Fakta Dominannya Perusahaan China di Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Proyek MRT Jakarta fase 1 memiliki panjang 16 kilometer yang meliputi 10 kilometer jalur layang dan enam kilometer jalur bawah tanah.

Tujuh stasiun layang tersebut adalah Lebak Bulus (lokasi depo), Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Depo ditetapkan berada di kawasan Stasiun Lebak Bulus.

Sedangkan enam stasiun bawah tanah dimulai dari Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.

Baca juga: Wacana KA Argo Parahyangan Dihapus demi Kereta Cepat

Dikutip dari laman resmi MRT, pengerjaan konstruksi dibagi dalam enam paket kontrak yang dikerjakan oleh kontraktor dalam bentuk konsorsium (joint operation) antara masing-masing wakil perusahaan Jepang dan perusahaan Indonesia, yaitu:

• CP101 – CP102 oleh Tokyu – Wijaya Karya Joint Operation (TWJO) untuk area Depot dan Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, dan Cipete Raya.
• CP103 oleh Obayashi – Shimizu – Jaya Konstruksi (OSJ) untuk area Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja.
• CP104 – CP105 oleh Shimizu – Obayashi – Wijaya Karya – Jaya Konstruksi Joint Venture (SOWJ JV) untuk area transisi, Senayan, Istora, Bendungan Hilir, dan Setiabudi.
• CP106 oleh Sumitomo – Mitsui – Hutama Karya Join Operation (SMCC – HK JO) untuk area Dukuh Atas dan Bundaran Hotel Indonesia.

Berbeda dengan KCJB, untuk saham MRT Jakarta, tidak ada kepemilikan Jepang, di mana saham MRT Jakarta digenggam oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar 99,99 persen, dan sisanya 0,01 persen oleh Perumda Pasar Jaya.

Sementara dari sisi sumber pendanaan, proyek ini didanai dari hibah pemerintah pusat sebesar 49 persen, dan pinjaman dari JICA sebesar 51 persen. Bunga yang ditawarkan Jepang di proyek ini adalah 0,1 persen.

Baca juga: Jonan Dulu Bilang, Jakarta-Bandung Terlalu Pendek untuk Kereta Cepat