi langsung, bahkan ada yang menyarankan untuk subsidi output.

Tetapi para pakar ini tidak melihat situasi rumitnya perubahan kebijakan tersebut yang dapat memicu permasalahan baru. Apabila tidak dikelola dapat memunculkan krisis lainnya.

Dalam jangka pendek bahkan menengah, sampai dengan krisis pupuk ini sudah pulih, disarankan tidak ada perubahan kebijakan subsidi pupuk.

Indonesia hanya perlu membangun sistem subsidi yang lebih efisien dan efektif, tetapi tidak perlu menghilangkan (phase-out) subsidi pupuk sebagaimana Sri Lanka, sehingga krisis pupuk di Indonesia dapat ditanggulangi dengan baik.

Kebijakan subsidi pupuk yang sudah berjalan 53 tahun sudah memberikan kontribusi terhadap swasembada pangan 1984 dan mampu memenuhi kebutuhan utama bangsa Indonesia.

*Analis Kebijakan Utama, Kementerian Pertanian