Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Panas Stok Beras Kementan Vs Bulog, Jokowi sampai Turun Tangan

Kompas.com - 09/12/2022, 13:49 WIB
Muhammad Idris

Penulis

Sumber Antara

KOMPAS.com - Bak kisah lama yang terus berulang, debat panas soal data stok beras masih saja terjadi di Indonesia. Kali ini melibatkan dua institusi pemerintah yakni Kementerian Pertanian dan Perum Bulog.

Perdebatan stok beras ini awalnya mengemuka setelah Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyampaikan kegelisahannya akan risiko kelangkaan beras. Menurut mantan Kabareskrim ini, impor perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi melonjaknya harga pangan.

Pada pertengah November lalu, Buwas menyebut kalau stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini terjadi akibat rendahnya serapan beras dari petani lokal karena berbagai kendala di lapangan.

Saat itu, stok beras CBP di gudang Bulog sebanyak 651.000 ton. Jumlah tersebut kurang hampir setengahnya dari stok ideal yang harus dimiliki oleh Bulog sebanyak 1,2 juta ton.

Baca juga: Buwas Beberkan Kekeliruan Data Stok Beras dari Kementan

"Kita harus cepat mengambil langkah alternatif untuk memenuhi kebutuhan ini. Karena kalau kita terlambat, di satu sisi kita sudah tahu tidak mungkin kita dalam waktu dekat bisa menyerap dalam jumlah besar. Karena barangnya selain tidak ada, harganya juga tidak memungkinkan," kata Budi Waseso dikutip dari Antara.

Oleh karena itu, menurut Buwas, sapaan akrab Budi Wasedo, perlu dilakukan langkah alternatif dengan segera untuk memenuhi target stok CBP 1,2 juta ton pada akhir tahun. Salah satunya impor beras dari luar negeri.

"Kalau kita akan mendatangkan dari luar itu juga harus secepat mungkin. Karena dari beberapa negara menutup atau tidak mengeluarkan dari produksi pertanian khususnya beras," kata Buwas.

Buwas mengatakan saat ini Bulog mengalami kendala dalam penyerapan beras dalam negeri karena ketersediaan yang rendah di tingkat produsen, dan juga harga beras atau gabah melonjak tinggi.

Baca juga: Buwas Blak-blakan Cadangan Beras Pemerintah Menipis

"Selain ada anomali cuaca, kita harus sadari kita tidak bisa pastikan hasil panen sesuai dengan fakta di lapangan, pasti produktivitas gabah pasti turun," beber Buwas.

Klaim Kementan

Sementara itu untuk menjawab pernyataan Buwas, Kementerian Pertanian mengklaim sebanyak 1,8 juta ton beras tersedia di penggilingan dan dapat diserap oleh Bulog untuk memenuhi stok CBP sehingga dinilai tidak perlu impor.

Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Ismail Wahab mengatakan bahwa stok beras nasional hingga saat ini sebanyak 8,05 juta ton.

Rinciannya sebanyak 1.868.414 ton terdapat di penggilingan, 831.805 ton di pedagang, dan sisanya berada di rumah tangga.

Ismail menjabarkan bahwa dari seluruh wilayah Indonesia penghasil beras menyanggupi menyediakan pasokan untuk pengadaan beras Bulog sebanyak 353.620 ton.

Baca juga: Profil Profesor Gudono, Besan Jokowi yang Merupakan Pakar Keuangan UGM

"Memang kalau dilihat beras tidak banyak di penggilingan, tidak banyak di pedagang, banyaknya di rumah tangga. Kenapa banyak di rumah tangga, karena kita tahu Bantuan Pangan Nontunai langsung ke rumah tangga. Sehingga beras lebih banyak di rumah tangga," kata Ismail.

Ismail menyebut data tersebut merupakan data hasil dari kerja sama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Badan Pusat Statistik.

Halaman:
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com