Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Barang Terancam Naik gara-gara Penerapan "Zero ODOL" pada 2023

Kompas.com - 05/12/2022, 18:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mulai menerapkan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (over dimension over load/ODOL) atau zero ODOL pada Januari 2023. Kebijakan ini pun diyakini bakal mengerek harga barang-barang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, kebijakan itu sudah mendapat respons negatif dari para pelaku sektor logistik, lantaran menyebabkan kenaikan biaya pengiriman barang.

"ODOL Januari (dilarang). Itu chaos tuh, sopirnya pasti ngamuk, pemilik barang pasti ngamuk, rakyatnya ngamuk karena harga barang jadi naik dan ketersediaannya kurang," ujarnya dalam seminar Indef, Senin (5/12/2022).

Baca juga: Pengamat: Pungli di Sejumlah Lokasi Uji Kendaraan Bermotor Sulitkan Penerapan Zero ODOL 2023

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan dari pengusaha keramik, jika kapasitas angkutan logistik diturunkan seiring pelarangan ODOL, maka ongkos kirimnya akan menjadi Rp 5.000 per meter persegi keramik untuk pengiriman rata-rata di Pulau Jawa.

Sementara bila dibandingkan dengan keramik impor dari China yang pengirimannya langsung ke titik-titik pelabuhan besar di berbagai kota Indonesia, maka ongkos pengiriman rata-rata di Pulau Jawa hanya Rp 1.800 per meter persegi.

Baca juga: Janji Kemenhub, Penerapan Zero ODOL Tetap Berlaku pada 2023

Selain itu, lanjut Hariyadi, pelarangan truk ODOL juga akan menyebabkan kebutuhan terhadap angkutan logistik meningkat. Hal itu dikarenakan kapasitas muatan per unit truk semakin sedikit.

"Kira-kira begini ilustrasinya, truk yang biasanya ngangkut 6 ton karena dibikin ODOL sekarang enggak boleh, harus ikut kapasitas aslinya, 3 ton. Bisa bayangkan yang tadinya 6 ton satu truk, sekarang jadi mesti 2 truk. Jadi jalanan bakal ramai, makin macet, harganya makin mahal," papar Hariyadi.

Baca juga: Apindo Minta Penerapan Kebijakan Zero ODOL Ditunda hingga 2025


Maka dengan peningkatan biaya logistik akibat penerapan ODOL tersebut, akan berimbas pada kenaikan harga barang-barang. Oleh sebab itu, diharapkan ada upaya pemerintah untuk membantu mengatasi persoalan ini.

Adapun berdasarkan informasi yang diterimanya dari rekan-rekan pengusaha truk, saat ini populasi truk di Indonesia ada sebanyak 5,7 juta unit. Namun, hanya 20 persen yang tidak diklasifikasikan sebagai angkutan ODOL.

"Jadi ini yang sangat siginifikan, yang akan memicu inflasi. Jadi ODOL ini sekarang sedang kami minta perhatian pemerintah," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+