Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, M.Sc.
Analis Kebijakan Utama Kementan

Analis Kebijakan Utama Kementerian Pertanian

Impor Beras Vs Produksi Dalam Negeri

Kompas.com - 05/12/2022, 11:19 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kita semua harus belajar dari ambruknya swasembada kedelai nasional, yang semakin hari makin mengenaskan. Bisa dikatakan hampir mustahil swasembada itu diraih kembali, karena 95 persen kebutuhan kedelai dalam negeri dipenuhi melalui impor.

Kita harus kompak dari awal. Presiden, Badan Pangan Nasional, Menko Perekonomian semestinya setiap saat memantau komoditas strategis nasional seperti beras agar tidak disergap kartel pangan yang maruk keuntungan sesaat dan sesat.

Sebagai negara berpenduduk 270 juta jiwa tentu menjadi incaran dan rebutan negara-negara produsen pangan dunia untuk menjadi pasar potensialnya.

Debat konvensional antara impor beras atau memenuhi dari produksi dalam negeri sudah berlangsung lama. Artinya solusi yang dilakukan selama ini parsial, temporer dan tidak menyelesaikan masalah fundamental. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah?

Join Project dan Monitoring

Join project produksi, penyerapan gabah dan monitoring yang transparan dan akuntabel antara Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional di bawah Koordinasi Menko Perekonomian sudah seharusnya dilakukan secara real time.

Argumennya, monitoring yang transparan memungkinkan semua pihak dapat melihat kemampuan dan kinerja masing-masing dalam produksi dan penyerapan harga.

Apalagi zaman IT yang serba modern, lokasi pengolahan tanah, tanam, fase vegetatif, panen dapat dipantau secara real time, sehingga kemampuan produksi padi dapat diketahui publik.

Stok gudang bulog juga harus transparan dilaporkan, sehingga Menko Perekonomian dapat memantau kinerja masing-masing pemangku kepentingan.

Monitoring sangat penting, karena jika publik mengetahui secara terbuka, maka keputusan importasi juga akan lebih mudah diterima masyarakat.

Sebaliknya jika importasi tidak didasari argumen yang kuat, pasti publik akan menilai siapa yang kinerjanya tidak baik dan siapa yang memanfaatkan impor untuk kepentingan di luar pemenuhan pangan nasional.

Presiden juga perlu mendapatkan laporan yang utuh agar dapat mengambil keputusan penting jika terjadi anomali produksi dan atau impor beras.

Ironis, kita baru saja mendapatkan piagam dari FAO dan tinta itu belum kering tanda tangannya, tetapi Indonesia harus mengumumkan akan mengimpor beras 600.000 ton agar cadangan beras bulog mencapai 1,2 juta ton.

Mengapa tidak pemerintah membangun sistem informasi pengambilan keputusan yang dapat dibangun oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) sebagai alat bantu pengambilan keputusan (decision support system tool), apakah produksi padi cukup atau kurang, di mana, berapa, sehingga cepat diambil keputusan.

Impor dan ekspor sesunggunya merupakan hal normal. Namun untuk pangan, utamanya beras, kita harus ekstra hati-hati karena dampaknya bisa merugikan negara dan rakyat, baik dalam pasokan, harga dan kedaulatan pangan dalam jangka panjang.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu segera mengambil langkah koordinasi dan sinkronisasi, agar bola liar diskusi publik yang kontra produktif tentang pangan dapat dihentikan dan dicari solusinya.

Pesan moralnya, beras jangan dipolitisasi, apalagi dimainkan untuk kepentingan sesaat untuk mengeruk margin.

Jika itu tetap dilakukan, maka yakinlah bahwa beras pada saatnya nanti akan membuat pusing semua orang, yaitu ketika kedaulatan beras nasional ambruk seperti halnya kedelai.

Jika sudah masuk perangkap pangan, maka Indonesia bisa menjadi pasar pangan permanen bagi produsen beras dunia dan akan menguras devisa sangat besar.

*Analis Kebijakan Utama, Kementerian Pertanian

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com