Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Sebut Teknologi Digital Tekan Potensi Pungli Bansos

Kompas.com - 14/12/2022, 18:45 WIB
Yohana Artha Uly,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerapan teknologi digital dalam sistem pemerintahan menjadi upaya untuk menekan potensi praktik korupsi. Salah satunya, dalam hal penyaluran dana bantuan sosial (bansos).

Ia bilang, kini pemerintah menyalurkan bansos langsung ke rekening atas nama penerima manfaat. Tujuannya, agar dana bansos bisa diterima sepenuhnya dan secara langsung oleh masyarakat yang berhak.

"Banyak bantuan sosial kita sekarang by name by address, ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke akun bank penerima. Ini sebuah revolusi," ujarnya dalam acara Conference on Public Finance and Treasury 2022, Rabu (14/12/2022).

Baca juga: Sri Mulyani: Korupsi Bisa Bikin Negara Terjebak Middle Income Trap

Sri Mulyani menjelaskan, pada masa sebelum dilakukannya digitalisasi dalam penyaluran bansos, kondisinya sangat rentan terjadi korupsi atau pungutan liar. Praktik tersebut sangat merugikan negara, terlebih para penerima manfaat tidak bisa menikmati penuh haknya.

"Saat belum adanya teknologi digital, maka kekhawatiran setiap program pemerintah yang langsung memberikan manfaat masyarakat akan melalui berbagai proses birokrasi administrasi, yang kemudian sangat rentan terhadap korupsi atau pungutan liar dan manfaatnya pada masyarakat menjadi menurun," ungkapnya.

Baca juga: Sri Mulyani Bilang, Sulit Jadi Negara Maju Kalau Masih Ada Korupsi

Oleh sebab itu, ia meyakini, meski masih perlu banyak penyempurnaan, namun sistem penyaluran bansos yang saat ini langsung menuju rekening penerima manfaat, mampu menekan potensi terjadinya korupsi atau punguatan liar.

Bendahara negara itu mengakui, salah satu yang perlu dilakukan perbaikan adalah dari sisi data penerima bansos. Perbaikan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penerima manfaat yang terdata oleh pemerintah adalah benar-benar masyarakat yang berhak menerima bansos.

"Masih banyak yang harus diperbaiki seperti targetnya. Apakah rumah tangga tersebut memang betul-betul harus yang berhak menerima sehingga inklusi-eksklusi error harus terus kita perhatikan," katanya.

"Namun teknologi digital saat ini telah memungkinkan pemerintah langsung melakukan transaksi kepada masyarakat dengan biaya yang sangat minimal (menekan proses birokrasi administrasi)," tutup Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Korupsi Buat Kesenjangan antara Kaya dan Miskin Semakin Timpang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Cek Penerima Bansos 2024 di DTKS Kemensos

Cara Cek Penerima Bansos 2024 di DTKS Kemensos

Whats New
IHSG Melemah 50,5 Poin, Rupiah Turun ke Level Rp 15.978

IHSG Melemah 50,5 Poin, Rupiah Turun ke Level Rp 15.978

Whats New
Dari Hulu ke Hilir, Begini Upaya HM Sampoerna Kembangkan SDM di Indonesia

Dari Hulu ke Hilir, Begini Upaya HM Sampoerna Kembangkan SDM di Indonesia

Whats New
Disebut Jadi Penyebab Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Ini Penjelasan Kemenperin

Disebut Jadi Penyebab Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Ini Penjelasan Kemenperin

Whats New
Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Whats New
KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

Whats New
Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Whats New
Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Whats New
Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi Jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi Jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com