Joe Biden dan Ancaman terhadap Transisi Energi Indonesia

Selama kendala devisa ini tidak bisa diatasi, negara kurang maju tidak dapat memenuhi kebutuhan impornya bagi program pembangunan.

Akibatnya, negara dunia ketiga itu terpaksa menempuh salah satu atau gabungan dari kebijaksanaan berikut ini: mengurangi laju pembangunan negara, mengembangkan ekspor dan melakukan subtitusi impor untuk memperbaiki term of trade, atau merangsang arus bantuan luar negeri lebih besar lagi.

Ini yang menjadi penekanan saya. Bahwa, transisi energi jangan sampai membawa Indonesia semakin terjerumus jauh ke dalam utang luar negeri. Potensi energi terbarukan Indonesia besar. Begitu juga dengan energi barunya - selain migas dan batu bara.

Jangan sampai pembiayaan untuk transisi energi yang berasal dari utang justru mengorbankan kedaulatan negara terhadap potensi energi terbarukan yang dimiliki.

Letter of Intent (LoI) harusnya sudah cukup menjadi pelajaran, bagaimana pemerintah Indonesia memberikan peluang bagi IMF ikut serta dalam perancangan dan pembuatan banyak keputusan penting di bidang ekonomi, termasuk sektor energi.

Puncak tantangan dari transisi energi Indonesia adalah pembiayaan. Pemerintah perlu merancang skema pembiayaan yang mengedepankan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat di dalamnya.

Jangan sampai, transisi energi diwujudkan dengan mengorbankan potensi energi terbarukan dikuasai negara asing dan perusahaan multinasionalnya. Bila terpaksa harus menggunakan pembiayaan dari luar negeri  (utang) atau ke depannya dalam hal eksplorasi, ekspolitasi hingga pada pemanfaatan energi terbarukan juga tak bisa lepas dari pembiayaan luar negeri - baik dalam hubungan B to G atau G to G, perlu ada rumusan pembagian hasil yang jelas, berdaulat dan adil, bagi Indonesia.

Jangan seperti pembagian hasil eksploitasi emas dengan PT Freeport atau seperti sistem bagi hasil batu bara saat ini, tidak memberikan pembagian yang adil untuk negara. Seyogyanya, skema bagi hasil menempatkan negara sebagai penguasa sesungguhnya, yakni fungsi pengaturan, pengawasan hingga bagian hasil bumi yang lebih banyak.

Idealnya, seperti sistem bagi hasil yang diterapkan dalam eksplorasi dan eksploitasi migas saat ini. Utang luar negeri, jangan sampai mengancam kedaulatan negara atas potensi energi terbarukan di Indonesia.