Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LKPP Minta Instansi Pemerintah Segera Lakukan Tender Dini

Kompas.com - 08/12/2022, 21:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi mendorong agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bisa melaksanakan tender dini (Pra-DIPA), kontraknya ditandatangani pada awal tahun.

Tender Dini (Pra-DIPA) dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran atau setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Petunjuk Pak Presiden menjadi perhatian besar kami di LKPP, termasuk terkait persoalan penyerapan anggaran, untuk itu kami mendorong pemerintah daerah untuk bisa menjalankan metode tender dini atau tender pra DIPA," kata dia dikutip melalui siaran pers LKPP, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Menteri Teten Sebut 40.473 UMKM dengan 763.385 Produk Telah Masuk e-Katalog LKPP

"Dengan menjalankan tender dini, anggaran bisa terserap sejak awal. Tender dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu atau persetujuan RKA, kemudian tanda tangan kontrak bisa dilakukan pada awal tahun," sambungnya.

Secara rinci, Hendi menyebutkan, saat ini untuk paket pengadaan tahun 2023 telah ada 23 kementerian, 16 lembaga, dan 25 pemerintah daerah yang telah melakukan tender dini atau Pra-DIPA dengan total anggaran sebesar Rp 18,4 triliun.

"Sehingga untuk pemerintah daerah yang masih ragu dapat mencontoh kementerian, lembaga, pemda yang telah menjalankan, atau berkomunikasi dengan LKPP, karena kami berkomitmen untuk bisa mendorong performa penyerapan anggaran bisa lebih baik, sesuai arahan bapak Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Baca juga: Dinilai Tidak Sesuai Spesifikasi LKPP Bekukan 20.652 Produk dalam E-Katalog


Selain itu, ia meminta K/L dan pemda memaksimalkan katalog elektronik dalam mempercepat penyerapan anggaran. Pasalnya, metode pengadaan melalui katalog elektronik memiliki proses yang cepat dan lebih sederhana.

Dalam Rakornas Investasi Tahun 2022 di Jakarta baru-baru ini, Presiden Jokowi mengingatkan para kepala daerah untuk segera membelanjakan uang pemerintah daerah senilai Rp 278 triliun, yang masih belum direalisasikan. Nilai itu diungkapkan jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar antara Rp 210 triliun sampai Rp 220 triliun.

Baca juga: LKPP Dorong Pemda Gunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Earn Smart
Pemerintah Siap Berikan 'Doping' untuk Industri Hulu Migas

Pemerintah Siap Berikan "Doping" untuk Industri Hulu Migas

Whats New
Stasiun Manggarai Penuh Sesak Penumpang, KCI: Stasiun Masih dalam Proses Pembangunan

Stasiun Manggarai Penuh Sesak Penumpang, KCI: Stasiun Masih dalam Proses Pembangunan

Whats New
Siap-siap, Bunga Kredit Perbankan Diperkirakan Naik pada Kuartal II-2023

Siap-siap, Bunga Kredit Perbankan Diperkirakan Naik pada Kuartal II-2023

Whats New
Perusahaan Perangkat Lunak SAP Bakal PHK Massal 3.000 Karyawannya

Perusahaan Perangkat Lunak SAP Bakal PHK Massal 3.000 Karyawannya

Whats New
Kritik Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023, Pengamat: Naiknya Terlalu Tinggi

Kritik Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023, Pengamat: Naiknya Terlalu Tinggi

Whats New
BPH Migas Gelar Diskusi Pengendalian Penyaluran BBM Solar Agar Tepat Sasaran

BPH Migas Gelar Diskusi Pengendalian Penyaluran BBM Solar Agar Tepat Sasaran

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Sudah Tinggi, BCA: Kita akan Coba Tetap Pertahankan Bunga KPR dan KKB

Suku Bunga Acuan BI Sudah Tinggi, BCA: Kita akan Coba Tetap Pertahankan Bunga KPR dan KKB

Whats New
Laju Inflasi AS Kian Melambat, Harga Bitcoin Terus Merangkak Naik

Laju Inflasi AS Kian Melambat, Harga Bitcoin Terus Merangkak Naik

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Perpanjang SIM secara Online

Syarat, Biaya, dan Cara Perpanjang SIM secara Online

Whats New
BPJS Ketenagakerjaan Buka Seleksi 3 Jabatan Staf Komite, Ini Kualifikasinya

BPJS Ketenagakerjaan Buka Seleksi 3 Jabatan Staf Komite, Ini Kualifikasinya

Work Smart
Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub: Eskalator dan Lift Tidak Dapat Difungsikan Secara Optimal

Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub: Eskalator dan Lift Tidak Dapat Difungsikan Secara Optimal

Whats New
Kejaksaan Agung Ikut Awasi Proyek Jargas Subholding Gas Pertamina

Kejaksaan Agung Ikut Awasi Proyek Jargas Subholding Gas Pertamina

Whats New
Daftar PTN yang Dapat Diskon Tiket KA untuk Dosen, Alumni, dan Tenaga Kependidikan

Daftar PTN yang Dapat Diskon Tiket KA untuk Dosen, Alumni, dan Tenaga Kependidikan

Spend Smart
Masa Depan Digitalisasi Komunikasi Perusahaan dan Pemerintah

Masa Depan Digitalisasi Komunikasi Perusahaan dan Pemerintah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+