Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Harus Terbit Rupiah Digital? Bos BI Blak-blakan Sebut 3 Alasannya

Kompas.com - 05/12/2022, 13:55 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan alasan BI akan mengeluarkan rupiah digital sebagai salah satu alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, alasan utamanya tentu karena BI sebagai bank sentral Indonesia memiliki amanat dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang untuk menerbitkan alat pembayaran yang sah digunakan di seluruh Indonesia.

"Karena BI adalah satu-satunya di negara ini yang diberikan kewenangan oleh UU menerbitkan alat pembayaran digital yang sah yang disebut digital rupiah, yang lain tidak sah," ujarnya saat acara BIRAMA 2022, Senin (5/12/2022).

Baca juga: BI Jelaskan Perbedaan Rupiah Digital dengan Uang Tunai dan Kripto

Kemudian, BI juga ingin menyediakan alat pembayaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terlebih, saat ini generasi muda melakukan transaksi di kanal-kanal digital sehingga jarang yang membawa uang tunai.

Tapi di sisi lain generasi tua lebih cenderung menggunakan uang tunai atau rekening bank ketimbang rupiah digital dalam bertransaksi sehari-hari.

Oleh karenanya, jika rupiah digital ini diterbitkan maka akan ada 3 jenis alat pembayaran yang sah di Indonesia, yaitu uang kertas, uang berbasis rekening seperti kartu debit, dan rupiah digital.

"Ada yang masih ingin menggunakan alat pembayaran berbasis rekening tadi kartu-kartu. Tapi anak-anak kita kawan2 kita, apalagi anak cucu kita mereka itu memerlukan alat pembayaran digital," jelasnya.

Baca juga: Terbitkan Buku Putih Rupiah Digital, Gubernur BI: Kami Namakan Proyek Garuda


Selain itu, BI berharap rupiah digital dapat dikerjasamakan dengan bank sentral negara-negara lain sehigga mata uang Garuda digital ini dapat digunakan di luar negeri.

"Oleh karena itu, ke depan ada konversi exchange ratenya digital rupiah dengan digital dollar AS, digital Euro, Thailand baht itu akan kita terus kembangkan," tuturnya.

Pada tahap awal, BI telah bekerja sama melakukan konektivitas sistem pembayaran dengan 4 negara di Asia Tenggara (ASEAN), yaitu Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Baca juga: Bakal Ada Rupiah Digital, Perbanas: Bank Akan Jadi Distributor

 

Kerja sama penggunaan rupiah digital

Sebelumnya, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta mengatakan, tak menutup kemungkinan kerja sama terkait sistem pembayaran tersebut dilakukan dengan negara di luar negara ASEAN.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi model bagi global, kita berharap G20 India akan meneruskan lalu," kata Filianingsih dalam podcast Birama secara virtual, Jumat (2/12/2022).

Saat ini, sudah ada kerja sama sistem pembayaran mulai dari QR Code lintas negara (Indonesia dan Thailand), Fast Payment (Thailand dan Singapura), RTGS, dan local currency settlement.

"Kita pakai local currency, tidak pakai US Dollar, dari rupiah langsung ke baht," ucap Filianingsih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com