Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usaha Besar dan UMKM Teken 7 Kontrak Senilai Rp 143,84 Miliar

Kompas.com - 07/12/2022, 18:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Investasi memfasilitasi penandatanganan 7 kontrak kerja sama antara usaha besar dan UMKM dengan total nilai Rp 143,84 miliar.

Selain itu, Kementerian Investasi memberikan penghargaan kepada 10 usaha besar yang telah melaksanakan kontrak kemitraan mencapai Rp 72,89 miliar sebagai apresiasi atas kolaborasi yang dilakukan dengan UMKM di daerah.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam sambutannya mengatakan, pelaku usaha berkontribusi dalam memajukan perekonomian daerah, akan tetapi hal tersebut tidak cukup berarti jika tidak berkolaborasi dengan UMKM agar mereka dapat merasakan dampak positif dari masuknya investasi di daerahnya tersebut.

Baca juga: Nilai Tukar Rupiah Tertekan ke Rp 15.637 per Dollar AS

"Mereka harus berbagi untuk bagaimana memberdayakan orang-orang daerah agar orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Tidak boleh orang daerah hanya menjadi subjek saja. Tapi harus menjadi subjek dan objek dari pembangunan itu. Oleh karena itu, Kementerian Investasi sangat berkomitmen untuk membantu para pengusaha termasuk UMKM," katanya dalam Forum Kemitraan Investasi yang hadir secara virtual, Rabu (7/12/2022).

Untuk memfasilitasi program kemitraan, Kementerian Investasi meluncurkan fitur sistem kemitraan dalam sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko yang juga dapat diakses langsung melalui situs kemitraan.oss.go.id.

Fitur ini merupakan bentuk fasilitasi kemitraan antar pengusaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM di daerah, yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan data UMKM siap bermitra yang direkomendasikan oleh daerah, asosiasi pengusaha, dan Kementerian/Lembaga.

Baca juga: Menyusul GoTo, Kini Giliran Sayurbox PHK Karyawannya

Kemitraan investasi antara usaha besar dan UMKM ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan UMKM.

Dalam Forum Kemitraan Investasi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto menyakini bahwa kemitraan antara usaha besar dengan UMKM akan menjadi kunci pertahanan perekonomian Indonesia di tahun mendatang. Melalui kemitraan, UMKM di daerah akan ikut maju sejalan dengan berkembangnya UB di daerah.

"Kemitraan berperan penting. Kalau investasi besar masuk, lalu kita minta melakukan kemitraan, otomatis UMKM di daerah-daerahnya berkembang. Ini menjadi penting bagaimana kita melakukan monitoring. Jadi bukan hanya sekedar oke di awal sudah komit, tapi perlu ada monitoring terhadap pelaksanaan kemitraan," ujar Seto.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, terhitung sejak Februari sampai dengan 5 Desember 2022, tercatat total komitmen kesepakatan kerja sama antara 235 pengusaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 421 UMKM di daerah sekitar Rp 4,46 triliun.

Baca juga: Tips buat Fresh Graduate agar Cepat Dilirik Perusahaan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Earn Smart
Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Whats New
Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Rilis
IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

Whats New
Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Whats New
Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Whats New
Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Whats New
Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Whats New
Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Rilis
Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Whats New
Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Whats New
Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Whats New
Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Whats New
Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Whats New
Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+