Sri Mulyani Sebut Teknologi Digital Tekan Potensi Pungli Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerapan teknologi digital dalam sistem pemerintahan menjadi upaya untuk menekan potensi praktik korupsi. Salah satunya, dalam hal penyaluran dana bantuan sosial (bansos).

Ia bilang, kini pemerintah menyalurkan bansos langsung ke rekening atas nama penerima manfaat. Tujuannya, agar dana bansos bisa diterima sepenuhnya dan secara langsung oleh masyarakat yang berhak.

"Banyak bantuan sosial kita sekarang by name by address, ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke akun bank penerima. Ini sebuah revolusi," ujarnya dalam acara Conference on Public Finance and Treasury 2022, Rabu (14/12/2022).

Baca juga: Sri Mulyani: Korupsi Bisa Bikin Negara Terjebak Middle Income Trap

Sri Mulyani menjelaskan, pada masa sebelum dilakukannya digitalisasi dalam penyaluran bansos, kondisinya sangat rentan terjadi korupsi atau pungutan liar. Praktik tersebut sangat merugikan negara, terlebih para penerima manfaat tidak bisa menikmati penuh haknya.

"Saat belum adanya teknologi digital, maka kekhawatiran setiap program pemerintah yang langsung memberikan manfaat masyarakat akan melalui berbagai proses birokrasi administrasi, yang kemudian sangat rentan terhadap korupsi atau pungutan liar dan manfaatnya pada masyarakat menjadi menurun," ungkapnya.

Baca juga: Sri Mulyani Bilang, Sulit Jadi Negara Maju Kalau Masih Ada Korupsi

Oleh sebab itu, ia meyakini, meski masih perlu banyak penyempurnaan, namun sistem penyaluran bansos yang saat ini langsung menuju rekening penerima manfaat, mampu menekan potensi terjadinya korupsi atau punguatan liar.

Bendahara negara itu mengakui, salah satu yang perlu dilakukan perbaikan adalah dari sisi data penerima bansos. Perbaikan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penerima manfaat yang terdata oleh pemerintah adalah benar-benar masyarakat yang berhak menerima bansos.

"Masih banyak yang harus diperbaiki seperti targetnya. Apakah rumah tangga tersebut memang betul-betul harus yang berhak menerima sehingga inklusi-eksklusi error harus terus kita perhatikan," katanya.

"Namun teknologi digital saat ini telah memungkinkan pemerintah langsung melakukan transaksi kepada masyarakat dengan biaya yang sangat minimal (menekan proses birokrasi administrasi)," tutup Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Korupsi Buat Kesenjangan antara Kaya dan Miskin Semakin Timpang