Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pastikan Arah Kebijakan Tepat, Bapanas, Kementan, dan BPS Sepakat Sinkronisasi Data Beras

Kompas.com - 08/12/2022, 10:37 WIB
Elsa Catriana,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan sinkronisasi data dan sepakat menggunakan satu data beras dari BPS.

Langkah tersebut dalam rangka memastikan dan menjaga akurasi arah kebijakan beras nasional di akhir tahun ini dan di tahun 2023.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, sinkronisasi data dan penggunaan satu data beras tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, diantaranya penggunaan satu data BPS terkait produksi beras, kebutuhan beras rumah tangga, dan luar rumah tangga.

Baca juga: Naiknya Harga Beras Hingga Pilihan Pemerintah Putuskan Buka Keran Impor

Menurut Arief, kesepakatan tersebut disampaikan dalam perhitungan surplus dan defisit produksi beras nasional di tahun 2022, mengingat proyeksi surplus/defisit beras tersebut akan sangat menentukan mitigasi dan arah kebijakan beras di penghujung tahun ini.

“Berdasarkan data BPS amatan Januari-Oktober 2022, proyeksi produksi beras di November dan Desember sejumlah 3,2 juta ton, dengan rata-rata konsumsi beras sekitar 2,5 juta ton per bulan, sehingga di akhir tahun kita akan surplus 1,7 juta ton,” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI, Rabu, (7/12/2022).

Arief mengatakan, terkait angka produksi tersebut Bapanas bersama Kementan telah sepakat menggunakan satu data BPS.

Di RDP 28 November 2022, memang terdapat perbedaan angka produksi, Kementan menggunakan data Januari-September 2022 sedangkan Bapanas menggunakan Januari-Oktober 2022. Namun terakhir sudah disepakati angka produksi beras nasional 2,2 juta ton di November 2022 dan 1,06 juta ton di Desember 2022.

Selain itu, koordinasi sinkronisasi data kebutuhan beras pada 28 November tersebut juga telah berhasil menyepakati penghitungan konsumsi beras di November dan Desember, di mana sebelumnya terdapat perbedaan data kebutuhan beras antara prognosa Bapanas dengan BPS yang muncul karena perbedaan data jumlah penduduk yang digunakan dalam perhitungan.

“Untuk data konsumsi beras kita sepakat di November dan Desember masing-masing 2,53 juta ton per bulan,” ungkapnya.

Baca juga: Buwas Ragu Stok Beras Bisa Capai 1 Juta Ton di Akhir Tahun

Lebih lanjut, Arief menjelaskan, secara umum penghitungan produksi beras disepakati menggunakan Kerangka Sample Area (KSA) dari BPS yang akan diupdate setiap bulan. Sedangkan, untuk variabel Kebutuhan Beras Rumah Tangga dihitung berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022, dan untuk Kebutuhan Beras Luar Rumah Tangga dihitung berdasarkan data perkiraan jumlah penduduk per Kabupaten/Kota yang dihitung BPS.

Arief menambahkan, untuk selanjutnya akan dibentuk Tim Satu Data Beras, yang bertugas menjamin diperolehnya Satu data kebutuhan beras. “Tim merencanakan metode perhitungan Prognosa Neraca Pangan 2023 agar diperoleh data yang sama,” ucapnya.

Menurut Arief, kolaborasi pendataan ini merupakan progres yang baik dalam pembenahan dan penguatan sektor pangan nasional.

“Kolaborasi berkelanjutan ini menunjukan bahwa Bapanas, Kementan, dan BPS memiliki semangat yang sama dalam mebenahi dan memperkuat sektor pangan khususnya perberasan nasional. Upaya singkronisasi pendataan beras ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI yang mengatakan, ketersediaan beras nasional perlu dihitung sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga tidak menyebabkan kenaikan harga di pasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono pada kesempatan yang sama mengatakan, siap untuk terus mendukung penyediaan data beras sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pangan nasional.

“Menjadi bagian kami untuk terus berupaya mencari metode terbaik dalam melakukan estimasi indikator makro ekonomi terutama terkait dengan data mengenai pangan. Kami terus berkolaborasi mencari metode terbaik dari kondisi yang ada sekarang,” ujarnya.

Ia memastikan metode KSA yang digunakan untuk menghitung produksi beras telah diuji kelayakannya dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Survey ini melibatkan 6.223 petugas untuk mencacah 229.437 titik amatan yang tersebar di seluruh Indonesia setiap akhir bulan.

“Prosesnya dawali dengan melakukan survey pengukuran, di mana petugas datang langsung ke sawah memotret masa periode dari pertumbuhan padi. Apakah masa vegetative awal atau akhir yang menentukan kapan panen,” ungkapnya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meyakini, data BPS adalah data yang akurat dan dijadikan acuan sepenuhnya oleh Kementan.

“Data BPS adalah data yang akurat, kami pedomani secara utuh, saya pastikan faktualisasi data itu sangat clear. Bahwa ada distorsi harga dan kondisi dinamis ini momentum. Kondisi sesaat yang membutuhkan kerja yang sangat kuat diantara pemerintah,” ujarnya.

Baca juga: Buwas Sebut Ada Pelaku Usaha yang Memainkan Harga Beras

Terkait sinkronisasi data ini, Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meminta Bapanas, Kementan, dan BPS menyiapkan satu data neraca beras nasional terintegrasi, memuat data produksi, data konsumsi, stok tahunan, perkiraan panen, dan luas areal tanam untuk 11 komoditas potensial yang ada.

Agar penyusunan tersebut menghasilkan data yang akurat, ia meminta agar menghilangkan kepentingan sektoral yang menjadi penghambat koordinasi lintas kementerian, dan fokus membenahi masalah krusial apalagi beras ini sangat rentan memicu kenaikan harga dan gejolak ekonomi.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI dalam keputusannya meminta Menteri Pertanian, Kepala Bapanas, Kepala BPS, dan Direktur Utama Perum Bulog untuk berkoordinasi dan melakukan penyelarasan serta validasi data kebutuhan, konsumsi, ketersediaan beras, serta komoditas pangan pokok Iainnya dengan fakta di lapangan.

Menurut Arief, untuk melakukan validasi di lapangan tersebut pada Desember ini akan dilakukan survey oleh Bapanas, BPS, Kementan dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengetahui kondisi lapangan mengenai jumlah stok beras yang ada di Indonesia.

“Hal ini juga untuk memastikan persiapan pendataan 2023, sehingga diharapkan ada perbaikan kebijakan pangan khususnya beras di tahun selanjutnya,” jelasnya.

Baca juga: Bulog Hanya Bisa Serap Beras Komersial 166.000 Ton

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com