Menurut laporan Bank Dunia, subsidi BBM dalam APBN di Indonesia memakan lebih dari 2,5 persen dari PDB (2022), tertinggi di EAP.
Transfer pendapatan (income transfers) merupakan cara yang lebih optimal ketimbang penetapan harga. Transfer pendapatan kepada rumah tangga tidak mendistorsi harga dan dapat ditargetkan kepada rumah tangga yang paling membutuhkan.
Jika subsidi harga energi, khususnya BBM diganti dengan bantuan tepat sasaran bagi kelompok masyarakat rentan, maka pemerintah dapat menghemat 0,6 persen dari PDB.
Menurut Prof. Bambang Brodjo, hambatannya adalah masalah akurasi data dalam menentukan target penerima bantuan.
Kedua adalah reformasi sektor pertanian dan pangan. Reformasi ini bertujuan agar pangan mencapai tujuan keterjangkauan, ketahanan, dan keberlanjutan.
Untuk itu Indonesia perlu memulai dengan mengubah fokus dari ketahanan pangan yang berpusat pada beras menjadi ketahanan gizi.
Perubahan fokus ini akan mendorong diversifikasi produksi makanan bergizi seperti produk ternak, sayur mayur dan buah-buahan, dengan mengurangi distorsi kebijakan yang saat ini cenderung mendukung produksi beras.
Di samping itu, bantuan langsung dan dukungan kebijakan harga di sektor pertanian pangan di Indonesia mencapai 3,5 persen dari PDB, tertinggi di EAP.
Selain itu, harga pangan dapat menurun secara signifikan dengan menurunkan hambatan perdagangan. Dalam jangka panjang, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan produktivitas (bukan ekstensifikasi) dan daya tahan pertanian tanpa melemahkan tujuan keberlanjutan jangka panjang.
Ketiga adalah hilirisasi, digitalisasi, dan produktivitas sektor industri manufaktur nonmigas.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.