Masih Layakkah RBC untuk Mengukur Kesehatan Perusahaan Asuransi?

SECARA umum perusahaan asuransi dikatakan sehat apabila tidak pernah sekalipun mengalami gagal bayar klaim, tepat waktu dan tepat jumlah dalam memenuhi seluruh kewajiban, senantiasa menjaga asset liability matching.

Kondisi aset dengan liabilitas inilah yang harusnya jadi ukuran kesehatan keuangan perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi yang mengalami masalah keuangan terus terjadi secara beruntun. Terakhir dialami Asuransi Jasindo yang mengalami negatif Risk Based Capital (RBC) selama dua tahun berturut-turut dan kabarnya terpaksa harus melakukan efisiensi melalui PHK.

Dugaan penyebab masalah keuangan beberapa perusahaan asuransi mengerucut pada dua hal, yaitu kesalahaan pengelolaan aset investasi dan atau ketidakcukupan modal yang menurunkan rasio kesehatan keuangan.

Berawal dari insolven, tidak likuid kemudian terjadi negatif cashflow yang ujungnya terjadi gagal bayar.

Ukuran kesehatan bank telah begitu lengkap, yaitu dengan metode CAMEL di mana di dalamnya ada rasio CAR atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk mengukur kecukupan modal. Bahkan CAMEL telah diperluas menjadi RGEC, yaitu mengukur Risk, Governance, Earning dan Capital.

Sementara ukuran kesehatan perusahaan asuransi masih bertahan dengan metode RBC. Memang telah ada beberapa perubahan, namun sifatnya hanya responsif karena adanya tuntutan kebutuhan pasar dan kasus-kasus yang terjadi.

Regulasi kesehatan keuangan perusahaan asuransi

Sejarah pengukuran kesehatan keuangan untuk perusahaan asuransi awalnya hanya memakai rasio solvabilitas dan likuiditas layaknya perusahaan perseroan biasa.

Hingga pada 1999, Bapepam LK mengenalkan metode penghitungan rasio solvabilitas dengan menggunakan metode RBC.

Penggunaan RBC kemudian mulai sepenuhnya diterapkan pada 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.10/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. PMK ini juga merupakan regulasi awal yang mengatur tentang aset yang diperkenankan (AYD).