Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Babak Baru Polemik Perbedaan Data Stok Beras Kementan Vs Bulog

Kompas.com - 07/12/2022, 19:47 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pihaknya hanya bisa menyerap 166 ribu ton beras di penggilingan dari data ketersediaan 600 ribu ton yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian untuk memenuhi stok cadangan beras.

"Sampai Desember dengan para penggilingan yang tadi, itu ada 166 ribu ton yang kita dapat mungkin akhir tahun ini," kata Budi Waseso dikutip dari Antara, Rabu (7/12/2022).

Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas mengatakan Bulog bersama dengan Satgas Pangan, TNI, Polri, mengecek langsung ke lapangan untuk mengonfirmasi data stok beras yang disampaikan oleh Kementan untuk bisa diserap oleh Bulog.

Dari pengecekan tersebut, banyak didapatkan data yang disampaikan oleh Kementan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Baca juga: Mencoloknya Dominasi Perusahaan China di Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Suyamto menyampaikan sejumlah laporan hasil pengecekan di lapangan dari data yang disampaikan oleh Kementan.

Sebagai contoh, Suyamto menyampaikan data yang diberikan Kementan untuk penggilingan di Karawang, Jawa Barat yaitu CV Lumbung Padi disebutkan memiliki stok 50 ribu ton, namun saat dicek oleh Bulog hanya memiliki 20 ton gabah di gudangnya.

Selanjutnya, Kementan menyampaikan terdapat 45 ribu ton beras di penggilingan UD Makmur Barokah, namun fakta di lapangan hanya terdapat 1.000 ton beras yang dijual ke Bulog dengan harga Rp 11 ribu per kg.

Bulog tidak bisa membeli dengan harga tersebut karena harga acuan beras di penggilingan berdasarkan data BPS di kisaran Rp 10 ribu per kg.

Baca juga: Penumpang Kereta Cepat Tujuan Bandung Dioper di Padalarang

"Bulog tidak bisa membelinya, karena harganya tidak wajar," kata dia.

Selain itu, terdapat juga kesalahan penyampaian informasi yang disampaikan Kementan terhadap penggilingan di Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara yang disebut memiliki 15.410 ton beras namun ternyata hanya 15.410 kg.

Penyampaian data beras yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan juga sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Hal tersebut disampaikan oleh Dirut Bulog Budi Waseso pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI November lalu.

Penyampaian data beras oleh Kementan untuk diserap Bulog bertujuan agar BUMN pangan tersebut dapat memenuhi stok cadangan beras yang mulai menipis.

Baca juga: Benarkah Stasiun Kereta Cepat di China Mirip RI, Lokasinya Jauh di Pinggiran Kota?

Mendag izinkan impor beras

Sementara itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, pihaknya sudah menyetujui rencana Perum Bulog untuk mengimpor beras agar stoknya terpenuhi.

Dengan begitu, kata dia, kapanpun Bulog akan mengimpor bisa segera dieksekusi jika diperlukan.

"Kalau diperlukan, segera! Persetujuannya sudah, masuknya kapan saja, anytime. Jadi kalau diperlukan Bulog hari ini, besok, lusa, sudah bisa. Kami kasih kapan saja, jadi kalau enggak bisa memenuhi 6 hari itu, silahkan (impor) mau satu hari, setelah itu mau dua hari silahkan," ujar Mendag Zulhas saat ditemui di Jakarta.

Zulhas menilai, pasokan beras di gudang Bulog memang sangat diperlukan lantaran tugas Bulog menjaga stabilitas harga dan pasokan. Apa lagi, lanjut dia, kenaikan harga beras sangat besar pengaruhnya pada peningkatan inflasi.

"Karena gini beras itu kalau naik Rp 10 itu pengaruhnya terhadap inflasi 3 koma lebih 3,3-3,6 persen. Jadi kalau cabai, bawang naik itu cuman 0,1 tapi kalau beras naik Rp 5, inflasi naik 3,6 jadi besar sekali," jelas Zulhas.

Baca juga: PG Colomadu, Simbol Kekayaan Raja Jawa-Pengusaha Pribumi era Kolonial

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com