Debat Panas Stok Beras Kementan Vs Bulog, Jokowi sampai Turun Tangan

KOMPAS.com - Bak kisah lama yang terus berulang, debat panas soal data stok beras masih saja terjadi di Indonesia. Kali ini melibatkan dua institusi pemerintah yakni Kementerian Pertanian dan Perum Bulog.

Perdebatan stok beras ini awalnya mengemuka setelah Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyampaikan kegelisahannya akan risiko kelangkaan beras. Menurut mantan Kabareskrim ini, impor perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi melonjaknya harga pangan.

Pada pertengah November lalu, Buwas menyebut kalau stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini terjadi akibat rendahnya serapan beras dari petani lokal karena berbagai kendala di lapangan.

Saat itu, stok beras CBP di gudang Bulog sebanyak 651.000 ton. Jumlah tersebut kurang hampir setengahnya dari stok ideal yang harus dimiliki oleh Bulog sebanyak 1,2 juta ton.

Baca juga: Buwas Beberkan Kekeliruan Data Stok Beras dari Kementan

"Kita harus cepat mengambil langkah alternatif untuk memenuhi kebutuhan ini. Karena kalau kita terlambat, di satu sisi kita sudah tahu tidak mungkin kita dalam waktu dekat bisa menyerap dalam jumlah besar. Karena barangnya selain tidak ada, harganya juga tidak memungkinkan," kata Budi Waseso dikutip dari Antara.

Oleh karena itu, menurut Buwas, sapaan akrab Budi Wasedo, perlu dilakukan langkah alternatif dengan segera untuk memenuhi target stok CBP 1,2 juta ton pada akhir tahun. Salah satunya impor beras dari luar negeri.

"Kalau kita akan mendatangkan dari luar itu juga harus secepat mungkin. Karena dari beberapa negara menutup atau tidak mengeluarkan dari produksi pertanian khususnya beras," kata Buwas.

Buwas mengatakan saat ini Bulog mengalami kendala dalam penyerapan beras dalam negeri karena ketersediaan yang rendah di tingkat produsen, dan juga harga beras atau gabah melonjak tinggi.

Baca juga: Buwas Blak-blakan Cadangan Beras Pemerintah Menipis

"Selain ada anomali cuaca, kita harus sadari kita tidak bisa pastikan hasil panen sesuai dengan fakta di lapangan, pasti produktivitas gabah pasti turun," beber Buwas.

Klaim Kementan

Sementara itu untuk menjawab pernyataan Buwas, Kementerian Pertanian mengklaim sebanyak 1,8 juta ton beras tersedia di penggilingan dan dapat diserap oleh Bulog untuk memenuhi stok CBP sehingga dinilai tidak perlu impor.

Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Ismail Wahab mengatakan bahwa stok beras nasional hingga saat ini sebanyak 8,05 juta ton.

Rinciannya sebanyak 1.868.414 ton terdapat di penggilingan, 831.805 ton di pedagang, dan sisanya berada di rumah tangga.

Ismail menjabarkan bahwa dari seluruh wilayah Indonesia penghasil beras menyanggupi menyediakan pasokan untuk pengadaan beras Bulog sebanyak 353.620 ton.

Baca juga: Profil Profesor Gudono, Besan Jokowi yang Merupakan Pakar Keuangan UGM

"Memang kalau dilihat beras tidak banyak di penggilingan, tidak banyak di pedagang, banyaknya di rumah tangga. Kenapa banyak di rumah tangga, karena kita tahu Bantuan Pangan Nontunai langsung ke rumah tangga. Sehingga beras lebih banyak di rumah tangga," kata Ismail.

Ismail menyebut data tersebut merupakan data hasil dari kerja sama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Badan Pusat Statistik.

Ismail Wahab menyebut alasan penyerapan Bulog yang minim dikarenakan perusahaan BUMN pangan tersebut tidak mau membeli dengan harga yang ditawarkan oleh penggilingan.

"Kenapa Bulog tidak bisa memenuhi tambah stok, karena harga di luar sudah Rp 10.300 per kg, Bulog mau ngambilnya Rp 9.700," kata Ismail.

Dia menyampaikan bahwa pihak penggilingan akhirnya menjual kepada pengepul beras lain yang membeli dengan harga di atas Rp 9.700 per kg.

Baca juga: Kereta Cepat Minta Konsesi Jadi 80 Tahun, Menhub Jonan Dulu Menolaknya

"Dan saya kira wajar orang punya barang akan memasarkan barangnya pada penawaran yang tertinggi," kata Ismail.

Buwas ragukan klaim Kementan

Belakangan, Buwas mengatakan pihaknya hanya bisa menyerap 166 ribu ton beras di penggilingan dari data ketersediaan 600 ribu ton yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian untuk memenuhi stok cadangan beras.

"Sampai Desember dengan para penggilingan yang tadi, itu ada 166 ribu ton yang kita dapat mungkin akhir tahun ini," kata Budi Waseso.

Buwas mengatakan Bulog bersama dengan Satgas Pangan, TNI, Polri, mengecek langsung ke lapangan untuk mengonfirmasi data stok beras yang disampaikan oleh Kementan untuk bisa diserap oleh Bulog.

Dari pengecekan tersebut, banyak didapatkan data yang disampaikan oleh Kementan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Suyamto juga menyampaikan sejumlah laporan hasil pengecekan di lapangan dari data yang disampaikan oleh Kementan.

Baca juga: Buwas Ragu Stok Beras Bisa Capai 1 Juta Ton di Akhir Tahun

Sebagai contoh, Suyamto menyampaikan data yang diberikan Kementan untuk penggilingan di Karawang, Jawa Barat yaitu CV Lumbung Padi disebutkan memiliki stok 50 ribu ton, namun saat dicek oleh Bulog hanya memiliki 20 ton gabah di gudangnya.

Selanjutnya, Kementan menyampaikan terdapat 45 ribu ton beras di penggilingan UD Makmur Barokah, namun fakta di lapangan hanya terdapat 1.000 ton beras yang dijual ke Bulog dengan harga Rp 11 ribu per kg.

Bulog tidak bisa membeli dengan harga tersebut karena harga acuan beras di penggilingan berdasarkan data BPS di kisaran Rp 10 ribu per kg.

"Bulog tidak bisa membelinya, karena harganya tidak wajar," kata dia.

Selain itu, terdapat juga kesalahan penyampaian informasi yang disampaikan Kementan terhadap penggilingan di Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara yang disebut memiliki 15.410 ton beras namun ternyata hanya 15.410 kg.

Baca juga: Stok Bulog Kritis, Buwas Sarankan Jokowi Segera Impor Beras

Jokowi turun tangan

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menghitung pasokan beras yang dimiliki Indonesia dengan cermat.

Pernyataan Jokowi ini menyentil Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Pertamina Syahrul Yasin Limpo yang sebelumnya adu argumen soal data stok beras dalam negeri.

“Hati-hati mengenai ini, karena nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik. Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung-hitungannya itu, betul-betul hitung-hitungan lapangan," kata Jokowi dalam rapat kabinet di Istana Negara dikutip dari Kompas TV.

"Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan reserve (cadangan) dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu,” ujarnya.

Baca juga: Buwas: Bulog dan Swasta Rebutan Alat Angkut Beras, Kalah Kita

Presiden Jokowi melanjutkan, di tengah situasi dunia yang masih tidak baik-baik saja ini, maka kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus dikalkulasi.

Ia meminta lembaga dan kementerian untuk bekerja sama, jangan mementingkan ego sektoral.

“Kuncinya, sekali lagi, kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi,” ujarnya.