Kurangi Ketergantungan terhadap APBN, Proyek IKN Didorong Gunakan Skema Pembiayaan Kreatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia saat ini tengah fokus pada pembangunan infrastruktur, salah satunya percepatan pembangunan untuk proyek-proyek infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, yang saat ini tengah digenjot.

Country Managing Partner EY Indonesia Peter Surja mengatakan, pembiayaan kreatif sangat penting dalam rangka pendanaan infrastruktur untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Kreatif financing adalah konsep pembiayaan infrastruktur secara kreatif dalam mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah. Ini diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia," ujar Peter di Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Menko Airlangga Ajak Jepang Kerja Sama di Sektor Kendaraan Listrik hingga IKN

Nilai investasi sektor infrastruktur diperkirakan akan mengalami kenaikan 15 persen setiap tahunnya. Di sisi lain, beberapa tahun ini anggaran infrastruktur pemerintah relatif stagnan dan menurun sehingga peran swasta dibutuhkan dalam kebutuhan investasi.

Sementara Direktur Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto Sastrosuwito mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan agendra prioritas pemerintah.

Dia bilang, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong pertumbuhan nasional. Pembangunan infrastruktur juga memberi multiplier effect secara luas.

"Kami menyadari kapasitas kami, tapi kami tetap mengoptimalkan belanja infrastruktur juga. Kami bersama kementerian teknis terbuka dengan skema-skema pembiayaan kreatif, dan alternatif untuk memenuhi pembiayaan infrastruktur," ungkapnya.

Adapun Direktur EY Indonesia yang juga merupakan ahli transaksi infrastruktur Sahala Situmorang mengungkapkan, dalam skrema pembiayaan kreatif, terdiri dari beberapa opsi seperti bundling aset eksisting dan baru, blended finance, joint venture, dan relay financing.

Dia juga menekankan pentingnya manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif. Misalnya, pembagian risiko, peringanan beban fiskal pemerintah, knowledge transfer, dan pelayanan terhadap masyarakat.

"Dari pihak badan usaha, pastinya akan mendapatkan kepastian usaha, perizinan, insentif, dan kelayakan keuangan. Dengan kolaborasi kedua pihak ini akan membawa manfaat yang lebih besar di masyarakat," tambahnya.

Beberapa proyek infrastruktur yang telah berhasil menggunakan skema pembiayaan kreatif mencakup pengembangan Proyek Proving Ground Bekasi dengan skema kerja sama pemerintah, badan usaha, dan Kemenhub sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Baca juga: Biaya Pembangunan IKN Nusantara, Menteri PUPR: APBN Hanya 20 Persen, Selebihnya dari Investasi

Dalam proyek tersebut, Kementerian Keuangan sebagai regulator memberikan persetujuan penggunaan mekanisme pembayaran availability payment pada proyek. Kemudian, PT Penjamin Infrastruktur (PII) memberikan fasilitas project development facility dan penjaminan proyek.

Ada juga proyek penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Wilayah Layanan Timur dan Selatan DKI Jakarta yang menggunakan skema kerja sama invstasi atau pendayagunaan ekuitas (joint venture).

Proyek FPSA dijalankan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Didukung oleh Pemprov DKI Jakarta melalui penugasan kepada BUMD.

Proyek ini juga bekerja sama dengan SPAM DKI Jakarta, melalui skema pembiayaan bundling yang dilakukan oleh Perumda PAM JAYA dan didukung oleh Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemprov DKI.

Baca juga: 21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN