Kurangi Ketergantungan terhadap APBN, Proyek IKN Didorong Gunakan Skema Pembiayaan Kreatif

Beberapa proyek infrastruktur yang telah berhasil menggunakan skema pembiayaan kreatif mencakup pengembangan Proyek Proving Ground Bekasi dengan skema kerja sama pemerintah, badan usaha, dan Kemenhub sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Baca juga: Biaya Pembangunan IKN Nusantara, Menteri PUPR: APBN Hanya 20 Persen, Selebihnya dari Investasi

Dalam proyek tersebut, Kementerian Keuangan sebagai regulator memberikan persetujuan penggunaan mekanisme pembayaran availability payment pada proyek. Kemudian, PT Penjamin Infrastruktur (PII) memberikan fasilitas project development facility dan penjaminan proyek.

Ada juga proyek penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Wilayah Layanan Timur dan Selatan DKI Jakarta yang menggunakan skema kerja sama invstasi atau pendayagunaan ekuitas (joint venture).

Proyek FPSA dijalankan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Didukung oleh Pemprov DKI Jakarta melalui penugasan kepada BUMD.

Proyek ini juga bekerja sama dengan SPAM DKI Jakarta, melalui skema pembiayaan bundling yang dilakukan oleh Perumda PAM JAYA dan didukung oleh Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemprov DKI.

Baca juga: 21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN