Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER MONEY] Buruh Minta Menko PMK Tak Berkomentar "No Work No Pay" | Beli Solar Subsidi Wajib Qr Code MyPertamina

Kompas.com - 04/12/2022, 08:13 WIB
Erlangga Djumena

Editor

Bagaimana tidak, selama puluhan tahun perusahaan ini terkenal dengan produk monosodium glumate (MSG) atau juga dikenal dengan

micin. Semikonduktor sendiri adalah komponen penghantar listrik yang didesain secara spesifik tidak sebaik konduktor namun bisa mengalirkan listrik tidak seburuk isolator. Dibuat dari germanium, silikon, dan unsur sebagainya, semikonduktor dipakai untuk berbagai macam perangkat elektronik seperti chip laptop hingga ponsel.

Simak selengkapnya di sini

4. Berlaku di 11 Daerah, Beli Solar Subsidi Kini Wajib Pakai Qr Code MyPertamina

PT Pertamina (Persero) resmi melakukan uji coba pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar subdisi menggunakan QR code pada aplikas MyPertamina. Uji coba ini dilakukan terbatas di 11 kabupaten/kota.

Masyarakat yang terdaftar dalam program subsidi tepat MyPertamina maka akan mendapatkan QR code yang perlu ditunjukkan saat melakukan pembelian Solar subsidi.

"Uji coba penerapan kode QR subsidi tepat untuk Solar subsidi kini sudah mulai dilakukan di beberapa wilayah terpilih sebagai upaya persiapan pelayanan bagi seluruh masyarakat," tulis Pertamina melalui akun Instagram resminya @mypertamina dikutip Sabtu (3/12/2022).

Adapun 11 kabupaten/kota yang SPBU-nya sudah menerapkan pembelian dengan QR code untuk Solar subsidi yakni Kota Payakumbuh di region Sumatera Barat, Kabupaten Pandeglang di region Banten, Kabupaten Ciamis di region Bandung, dan Kabupaten Kuningan di region Cirebon.

Selengkapnya baca di sini

5. Peringatkan Pejabat yang Perlambat Urus Perizinan, Luhut: Masih Mau Jabatan Kau Lanjut atau Enggak?

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan memperingatkan kepada pejabat yang berwenang mengurus perizinan agar tidak mempersulit atau memperlambat izin para investor yang berinvestasi ke Indonesia.

"Yang tinggal masalah tadi, jangan sampai ada izin (dipersulit) makanya saya turun tangan kalau gini. Kalau ada (dipersulit izinnya) saya langsung telepon sendiri 'kau masih mau jabatan kau (lanjut) atau enggak? itu saja"," ucapnya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dikutip Sabtu (3/12/2022).

Karena kata Luhut, sudah seharusnya perizinan yang dikeluarkan tidak diperlambat sesuai aturan. Terlebih lagi sekarang ini, mengurus izin usaha bisa melalui sistem terintegrasi secara daring (online) atau OSS.

"Ya harus jalan, jadi sesuai dengan aturan yang ada. Aturan bukan tidak melanggar aturan jangan salah, tapi harus sesuai aturan, jangan diperlambat," ujarnya.

Simak selengkapnya di sini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com