Ekonomi Indonesia 2022: Kokoh di Tengah Krisis Global

SEKARANG kita mendekati akhir tahun 2022. Sayangnya, pada saat yang sama dunia tidak berada dalam kondisi yang lebih baik daripada ketika tahun ini dimulai.

Tatkala negara-negara di dunia masih berjuang untuk bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, agresi militer Rusia ke Ukraina terus berlanjut sehingga semakin mengancam stabilitas ekonomi dan politik secara global.

Sementara itu, pusat kekuatan global baru, China, masih menerapkan serangkaian kebijakan karantina ketat, akibatnya banyak aktivitas ekonomi dan bisnis ditangguhkan.

Selain itu, perubahan iklim juga menampakan efek berbahaya. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai semakin sering terjadi sehingga kian mengancam kehidupan manusia secara global, dan orang miskin yang paling terkena dampaknya secara tidak proporsional.

Gabungan dari peristiwa-peristiwa tersebut memunculkan tiga varian baru ancaman. Pertama adalah krisis pangan, kedua krisis energi, dan ketiga adalah krisis keuangan global akibat kenaikan inflasi di banyak negara.

Tangguh menghadapi tantangan

Meskipun demikian, Indonesia tampaknya cukup tangguh menghadapi berbagai tantangan. Bahkan tampaknya Indonesia juga benar-benar siap untuk memasuki era ledakan ekonomi baru.

Dalam rangka mengatasi krisis pangan, pemerintah terus mendorong terwujudnya swasembada pangan.

Indikatornya, pemerintah telah membangun infrastruktur yang masif di sektor pangan. Antara lain 35 unit bendungan, 10.035 hektar daerah irigasi, rehabilitasi terhadap 152.615 hektar jaringan irigasi, pembangunan 21 embung, dan pembangunan 157 km tanggul pengendali banjir dan pengamanan pantai.

Berkaitan dengan energi, pemerintah telah mengantisipasi dengan menyiapkan kebijakan, salah satunya adalah Program Mandatori B30 yang mewajibkan semua bahan bakar diesel di Indonesia memiliki campuran minimal 30 persen biodiesel dan 70 persen Solar.

Dalam konteks krisis keuangan global khususnya inflasi, pemerintah telah mengumpulkan seluruh kepala daerah agar terlibat aktif dalam mengatasi inflasi. Salah satunya, memastikan subsidi atas distribusi barang agar tidak terjadi kelangkaan di daerah.