Fitch Kembali Pertahankan Peringkat Utang, BI: Keyakinan Kuat Stakeholder Internasional atas Ekonomi RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemeringkat Fitch kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada peringkat BBB (investment grade) dengan outlook stabil.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat ini mempertahankan Sovereign Credit Rating pada BBB dengan outlook stabil pada 28 Juni 2022 (investment grade).

Keputusan ini mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah yang baik serta rasio utang Pemerintah terhadap PDB yang rendah.

Menanggapi keputusan Fitch, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, afirmasi Fitch menunjukkan keyakinan kuat pemangku kepentingan internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga.

Baca juga: BI Proyeksikan Kredit Perbankan 2023 Tumbuh hingga 12 Persen

Hal ini didukung oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara pemerintah dan BI di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi dan peningkatan risiko stagflasi seiring kenaikan suku bunga kebijakan secara global.

"Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik, merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan stabilitas keuangan, termasuk penyesuaian lebih lanjut stance kebijakan, serta terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional," kata Perry dalam keterangan tertulis, Rabu (14/12/2022).

Dalam asesmennya, Fitch menilai ekonomi Indonesia akan terus pulih dan diperkirakan tumbuh 5,2 persen di 2022. Namun pertumbuhan ekonomi RI akan melambat di 2023 menjadi 4,8 persen karena menghadapi permintaan global yang melemah, suku bunga yang tinggi, dan harga komoditas yang menurun.

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,6 persen pada tahun 2024, didukung oleh dampak positif dari implementasi Undang-undang Cipta Kerja terhadap kenaikan investasi, serta komitmen pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut, termasuk pembangunan ibu kota baru (IKN) di Kalimantan Timur.

Baca juga: Ramalan BI: Nilai Transaksi Perbankan Digital 2023 Tembus Rp 67.000 Triliun

Namun, dalam waktu dekat, investasi dapat dipengaruhi oleh beberapa ketidakpastian kebijakan dari pemilu. Dampak amandemen KUHP yang kontroversial pada bulan Desember terhadap investasi dan pariwisata masih belum pasti.

Fitch memperkirakan defisit fiskal akan menurun menjadi 3,4 persen pada 2022 dari 4,6 persen pada 2021. Penurunan ini menyusul kinerja pendapatan yang kuat, sebagian dari hasil terkait komoditas yang tinggi.

Bahkan, penurunan akan berlanjut hingga 2023 menjadi 2,9 persen dari PDB lantaran pemerintah kemungkinan akan menindaklanjuti pemulihan pagu defisit anggaran di bawah 3 persen dari PDB.

"Hal ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang berhasil mengembalikan defisit fiskal pada level sebelum pandemi," jelas Perry.

Beberapa kebijakan untuk mendorong penerimaan Pemerintah, termasuk kenaikan PPN pada 1 April 2022 turut mendukung perbaikan kinerja keuangan Pemerintah.

Dengan perkembangan tersebut, Fitch memperkirakan utang pemerintah berada pada tren yang menurun mencapai 41,1 persen dari PDB pada tahun 2023, dan jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain pada peringkat yang sama sebesar 55,6 persen dari PDB.

Baca juga: Gubernur BI Perkirakan Rupiah Akan Menguat Begitu Gejolak Global Mereda