Resep Ekonomi Pasca-pandemi: Reformasi untuk Pemulihan

HARI Rabu, 30 November 2022 yang lalu di Bappenas dilangsungkan "Bappenas Economic Public Lecture Series 2022."

Tahun ini diundang Dr. Aaditya Matto, Chief Economist, East Asia and Pacific Region (EAP), World Bank. Ekonom senior World Bank berlatar belakang bidang Trade and Development, lulusan S3 dari Oxford dan Cambridge University di Inggris.

Lecture series tersebut dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan mendengarkan speech dari yang bersangkutan dengan discussant Prof. Bambang Brodjonegoro dari FEB-UI (mantan Menteri Bappenas/Keuangan) dan Dr. Arianto Patunru dari LPEM-UI dan Visiting Scolar di ANU (Australian National University), Australia.

Acara ditutup dengan kesimpulan Dr. Amalia Adininggar Widyasari, Deputi Ekonomi Bappenas.

Lecture dengan topik Reform for recovery (Reformasi untuk Pemulihan) merupakan laporan kajian mutakhir (Oktober 2022) dari Bank Dunia mengenai kondisi ekonomi Kawasan Asia Pasifik dan kebijakan reformasi yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi dalam jangka pendek dan panjang.

Disarikan oleh Dr. Matto dan kawan-kawan bahwa pada pasca-Covid pertengahan 2021 hingga kuartal ketiga tahun 2022, kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia tumbuh lebih cepat dan mengalami inflasi lebih rendah dibandingkan sebagian besar kawasan lainnya.

Namun karena China masih memberlakukan “lock down” akibat kebijakan zero covid-19, pertumbuhan kawasan belum optimal. Pembatasan aktivitas di China tersebut mengganggu rantai pasokan, produksi industri dan jasa, penjualan domestik, dan ekspor di kawasan EAP.

Di samping faktor China, kedepannya ada tiga risiko terkait pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan: perlambatan ekonomi global, peningkatan utang, dan distorsi kebijakan.

Semua negara EAP mengalami kenaikan beban utang. Utang Indonesia meningkat dari 35 persen menjadi sekitar 45 persen dari PDB tahun 2022.

Sementara pertumbuhan investasi publik dan pemerintah menurun menjadi 3 persen dari PDB (2020-22), dari 10 persen dari PDB (2015-2019) per tahun.

Laporan ini memberikan evaluasi dan program reformasi mulai dari kebijakan transfer dari subsidi, transformasi green economy, technology adoption, kebijakan perdagangan, produktivitas SDM dan berbagai kebijakan yang lebih efisien.

Reformasi kebijakan dapat membantu rumah tangga dan perusahaan mengatasi kesulitan tanpa mengganggu pencapaian tujuan pertumbuhan jangka panjang.

Dalam pengantarnya, laporan Reform for Recovery menyitir dampak perkembangan ekonomi global bagi ekonomi kawasan EAP.

EAP countries are facing to a varying degree a combination of external and self-created problems: a slowing world economy that will dampen external demand; an increasing debt burden, already large in a few countries, exacerbated by increasing interest rates and depreciating exchange rates; and distortionary domestic measures taken by several countries to deal with current difficulties.

Pada bagian penutup laporan, terdapat ringkasan perlunya pengambil kebijakan melakukan serangkaian kebijakan.

Policymakers must consider not only current costs of inefficient instruments, in terms of diverted revenues, diluted assistance, and distorted choices, but also the risk of undermining longer-term goals of growth, security and sustainability.

Recent price and interest rate shocks could reduce EAP growth by 0.4 percentage points; inefficient instruments would soften the impact on current welfare but magnify the growth cost; more efficient intervention and deeper reforms – not just in the three areas discussed above but also in services and factor markets – could even offset the growth impact of recent shocks.

Addressing the infrastructural, institutional, and political constraints would allow a transition to more efficient policy instruments.

Program reformasi ekonomi

Dalam laporan ini, banyak agenda reformasi ekonomi yang ditawarkan, namun jika diringkas paling tidak terdapat empat agenda reformasi yang urgen bagi Indonesia.

Pertama adalah reformasi kebijakan transfer subsidi BBM kepada subsidi langsung atau biasa disebut sebagai income transfer.

Menurut laporan Bank Dunia, subsidi BBM dalam APBN di Indonesia memakan lebih dari 2,5 persen dari PDB (2022), tertinggi di EAP.

Transfer pendapatan (income transfers) merupakan cara yang lebih optimal ketimbang penetapan harga. Transfer pendapatan kepada rumah tangga tidak mendistorsi harga dan dapat ditargetkan kepada rumah tangga yang paling membutuhkan.

Jika subsidi harga energi, khususnya BBM diganti dengan bantuan tepat sasaran bagi kelompok masyarakat rentan, maka pemerintah dapat menghemat 0,6 persen dari PDB.

Menurut Prof. Bambang Brodjo, hambatannya adalah masalah akurasi data dalam menentukan target penerima bantuan.

Kedua adalah reformasi sektor pertanian dan pangan. Reformasi ini bertujuan agar pangan mencapai tujuan keterjangkauan, ketahanan, dan keberlanjutan.

Untuk itu Indonesia perlu memulai dengan mengubah fokus dari ketahanan pangan yang berpusat pada beras menjadi ketahanan gizi.

Perubahan fokus ini akan mendorong diversifikasi produksi makanan bergizi seperti produk ternak, sayur mayur dan buah-buahan, dengan mengurangi distorsi kebijakan yang saat ini cenderung mendukung produksi beras.

Di samping itu, bantuan langsung dan dukungan kebijakan harga di sektor pertanian pangan di Indonesia mencapai 3,5 persen dari PDB, tertinggi di EAP.

Selain itu, harga pangan dapat menurun secara signifikan dengan menurunkan hambatan perdagangan. Dalam jangka panjang, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan produktivitas (bukan ekstensifikasi) dan daya tahan pertanian tanpa melemahkan tujuan keberlanjutan jangka panjang.

Ketiga adalah hilirisasi, digitalisasi, dan produktivitas sektor industri manufaktur nonmigas.

Indonesia sedang melaksanakan program hilirisasi dari bahan baku menjadi bahan jadi. Namun karena keterampilan dan produktivitas SDM belum memadai, program hilirisasi di Indonesia belum tuntas dan masih bergantung pada SDM impor.

Hilirisasi dengan pembatasan ekspor akan menghambat peralihan konsumsi ke komoditas yang lebih murah.

Di sisi lain, digitalisasi akan meningkatkan efisiensi proses bisnis dan meningkatkan akses konsumen dari bisnis UMKM.

Keempat adalah reformasi regulasi sektor jasa. Intervensi yang lebih efisien dan reformasi yang lebih mendalam–bukan hanya pada ketiga bidang seperti pertanian, energi dan manufaktur, tetapi juga pada sektor jasa.

Reformasi ini dapat meredam dampak dari gejolak baru-baru ini terhadap pertumbuhan.

Jika kendala-kendala infrastruktur, kelembagaan, dan distribusi dapat diatasi, maka transisi ke instrumen kebijakan jasa akan dapat distransmisikan ke konsumen secara lebih efisien dan cepat.

Laporan ini kiranya dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebiijakan di Bappenas, Kemenkeu dan kementerian-lembaga pemerintah mengenai kebijakan reformasi sektoral yang akan berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Reformasi yang berhasil biasanya dilakukan di tengah-tengah kondisi krisis. Meskipun berisiko, namun reformasi ekonomi yang komprehensi dan tuntas dalam masa krisis (seperti sekarang ini) memberikan manfaat lebih ketika suatu negara mulai dalam masa pemulihan.